SKETSA - Merasa janggal dengan kinerja kabinet BEM di fakultasnya, beberapa mahasiswa FKIP sepakat bergabung dan membentuk aliansi. Menamakan diri Aliansi Peduli Lokakarya, aliansi ini tidak serta-merta membuat BEM FKIP bergejolak. Beberapa hari sebelumnya, pihak aliansi kembali menyebarkan pesan broadcast balasan atas jawaban yang diberikan Gubernur BEM FKIP Mujihat. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons balik dari BEM FKIP terkait broadcast tersebut.
Staf Advokasi BEM FKIP Muhammad Wawan Adi Saputra, menanggapi jika terbentuknya aliansi ini bukan hal legal di FKIP. Pasalnya, bila sesuai aturan, jika hendak mengkritik kinerja BEM maka harus melalui Himpunan Mahasiswa (Hima) lalu ke DPM FKIP. Tentu tidak bisa sembarangan membentuk aliansi.
Wawan membenarkan broadcast balasan dari Mujihat yang menyatakan adanya tuduhan intervensi, karena aliansi ini tidak membawa nama Hima melainkan hanya nama perseorangan. “Otomatis, pasti ada tuduhan pemecah belah masyarakat FKIP,” akunya.
Tujuan Lokakarya dibentuk tak lain agar semua lembaga di FKIP dapat mengikuti aturan. Bila dilihat dari tuntutan aliansi, antara lain mengenai Alif Irbath BPH BEM 2017, mundurnya dua staf DPM, dan kinerja BEM yang dinilai cacat.
Menurutnya, jika menilik dari segi historis, Alif pernah mengikuti kepanitiaan BEM dan melalui LK BEM sebanyak dua kali. Hanya saja saat itu Alif sempat tidak melanjutkan perkuliahannya. Jadi menurutnya, Alif sudah mumpuni dalam bidang advokasi, dan tidak masalah bila Alif menjabat sebagai BPH BEM FKIP.
Tertulis dalam aturannya, pengurus yang ingin mengikuti BEM harus mempunyai sertifikat LK dan PAMB Prodi. Wawan juga membenarkan bila Alif memiliki sertifikat tersebut karena telah dua kali mengikuti LK di Himpunan Mahasiswa Geografi (Himapgeo) dan Pendidikan Non Formal (PNF).
Wawan menduga terbentuknya aliansi ini ada kaitannya dengan Pemira FKIP yang berlangsung tahun lalu. Sebab terbentuk dari beberapa orang timses dari kubu saingan Mujihat.
“Dengar-dengar di sini disebut aliansi dari bubuhan sakit hati, soalnya yang berkoar-koar itu-itu saja,” ungkapnya.
Wawan juga memaparkan, sejauh ini BEM FKIP belum memiliki rencana untuk melakukan pertemuan dengan pihak aliansi. Meski disadari jika ini terjadi maka akan berdampak pada branding aliansi. Ia menambahkan jika BEM FKIP akan melakukan sosialisasi dengan aliansi, maka itu sama saja menganggap aliansi tersebut benar adanya dan aliansi akan terus mengkritik, serta makin tidak jelasnya tugas DPM FKIP ke depannya.
“Kenapa BEM enggak mau dipertemukan ya biar enggak disahkan aliansi itu ada di sini,” imbuhnya.
Sebelumnya, sempat diadakan pertemuan dengan seluruh lembaga Hima di FKIP. Dalam pertemuan tersebut membahas soal Lokakarya. Namun saat itu tidak ada suara protes terkait program Lokakarya.
“Sebenarnya Hima bisa menuntut mereka (aliansi). Karena mereka juga bawa nama pendidikan, pasti juga lembaga lain akan berpikir ini Hima-nya belum kasih tau tentang Lokakarya mungkin,” pungkasnya. (cin/adl/els)
