Sumber Gambar: Arsip Sketsa
SKETSA - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unmul menggunakan dana rektorat sebagai penyokong berbagai kegiatan. Kampus selaku instansi yang menaungi, terus mengalokasikan anggaran tahunan tiap unit.
Namun, mahasiswa merasa rektorat menurunkan kebijakan yang berbeda di tahun ini. Hal tersebut dirasakan oleh Ketua Umum UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Komisariat Unmul, Gali Sukmawati. Ia menyampaikan kekecewaan atas besaran dana yang diberikan.
“Menurut saya kurang masuk akal sih,” ujarnya saat ditemui di sekretariat PSHT pada Rabu (17/12) lalu.
Pasalnya, kegiatan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) memerlukan total anggaran sebesar Rp25 juta. Namun, rektorat hanya memberikan bantuan dana senilai Rp5 juta.
“Itu buat operasional nggak cukup. Buat makan aja nggak cukup untuk tiga hari.” jelasnya.
Keterbatasan anggaran itu berdampak pada keberlangsungan kegiatan. Sukma mengungkap, Kejurnas yang direncanakan terpaksa batal diadakan sebanyak dua kali pada 2 tahun terakhir.
Pada tahun sebelumnya, kegiatan hanya dilaksanakan dalam skala regional di Samarinda karena minimnya anggaran.
Selain persoalan anggaran, ia merasa Unmul perlu memperhatikan UKM yang telah berkontribusi untuk kampus, terutama unit kegiatan yang kerap memenangkan lomba.
“Karena ‘kan kami kalau ada kejuaran nasional pasti bawa nama universitas,” ungkapnya pada Sketsa.
Ia berharap birokrasi kampus dapat memberikan besar anggaran sesuai dengan jumlah yang diajukan guna mendukung kegiatan.
Sukma juga mengaku minimnya informasi terkait waktu pengurusan proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
“‘Kan ada grup seluruh UKM, nggak ada info kemarin terakhir tanggal sekian pengajuan proposal.” terangnya.
Senasib dengan Sukma, Bendahara Karya Salemba Empat (KSE) Unmul, Tri Agustin, juga merasakan tantangan dalam pengurusan dana rektorat.
Meski KSE belum mengalami penolakan Laporan PertanggungJawaban (LPJ), ia mengaku sering bolak-balik ke rektorat karena persyaratan yang kurang dijelaskan sejak awal.
“Persyaratannya kurang dijelaskan sejak awal, jadi mengurusnya harus bolak-balik,” ujar Tri melalui pesan WhatsApp, Sabtu (27/12) lalu.
Menurutnya, proses bolak-balik ke rektorat cukup memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, Tri berharap rektorat dapat lebih transparan sejak awal terkait aturan dan berkas yang dibutuhkan.
“Jika sejak awal langsung diberitahukan apa yang boleh dan tidak boleh, serta data apa saja yang diperlukan, itu mudah,” pungkasnya. (kia/mlt/aya)
