Sumber: Dok. Sketsa Unmul
SKETSA - "Siapkah mahasiswa menjadi episentrum gerakan yang ada di Indonesia?" kata Idet Arianto Putra, Gubernur BEM FKIP 2019 dalam konsolidasi terbuka Aliansi Garuda Mulawarman pada Selasa (27/8) lalu. Forum tersebut digelar di halaman Rumah Dinas BEM FKIP Unmul.
Pernyataan itu diungkapkan Idet saat menanggapi pelantikan 55 kandidat terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2019-2024 yang akan segera dilaksanakan pada 2 September mendatang. Terlebih Kaltim yang akan segera menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia, dengan berbagai permasalahannya masalah dirasa perlu diangkat dalam mengawal jalannya pelantikan.
Dalam konsolidasi tersebut, turut hadir perwakilan setiap lembaga mahasiswa dari Fakultas Komputer dan Teknologi Informatika (FKTI), Fakultas Pertanian (Faperta), Kementerian Sosial Politik BEM KM, dan Perwakilan KAMMI Kaltim-Kaltara. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, pangan dan lingkungan yang sedang terjadi di Kaltim.
"Kita harus menyuarakan aspirasi terkait masalah-masalah yang dialami saat ini di Kaltim. Baik itu dalam bentuk aksi, untuk menunjukkan dedikasi kita. Ketika kita sudah melakukan aksi, buat perjanjian hitam di atas putih (dengan DPRD) agar kita konsisten dengan gerakan kita selama mereka menjabat," ujar perwakilan FKTI.
Resminya Kaltim menjadi ibu kota juga menjadi suatu masalah bagi lingkungan, di mana eksistensi hutan dan ekosistem hijau di tanah Kaltim menjadi taruhan, entah akan tetap asri atau sirna karena pembukaan lahan.
"Jangan sampai dengan dipindahkannya ibu kota ini tidak menjadi angin segar bagi kita, tapi bencana karena (terjadi) pembakaran untuk pembukaan lahan," tukas perwakilan Kementerian Sospol BEM KM. "Kita sebagai mahasiswa harus jeli melihat, apakah DPRD dapat menggunakan hak-hak rakyat atau tidak, jangan sampai menggunakan kekuasaannya untuk 'main mata' dengan pengusaha dalam hal tanah atau lahan."
Usai diskusi, terdapat kesepakatan bahwa akan diadakan konsolidasi lanjutan pada Kamis tadi(29/8) untuk membahas kembali gerakan yang akan mereka laksanakan pada saat hari pelantikan tiba. Ditemui Sketsa, Idet memaparkan poin-poin tuntutan yang akan di bawa dalam aksi yang akan datang.
"Kita ingin mahasiswa ketika melakukan aksi tidak direfresifitas, ketika aksi diterima dengan baik. Permasalahan-permasalahan semacam pendidikan, ekonomi, dan pangan ini bisa terselesaikan di Kalimantan Timur," paparnya.
Ia menyebutkan, bahwa sebagai mahasiswa ia menginginkan antara pemerintah, badan legislatif dan mahasiswa berjalan sesuai dengan fungsinya. "Kadang legislatif mendukung pemerintah begitu, padahal tugasnya legislatif adalah mengkritisi dan membuat kebijakan. Yang di mana jika pemerintah tidak berada di jalurnya, sudah tugas DPRD unutk mengkritisi, tapi ini terkesan kerja sama. Mungkin karena satu partai atau satu koalisi," jelasnya.
Idet berharap pada aksi kali ini mahasiswa lebih aktif dan menjadi kritis dengan permasalahan yang ada di Kaltim dan dapat menyuarakan aspirasi dengan baik.
"Harapannya melalui gerakan ini, BEM fakultas yang sudah mempuyai grup maba bisa mengajak mereka untuk ikut aksi. Kita juga akan memperluas gerakan, mahasiswa Unmul siap menjadi episentrum gerakan Indonesia untuk menyambut ibu kota," tegasnya.
Hasil konsolidasi tadi, aksi akan digelar di hari yang sama saat pelantikan, 2 September. Atas nama Garda Kaltim, dengan melibatkan universitas di Samarinda, di antaranya IAIN, Polnes, UMKT. Rencananya, besok akan digelar teknis lapangan aksi, sekaligus membahas tuntutan dan konsep aksi. (len/yun/hdt/adl)
