SKETSA - Selasa (19/9) kemarin rupanya menjadi hari kelabu bagi Abdul Hamid, mahasiswa Fakultas Hukum 2014. Pasalnya, ia dituding telah mencederai netralitas kampus dalam politik setelah beredarnya video dukungan kepada salah satu bakal calon Gubernur Kaltim, Rita Widyasari.
Hamid membenarkan video itu dibuat oleh dirinya dengan melibatkan beberapa mahasiswa Hukum sebagai narasumber. Video yang berdurasi 3 menit itu memang mengambil latar Fakultas Hukum. Hal inilah yang disesalkan BEM FH dan lantas melaporkan Hamid ke jajaran dekanat FH.
Bertempat di ruang Dekan FH, Hamid bersaksi atas perbuatannya di hadapan Dekan, Wakil Dekan I, perwakilan BEM FH, dan awak media. Hamid yang kala itu mengenakan kemeja abu-abu tampak terduduk namun tegas berbicara.
"Memang saya yang mengambil video. Tapi bukan untuk konsumsi timses atau keberpihakan saya kepada Ibu Rita. Saya netral dan secara pribadi pun saya menolak kalau itu dikatakan politik kampus," ujar Hamid.
Lebih lanjut Hamid mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya merekam opini untuk Rita, tetapi juga Rusmadi Wongso, Yusran Aspar, dan Awang Ferdian. Namun, video yang justru beredar hanya menyisakan bagian Rita.
Menurut Hamid, video yang dibuatnya sekitar dua pekan lalu itu sudah dipotong-potong. Sampai kemudian tersebar di akun Facebook Sahabat Rita dengan mencantumkan namanya sebagai kameramen.
Dekan FH Ivan Zairani Lisi dalam pertemuan itu pun angkat bicara. Senada dengan BEM FH, Ivan menyayangkan perihal latar pengambilan video dan keterlibatan mahasiswa FH di dalamnya. Menurutnya, peristiwa ini harus segera diselesaikan agar tidak terjadi gesekan antar mahasiswa sekaligus mengembalikan nama FH yang sempat tercoreng.
"Kita netralkan ini. Opini apa pun jangan mengatasnamakan lembaga, tapi secara pribadi. Kalau di luar, itu kepentingan pribadinya," ucapnya.
Ivan diwakili Wakil Dekan I FH Mahendra Putra Kurnia pun membacakan sikap resmi FH atas peristiwa ini. Pertama, Fakultas Hukum tidak pernah membuat atau meminta atau melakukan pembuatan video dalam bentuk apa pun terhadap salah satu pasangan calon.
Kemudian, FH tidak menutup hak politik dan demokrasi mahasiswa. Tetapi, hendaknya itu dilakukan tidak di dalam kampus atau dalam lingkungan kampus. Dan ketiga, terkait video yang beredar, ditegaskan bahwa itu adalah perbuatan personal yang tidak ada kaitannya dan sangkut pautnya dengan lembaga mana pun yang ada di Fakultas Hukum, baik itu fakultasnya atau lembaga kemahasiswaannya.
Sementara itu, Sebastian Bani Ketua BEM FH berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. "Kami tidak meminta Hamid untuk minta maaf kepada BEM karena bukan kapasitas kami. Dan seperti yang Pak Dekan sampaikan ini adalah peringatan pertama jangan sampai terulang kembali dan jadi pelajaran buat kita semua," tukasnya.
Kaltim kini agaknya hangat dengan kabar perpolitikannya. Instansi pendidikan semacam Unmul memang mesti netral, tak terafiliasi dengan alat maupun aktor politik mana pun. Tentu saja dengan tidak menanggalkan hak politik dan berdemokrasi bagi sivitasnya. (nhh/aml)
