Sumber Gambar: Arsip Sketsa
Unmul sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dikenal menawarkan berbagai jalur masuk, termasuk Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN), dengan harapan dapat menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Namun, kebijakan terkini terkait kenaikan biaya pendaftaran SMMPTN Unmul justru menuai kekhawatiran dan kritik tajam calon mahasiswa dan masyarakat.
Kenaikan biaya pendaftaran ini seolah bertolak belakang dengan janji besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui program “Gratis Pol” yang dicanangkan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Program ini menjanjikan pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga S3 di perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Peluncuran “Gratis Pol” pada April 2025 ini disambut sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia Kaltim, dengan target peningkatan akses pendidikan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program ini bahkan mencakup pembebasan biaya administrasi, seragam sekolah gratis, dan beasiswa hingga jenjang S3. Namun, kebijakan kenaikan biaya pendaftaran SMMPTN di Unmul menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah janji pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan oleh calon mahasiswa?
Kenaikan biaya awal masuk perguruan tinggi dapat menjadi kendala nyata, terutama bagi mereka yang berharap dapat memanfaatkan program gratis tersebut.
Kenaikan biaya pendaftaran yang cukup signifikan menjadi beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, hal ini menjadi ironis di tengah upaya Pemprov untuk memastikan tidak ada anak-anak di Kaltim yang tertinggal pendidikannya akibat masalah biaya.
Biaya pendaftaran SMMPTN untuk masyarakat umum kini mencapai 575 ribu rupiah, sedangkan untuk program studi seperti Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi bahkan mencapai 850 ribu rupiah.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi dalam menjaga akses pendidikan yang inklusif.
Padahal, biaya kuliah di Unmul sendiri sudah cukup tinggi, dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikenakan per semester bervariasi mulai dari 500 ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah, tergantung program studi dan kelompok kemampuan ekonomi mahasiswa.
Kenaikan biaya pendaftaran ini berpotensi menjadi kendala serius bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berharap dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus dibebani biaya awal yang besar.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sendiri menegaskan, pendidikan menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan dan memanfaatkan bonus demografi Kaltim. Namun, realitas Kenaikan biaya pendaftaran ini bisa menjadi kendala serius bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya yang besar.
Kebijakan ini pun menimbulkan pertanyaan apakah perguruan tinggi dan pemerintah daerah benar-benar sinkron dalam visi dan implementasi program pendidikan inklusif.
Jika biaya pendaftaran tinggi, maka janji pendidikan gratis hingga jenjang doktoral akan sulit terwujud secara komprehensif tanpa subsidi atau skema khusus yang meringankan beban calon mahasiswa.
Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan apakah perguruan tinggi lebih mengutamakan aspek finansial daripada misi sosialnya sebagai lembaga pendidikan.
Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperluas akses pendidikan, kenaikan biaya pendaftaran justru dapat mempersempit kesempatan bagi generasi muda berprestasi dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Calon mahasiswa yang memilih jalur mandiri tidak semuanya berasal dari keluarga mampu, dan beban tambahan kenaikan biaya pendaftaran tentu akan menambah beban bagi mereka dan keluarga yang tengah berjuang mencari biaya pendidikan.
Kenaikan biaya pendaftaran SMMPTN Unmul saat ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.
Tanpa langkah konkrit untuk mengatasi beban biaya awal ini, janji pendidikan gratis di Kaltim akan sulit dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Opini ini ditulis oleh Gracia Bulan Kristian, mahasiswi FH Unmul 2024
