Koalisi Dosen Unmul: Tolak dan Usut Tuntas Tambang Ilegal
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyampaikan sikap tegas terhadap tambang.
Sumber Gambar: Reuters.com
Tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) kian marak akhir-akhir ini. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dalam kurun waktu 2018 - 2021, terdapat 151 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 107 titik, Kota Samarinda 29 titik, Kabupaten Berau 11 titik, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 4 titik. Namun, proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal ini tidaklah sebaik ekspektasi publik. Bahkan, yang berada di barisan terdepan dalam upaya melawan tambang ilegal ini justru datang dari warga, bukan aparat kepolisian, apalagi pemerintah.
Padahal, kita sama-sama paham bahwa kegiatan tambang ilegal adalah kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Lantas, bagaimana mungkin kejahatan justru didiamkan begitu saja. Sebab pembiaran terhadap tambang ilegal adalah bagian dari kejahatan serius.
Menyikapi perkembangan dan fenomena tambang ilegal di Kaltim yang kian marak dan meluas tersebut, maka kami dari Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyampaikan sikap tegas sebagai berikut :
1. Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal. Baik pelaku di lapangan, maupun aktor intelektual yang berada di baliknya (directing mind). Sebab, mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa back-up dari orang-orang tertentu.
2. Kepolisian harus memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga. Terutama yang menjadi korban terdampak tambang ilegal, dari ancaman serta intimidasi dari para preman.
3. Kepolisian harus pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak. Sebab, kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum.
4. Meminta kepada Kapolri untuk melalukan supervisi anggotanya di daerah yang terkesan pasif dan lamban melalukan proses hukum terhadap tambang ilegal.
5. Menuntut kepada Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kaltim, untuk aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal ini. Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan kewenangan yang sudah diambil alih oleh pusat. Sebab, sebagai orang yang diberikan mandat memimpin daerah ini, tugas anda untuk menangkap maling yang telah menjarah kekayaan alam daerah kita.
6. Memberikan dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada warga yang berani melawan tambang ilegal.
7. Menyerukan kepada semua kalangan, terutama warga terdampak tambang ilegal, untuk berani melawan para pelaku tambang ilegal. Perlawanan terhadap tambang ilegal harus terus digelorakan, sebab masa depan serta keberlangsungan lingkungan hidup sekitar kita, ditentukan oleh keringat dan perjuangan kita sendiri.
Ditulis oleh Koalisi Dosen Universitas Mulawarman.
Related post
Kolom Komentar
Share this article
