SKETSA - Gedung Rektorat lantai 3 (30/1) tampak dipadati puluhan mahasiswa perwakilan BEM se-Unmul yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Mulawarman. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM KM Unmul itu juga tampak dihadiri Wakil Rektor II Abdunnur serta hampir seluruh dekan fakultas. Kegiatan berformat audiensi itu digelar guna membahas perihal UKT 2017.
“Audiensi ini untuk mendiskusikan hal-hal mengenai UKT, apalagi beberapa universitas di Indonesia mengalami kenaikan UKT. Di Unmul sendiri telah banyak yang mengajukan penurunan UKT untuk 2017. Ini juga agar bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa baru 2017,” ucap Abdunnur membuka sesi.
Banyak hal menyangkut UKT yang dibahas Abdunnur. Salah satunya tentang KKN yang sebenarnya tidak termasuk komponen UKT dan kini mulai dianggarkan Rp. 350 juta dengan bantuan dana subsidi Pemda. Itu pun, kata dia, tengah mengalami krisis.
Sementara itu dari sisi mahasiswa, tanggapan awal disampaikan oleh Presiden BEM KM Unmul Norman Iswahyudi. Dia mengatakan, praktik UKT yang diharapkan adalah subsidi silang. Namun dalam perjalanannya empat tahun ini, UKT nyatanya tidak sesuai angan dan harapan.
“Apabila sistem UKT ini menyusahkan, izinkan kami mahasiswa untuk menyampaikan keberatan ini langsung ke Menristek,” ancam Norman.
Tanggapan itu dilanjutkan Indra Cahya Pramukti, Menteri Adkesma BEM KM Unmul. Indra melaporkan telah berlangsung sedikitnya tiga kali konsolidasi Jaringan Advokasi Mulawarman khusus membahas permasalahan UKT.
“Konsolidasi kami menghasilkan beberapa poin yang ingin yang kami sampaikan kepada para dekan fakultas. Salah satunya, terkait seleksi jalur SMMPTN. Bahwasanya mahasiswa baru yang diterima dari jalur tersebut dipatok UKT langsung golongan 4 atau 5. Dan teman-teman jaringan advokasi menggugat kebijakan tersebut, dengan alasan tidak konkret dan dinilai sepihak saja,” ujar Indra.
Pernyataan itu sontak ditanggapi Abdunnur. Mantan Dekan FPIK itu menyebut, kebijakan jalur masuk mandiri semacam itu baru terjadi di 2016. Kendati demikian, menurutnya, Unmul sudah cukup bijak dan tepat menerapkan kebijakan yang ditudingkan Indra.
“Kebijakan soal mandiri begitu baru terjadi di tahun 2016. Kita tawarkan ke fakultas untuk membuka mandiri, namun para dekan banyak yang sebenarnya menolak. Karena tentu akan banyak memakan biaya, harus mengadakan tes-tes lagi. Sebenarnya ujian mandiri tersebut lebih diutamakan bagi bina lingkungan dan kerja sama dengan pihak-pihak luar. Menurut SK, jalur mandiri juga boleh menarik uang pangkal. Namun Unmul tidak, karena jika ditarik akan teriak. Dilematis bukan?” selorohnya.
Ucapan Abdunnur itu menuai nada setuju dari sejumlah dekan yang hadir. Salah satunya Dekan FISIP Muhammad Noor. Bagi Noor, mahasiswa yang lulus jalur mandiri mestinya paham konsekuensi.
"Lebih baik ujian mandiri ditiadakan, seperti yang dikatakan WR II. Ujian ini lebih condong ke bina lingkungan. Apabila berkompetisi di jalur SNMPTN dan SBMPTN jujur memang agak berat. Kami juga telah melakukan survei kecil-kecilan, bahwa didapati mahasiswa dari jalur mandiri itu rata-rata lambat lulusnya dan nilainya di bawah rata-rata. Nah, mahasiswa yang diterima di jalur mandiri harusnya sudah mengetahui konsekuensi lulus dari jalur mandiri seperti apa,” jelasnya.
Mempertegas pendapat Noor, Dekan FKM Risva Rachmadi mengungkap fakta FKM tidak pernah membuka jalur masuk mandiri sejak delapan tahun terakhir. Adapun lulusannya, sekitar 85% telah bekerja layak di Kalimantan.
Mahasiswa kembali bersuara. Kali ini datang dari Presiden BEM FISIP Nur Hariyani. “Kami di sini meminta transparasi publik. Di mana dan ke mana larinya dana kemahasiswaan? Kemudian apa saja yang ditanggung dan termasuk UKT? Kami menginginkan diberi akses data birokrasi,” tegasnya.
Suara lain terdengar dari Ketua BEM FEB Aditya Ferry Noor. Bagi Ferry, hakikat UKT ialah menyesuaikan kondisi ekonomi mahasiswa bersangkutan agar tidak diberatkan. “UKT perlu ditinjau ulang. Jika membutuhan mahasiswa untuk melakukan itu, kami siap untuk terjun langsung!” tantang Ferry.
Audiensi berakhir pukul 17.30 Wita. Namun, belum semua poin yang ingin dijewantahkan telah tersampaikan. Rencananya, akan diadakan audiesi lanjutan mengenai poin-poin yang belum tersampaikan tersebut. Dan untuk kesekian kali, debat soal UKT nihil hasil. (mpr/aml)
