Audiensi Aliansi Perempuan Samarinda bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim

Audiensi Aliansi Perempuan Samarinda bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim

Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan Aliansi Perempuan Samarinda bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim pada Senin, 12 Maret pukul 12.00-13.30 WITA berjalan dengan baik. Perwakilan aliansi menyampaikan pandangan, tuntutan, dan saran mengenai penyikapan yang perlu diberikan oleh pemerintah terkait bahaya pornografi, LGBT, dan miras. Para dewan juga memberikan sambutan yang baik dan siap merumuskan regulasi yang tepat dalam menyikapi permasalahan sosial yang kini marak terjadi.

Selain itu, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak. Seperti pemaksimalan pendidikan dalam tatanan keluarga dan sekolah, media yang memberikan konten-konten yang sehat, pemerintah dengan alat kuasanya dalam mengontrol negara, dan masyarakat yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan pengaruh baik bagi generasi muda demi masa depan bangsa.

Dalam hal ini, sebagai masyarakat berdemokrasi, kami telah menyampaikan beberapa tuntutan yang patut untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi UU Pornografi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas pornografi di Indonesia

2. Memberikan fasilitas dalam melakukan upaya preventif untuk kasus kekerasan perempuan dan anak yang masih marak terjadi hingga hari ini

3. Sebagai masyarakat yang menganut nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma, kami menolak perilaku dan pergerakan LGBT di Indonesia

4. Pemerintah memberikan ketegasan dalam penolakan LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma di masyarakat.

5. Pemerintah memaksimalkan peran dalam upaya preventif dan kuratif bagi permasalahan LGBT.

6. Miras dan sejenisnya dilarang peredarannya, tidak hanya sekadar diawasi atau dikendalikan karena mengingat efek merusak secara biologis maupun psikologis hingga berdampak pada moral bangsa.

Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim memiliki pandangan dan keprihatinan yang sama mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pornografi, LGBT, dan miras. Harapannya ke depan kerja sama yang lebih sinergis antara pemerintahan terkait dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang mendegradasi moral bangsa sesuai dengan perannya.

Press Release oleh Nur Ahlina Hanifah, Aliansi Perempuan Samarinda.