Berita Kampus

Siap Duduki DPRD dan Pelajar dalam Barisan Massa Aksi

Keadaan massa aksi di lapangan setelah gas air mata ditembakkan.

avatar
Sketsa Unmul

sketsaunmul@gmail.com


Sumber: Faqih

QSKETSA - Siang ini massa aksi dari Aliansi Kaltim Bersatu masih berkumpul di depan pagar Gedung DPRD Kaltim. Mendesak pihak keamanan agar segera membukakan pagar dengan terus berorasi. Beberapa menit lalu sempat terjadi aksi lempar batu dan juga botol ke dalam arah gedung. Bahkan massa juga sempat menjadi sasaran water cannon yang dioperasikan.

Setelah perwakilan DPRD meminta massa aksi melakukan konsolidasi, hingga saat ini belum ada perwakilan massa yang masuk ke dalam gedung. Richardo selaku kronolog aksi saat ditemui Sketsa mengatakan tujuan aksi ini mendorong agar presiden segera mengeluarkan Perpu, agar RUU KPK tidak melahirkan aturan yang melemahkan KPK sebagai lembaga independen.

"Kita juga mendorong presiden segera menghapuskan RKUHP, salah satunya RKUHP revisi ketenagakerjaan, minerba, dan juga larangan mengkritik presiden. Kalau tidak dicapai, kita akan menduduki DPRD hingga malam," ujarnya.

Tujuan menduduki Gedung DPRD Kaltim ini agar mendorong seluruh massa bisa masuk ke dalam. Ditanya perihal konsolidasi yang ditawarkan pihak DPRD Kaltim, (Baca: https://sketsaunmul.co/berita-kampus/lagi-aksi-lanjutan-di-gedung-dprd-kaltim/baca) ia mengatakan mahasiswa tetap memegang hasil rapat konsolidasi sebelumnya.

"Capaiannya ialah menduduki DPRD tanpa mediasi dan audiensi. Karena kita tidak menginginkan kompromi, kita akan terus melakukan pencerdasan massa, supaya kekuatan massa bisa menekan ke dalam."

Tidak hanya mahasiswa, aksi hari ini turut dihadiri sekitar 300 pelajar yang berasal dari Aliansi Pelajar Samarinda. "Kami pelajar sebagai generasi penerus ikut merasakan jika kebijakan ini (revisi) disahkan," tutur AM yang ingin namanya diinisialkan selaku anggota Aliansi Pelajar Samarinda.

Adapun empat tuntutan ya ingin disampaikan oleh aliansi ini ialah menuntut pemerintah membuat Perpu menolak RUU KPK, menolak RUU KUHP, serta tarik militer dari Papua. Para peserta Aliansi Pelajar Samarinda yang didominasi oleh para pelajar SMK ini melakukan koordinasi lewat media sosial Instagram dengan akun Aliansi Pelajaran Samarinda.

Meskipun pihak sekolah melarang pelajar turut ikut aksi, hal ini tidak menyurutkan niat para pelajar untuk turun aksi.

"Pihak sekolah tentu tidak mengizinkan, tapi seperti yang saya orasikan tadi, kita sekolah dididik untuk berfikir kritis, kalau tidak diizinkan hapuskan saja sekolahnya," tegasnya.

Hingga kini, situasi tak kondusif setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah massa aksi. Beberapa di antaranya dilarikan untuk ditangani Palang Merah Indonesia (PMI) di salah satu masjid belakang gedung. (adl/hlm/ran/kus/mer/cin/rpi/fqh)



Kolom Komentar

Share this article