Gelar Aksi Lanjutan, Aliansi Mahakam: Jawaban Anggota DPRD Masih Normatif

Tak puas dengan hasil unjuk rasa, Aliansi Mahakam rencanakan akan kembali sambangi DPRD Kaltim Mei mendatang.

sketsaunmul@gmail.com

12 Apr 2023
Komentar
574 Kali

Sumber Gambar: Selma/Sketsa

SKETSA - Aliansi Mahakam kembali melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kaltim pada Rabu (12/4) sore tadi. Agenda ini merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya digelar pada Kamis (6/4) lalu. Menjelang pukul tiga sore, terpantau puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga telah berada di lokasi dan melakukan orasi politik.

Baca: Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Mahakam Sambangi Kantor DPRD Kaltim

Masih membawa 4 tuntutan yang sama, semangat puluhan massa aksi tetap membara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat menyoal UU Cipta Kerja dan tambang ilegal di Kaltim.

Muhammad Ilham Maulana selaku Humas Aksi menyebut menurunnya jumlah massa diakibatkan oleh beberapa faktor. Mulai dari momentum bulan puasa, mendekati tanggal cuti nasional hingga sejumlah kampus di Samarinda yang telah memasuki jadwal libur kuliah.

"Kami membuat schedule pasca aksi minggu lalu. Kami sudah membuat evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kami sudah membuat undangan terbuka kepada BEM di kaltim untuk terlibat," tandasnya.

Sekitar pukul empat sore perwakilan DPRD Kaltim keluar menemui para demonstran disertai sejumlah aparat kepolisian yang berjaga. Fraksi Partai Golkar Komisi Satu dan Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan Kaltim, Muhammad Udin klaim DPRD Kaltim siap bergabung dengan gerakan mahasiswa.

Sebutnya DPRD Kaltim terus menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Sementara perihal tambang ilegal, ungkapnya itu bukanlah ranah dari DPRD.

"Berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Kami sampaikan terus menerus melalui perwakilan kita juga. Karena kami DPRD Provinsi punya perwakilan di DPR RI bahwa kami menolak UU Cipta Kerja."

"Terkait tambang ilegal, perlu digarisbawahi di dalamnya adalah pertama perizinan tambang itu ada di pusat kalau tambang resmi. Kalau untuk tambang ilegal fungsi pengawasan dan controlling ada di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ditambah aparatur penegak hukum dan lain-lain. Jadi kami mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah provinsi dan daerah untuk segera bertindak," imbuh Udin.

Tanggapan Aliansi Mahakam

"Kami kembali lagi hari ini kurang lebih seminggu pasca di hari pertama aksi kami, namun respons dari anggota DPRD saat ini masih mendapatkan respons normatif yang membuat kami sangat kecewa dan kurang puas dengan respons yang diberikan oleh anggota dprd," ungkap Ilham kecewa.

Menurutnya anggota DPRD Kaltim membawa narasi mengawal dan bukan berarti menerima tuntutan dan penolakan dari mahasiswa. Baginya harapan mahasiswa tidaklah banyak, hanya ingin DPRD mau menerima dan juga mampu menyampaikan penolakan mereka ke pusat dan pimpinan DPRD mau menemui massa.

Dengan tujuan utama yang masih belum terpenuhi, Ilham sebut akan kembali sambangi Kantor DPRD Kaltim dengan massa yang lebih besar. Rencana itu tuturnya akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pada Mei mendatang.

"Aksi gabungan seluruh BEM universitas dan juga tidak ada batasan maupun sekat-sekat antara elemen masyarakat dan juga organisasi-organisasi baik dari BEM fakultas dan juga universitas khususnya di Kalimantan Timur dan kami juga akan mengundang untuk konsolidasi akbar." (xel/khn/nkh)