Sumber: Ubeng
SKETSA – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian. Selain itu LP2M juga bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
Adapun tujuan LP2M yaitu menciptakan atmosfer akademik kelembagaan yang kondusif untuk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menciptakan sumber daya peneliti yang kreatif, produktif, kompetitif, proaktif yang mengedepankan kerja tim institusi dan yang mampu menerapkan produk penelitian bagi kepentingan masyarakat. Juga menciptakan jejaring kerjasama intra universitas, antar universitas, antar lembaga di tingkat nasional dan internasional.
Namun di balik fungsi-fungsi tersebut, ada hambatan pelaksanaan kegiatan di LP2M. Esti Handayani, Ketua Tim Koordinator KKN LP2M menjelaskan, bahwa masalah anggaran menjadi satu masalah utama, terlebih menjelang pelaksanaan KKN.
“Anggaran untuk KKN itu sebenarnya ada di SPP-nya mahasiswa jadi harus masuk di LP2M. Namun sejak 2018 kemarin masih mengalami miss di perencanaan bagian bendahara. Hingga awal Maret kemarin pagu anggaran (alokasi anggaran) untuk KKN masih belum masuk ke anggarannya LP2M,” jelas Esti.
Padahal seharusnya dana KKN mahasiswa sudah terbayarkan melalui uang kuliah tunggal (UKT) tiap semesternya. Hanya saja perencanaan bidang keuangan luput memasukkan KKN sebagai salah satu hal yang harus didanai dari UKT. Walhasil, LP2M melakukan negosiasi dengan rektorat mengenai pagu tersebut.
“Anggaplah anggaran mahasiswa yang masuk Unmul itu Rp1 juta. Nah, itu sudah dibagi-bagi porsinya masing-masing. Logikanya, ada kegiatan yang harus diganti supaya KKN bisa masuk. Akhirnya dapatlah dana tambahan dari BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) dari pemerintah untuk kegiatan KKN ini,” lanjut Esti.
Tersendatnya pencairan dana ini membuat segala kegiatan LP2M menjadi lamban. Padahal kegiatan KKN ini tidak boleh dilaksanakan mendadak, karena LP2M harus melakukan survei lokasi terlebih dahulu, untuk melihat potensi dan masalah apa yang ada di daerah-daerah lokasi KKN. Agar nantinya penempatan mahasiswa sesuai jurusan dan fakultasnya tepat sasaran. Selain masalah dana, masalah administrasi juga menjadi kendala bagi LP2M.
“Sebenarnya kabupaten itu punya dana untuk menyambut mahasiswa KKN, hanya saja dari pihak Unmul itu harus bersurat dari awal. Jadi kabupaten itu bisa merinci anggaran yang harus dikeluarkan. Bahkan SK kami dari bulan November itu baru keluar bulan April. Tapi saya tetap harus jalan terus sebagai koordinator walaupun tanpa SK,” beber Esty.
Tentunya masih ada kendala lainnya yang mengiringi peran LP2M sebagai lembaga yang menaungi pelaksanaan KKN. Terlebih ada banyak kepala dalam tim LP2M yang harus memiliki satu visi dan mampu bekerja sama. Kebanyakan hal-hal inilah yang tidak diketahui sebagian mahasiswa, menyangkut kendala eksternal yang menghambat kinerja LP2M. (fer/ubg/hzk/wil)
