Sumber Gambar: Nindi/Sketsa
SKETSA – Pada Senin (13/6) lalu, Unmul lakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Hibah sebesar 42 miliar yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim ini diperoleh setelah sebelumnya pada 2020, Unmul mengajukan dana bantuan guna memperbaiki dan melanjutkan beberapa pembangunan di kampus.
Dana miliaran rupiah tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan tiga gedung mangkrak dan satu gedung baru. Tiga gedung mangkrak itu di antaranya Dekanat Faperta, ruang kuliah dan laboratorium Fakultas Farmasi, serta gedung perkuliahan FKIP yang berlokasi di Jalan Banggeris. Sementara pembangunan satu gedung baru akan diperuntukkan bagi FISIP yang saat ini masih kekurangan ruang kuliah.
Dihubungi Sketsa pada Selasa (21/6), Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Bohari Yusuf menyebut bantuan dari Pemprov kali ini merupakan yang paling besar jumlahnya selama periode delapan tahun terakhir.
“Ya mudah-mudahan dikasih lagi, mudah-mudahan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bohari menjelaskan bagaimana pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sesuai peraturan presiden dengan melakukan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh rektor terlebih dulu.
“Jadi Unmul yang menender ada PPK-nya, bukan saya. Ada PPK-nya ditunjuk oleh rektor, ada Pokjanya dari kementerian, nah itu yang menender. Siapa-siapa yang terpilih akan tergantung Pokja Pengadaan itu. Nah jadi kalau menang ya, itu yang mengerjakan.”
Bohari menargetkan rencana pembangunan ini setidak-tidaknya ditargetkan rampung pada Desember mendatang. “Jadi ini harus selesai Desember. Harus. Kalau enggak duitnya dikembalikan,” tegas Bohari.
Kabar baik ini disambut oleh Bambang Yulianto, Presiden BEM Faperta 2022. Ia berharap rencana pembangunan gedung mangkrak yang ada di salah satu fakultasnya tak sekadar angin belaka serta adanya transparansi anggaran yang jelas.
“Jika kita lihat sekarang di Unmul ada pemilihan rektor yang sangat krusial karena penerus alokasi dana hibah ini tentu pimpinan terbaru ini dan perlu kita kawal bersama,” tulis Bambang melalui pesan Whatsapp Kamis (23/6).
Senada dengan Bambang, Ahmad Fikrianto selaku Gubernur BEM FKIP tahun ini juga memiliki harapan serupa, terlebih pembangunan yang berlangsung terdapat di fakultas mereka.
“Harapan kami tentunya, pembangunan di fakultas segera terlaksana agar target di tahun depan menjelang akhir masa jabatan Dekan FKIP, gedung tersebut sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan tentu seyogianya adanya transparansi penggunaan keuangan,” tulis Ahmad kepada awak Sketsa Kamis (23/6).
Baik Bambang dan Ahmad, keduanya menuntut transparansi anggaran yang diperoleh Unmul dari Pemprov Kaltim sebab jumlahnya yang sedemikian besar. Hal itu diakui Bohari, ketika dihubungi kembali pada Kamis (23/6), dapat mengajukan transparansi anggaran kepada bagian keuangan Unmul.
“Kalau keuangan memberi biasanya akan dikasih ke Humas dicantumkan di informasi publik di website. Harusnya begitu.” (nkh/snk/rid/khn)
