SKETSA - Tepat 221 hari kerja, BEM KM Unmul menggelar rapat evaluasi caturwulan (evatur) ke-II BEM, Jumat (16/6) di ruang rapat lantai 3 rektorat. Rapat yang dihadiri oleh DPM & BEM fakultas serta UKM Unmul itu bertujuan tidak lain untuk memberikan gambaran terhadap capaian yang telah dilaksanakan BEM KM Unmul, sekaligus menjadi pengingat akan beberapa program selanjutnya yang masih belum terjalankan.
Dalam rapat evaluasi hari itu, batang hidung Presiden BEM KM Unmul Norman Iswahyudi tak nampak. Sehingga Bhakti Zuar selaku Wakil Presiden mengambil alih. Ketidakhadiran Norman lantaran ia sedang mengikuti seminar nasional bersama Rektor Unmul Masjaya, di Universitas Hasanudin. Pada pembahasan pertama, pimpinan sidang Alif Mustofa yang merupakan ketua DPM KM Unmul mempersilakan Bhakti Zuar untuk memaparkan laporan pertanggung jawaban (LPJ).
Secara garis besar dalam laporannya, ia menyampaikan program kerja dan pencapaian yang telah berhasil didapat selama 221 hari terakhir. Di antaranya adalah berjalannya program Student Day yang telah dilakukan sebanyak dua kali, tepatnya di GOR 27 September dan Kampus FKIP Banggeris. Tidak hanya itu, Bhakti juga menyampaikan laporan perkembangan program lainnya yang telah ia canangkan dalam janjinya ketika kampanye.
“Kami Peduli, sesuai dengan janji kami pada saat kampanye, tepatnya program Community Development. Alhamdulillah dua komunitas yakni Marching Band dan Badminton, hari ini kita dampingi,” ujarnya. Dalam hal ini, BEM KM Unmul telah berhasil menjadi fasilisator untuk kedua komunitas tersebut.
Evaluasi pertama berasal dari ketua komisi A DPM KM Unmul, Dwi Lutfi, menganggap BEM KM Unmul hanya bergerak di beberapa bagian saja. “Teman-teman banyak yang menyampaikan pada kami, bahwasannya advokasi itu hanya sebatas sentralis,” kritiknya.
Menanggapi itu, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul, Freijae Rakasiwi memaparkan bahwa ada 3 isu yang menjadi titik fokus untuk digarap yakni isu pendidikan. Seperti yang sempat digarap Aliansi Garuda Mulawarman perihal gaji guru, Bosda dan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang tak kunjung terbayarkan. Dikatakan Freijae, isu ini akan di-blow up hingga ke isu nasional dan telah ditargetkan pada evatur ke-III akan membawa isu ini pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Isu kedua yakni lingkungan perihal perusahaan tambang dan pabrik semen, isu kesehatan, serta isu tambahan mengenai blok Mahakam.
Agenda tersebut berlangsung kondusif, dengan perwakilan DPM Fakultas yang memaparkan aspirasinya masing-masing. Suara yang datang adalah terkait KKN, UKT, aksi beberapa isu, anggaran rektor, alur penggunaan gedung rektor yang dirasa tak jelas.
Untuk isu KKN, disampaikan oleh Permata Sri Rahayu, Ketua Komisi B Eksternal terkait keberadaan pihak Adkesma di rasa hanya sampai tahap advokasi. Selebihnya, mahasiswa harus mencari informasi secara mandiri.
“Yang diharapkan dari teman-teman satu keran informasi yang jelas,” ungkapnya.
Hadir pula perwakilan BEM FISIP yang menyampaikan aspirasinya, menanggapi kurangnya koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara BEM FISIP dengan rumpun pergerakan BEM KM Unmul. Nur Hariyani selaku Presiden mempertanyakan perihal perwakilan BEM FISIP yang tak tergabung dalam grup Mulawarman Muda. Sebuah grup yang diciptakan untuk mengakomodir mahasiswa baru.
“Kami tidak mempermasalahkan adanya grup itu, tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika kami tidak dilibatkan dalam prosesi grup itu,” kata Yani.
Yani menyarankan untuk tetap dikomunikasikan perihal pengakomodiran mahasiswa baru. Bahkan, jika perlu memang harusnya ada perwakilan dari BEM fakultas yang bergabung ke dalam grup Mulawarman Muda untuk memonitor perkembangan mahasiswa baru.
Sedangkan menurut Gubernur FKIP, Rizaldo membahas mengenai loyalitas anggota, bahwa massa dari BEM KM Unmul itu bukan hanya berasal dari kaderisasinya, tetapi juga seluruh civitas akademika Unmul. Karena, menurut Rizaldo, BEM KM Unmul tidak bisa bergerak apabila tidak mendapat dukungan dari lembaga di fakultas-fakultas. Ia mengatakan ketika melakukan aksi, maka seharusnya yang mempunyai massa terbesar berasal dari internal BEM KM Unmul. Bukan sebaliknya.
“Bahkan teman-teman FKIP berspekulasi bahwa kalau saja FKIP tidak turut andil dalam pergerakan yang diinisiasi oleh BEM KM, bisa jadi terjadi ketimpangan karena FKIP menjadi penyumbang massa terbanyak,” paparnya.
Rangkaian acara tersebut ditutup dengan penyerahan LPJ dari BEM KM Unmul kepada DPM KM Unmul. Pertanyaannya, apakah nanti di sisa 144 hari kerja BEM KM Unmul dapat benar-benar membawa perbaikan sebagaimana nama yang mereka usung: Gelora Perbaikan? Kita tunggu saja. (snh/adl/wal)
