Ratusan Massa Padati Simpang Tiga Gajah Mada, Soroti BBM hingga Listrik Kaltim
Aksi “Indonesia Ironi: Kaltim Jadi Anak Tiri” membawa tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah. Massa menyoroti kelangkaan BBM, pemadaman listrik, pemerataan pembangunan, hingga persoalan lingkungan di Kaltim
- 05 Sep 2026
- Komentar
- 23 Kali
Sumber Gambar: Rahman/Sketsa
SKETSA - Ratusan massa dari berbagai elemen lembaga dan masyarakat memadati kawasan Simpang Tiga Gajah Mada, Samarinda, Kamis (3/9). Aksi yang mengusung tajuk “Indonesia Ironi: Kaltim Jadi Anak Tiri” tersebut membawa tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah.
Berbagai persoalan yang disuarakan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dari kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), pemadaman listrik, pemerataan pembangunan, hingga persoalan lingkungan.
Sejumlah mahasiswa yang hadir menilai persoalan tersebut turut berdampak langsung terhadap aktivitas mahasiswa dan masyarakat.
Presiden BEM FAPERTA Unmul, Aufa Rabbani menyoroti kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah daerah di Kaltim.
Ia menyebut kondisi tersebut turut menghambat mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk kembali ke kampus.
“Naiknya harga BBM di beberapa daerah, khususnya kalau saya dengar di Berau sampai sekitar Rp40 ribu. Kemudian di Paser, di beberapa daerah Penajam Paser Utara (PPU), kemudian Kutai Kartanegara (Kukar), sekitar Rp20 ribu-an,” ujar Aufa.
Ia menyoroti kondisi mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di sejumlah daerah. Akibatnya, banyak mahasiswa yang masih berada di luar daerah karena faktor dari sulitnya dan naiknya harga BBM.
“Kita melihat kondisi teman-teman yang KKN, nih. Teman-teman yang KKN, yang ada di Berau, yang ada di Paser, mereka terhambat untuk balik ke kampus karena susahnya mendapatkan akses BBM itu sendiri,” jelasnya.
Menurut Aufa, pemerintah perlu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk melalui subsidi BBM. Ia juga berharap pemerintah turun langsung menangani persoalan kebakaran hutan yang terjadi.
“Oke, harapan besarnya pemerintah hari ini, walaupun ketika aksi hari ini belum ada yang menanggapi ya, kami harapannya mereka tetap mendengarkan apa yang kita tuntut dan mereka memberikan solusi dan turun langsung untuk memberikan bantuan-bantuan,” ujarnya.
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut, terutama terkait kebakaran hutan dan dampaknya terhadap masyarakat. Aufa menilai kondisi tersebut berpengaruh terhadap mobilitas dan kualitas udara yang dirasakan masyarakat. Ia juga menyoroti dampak kebakaran hutan terhadap aktivitas masyarakat.
“Karena kondisi pandangan mobilitas orang yang sudah tidak bisa maksimal, jarak pandangan yang semakin pendek,” ujarnya.
Dalam tuntutan nasional, massa turut meminta penetapan status bencana nasional untuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, dan Kalimantan. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari tujuh tuntutan nasional yang dibawa dalam aksi.
Listrik Padam, UMKM Ikut Terdampak
Selain BBM, pemadaman listrik menjadi persoalan yang disoroti peserta aksi karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Khulaifi Tamrin menilai kondisi tersebut sangat dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), khususnya yang membutuhkan listrik untuk menyimpan bahan baku.
“Keresahan-keresahan UMKM kan kita kalau jualan harus ada showcase, freezer, mati lampu selama 8 jam itu merusak kualitas bahan baku,” katanya.
Khulaifi menilai persoalan tersebut menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dari kondisi kelistrikan di Kaltim. Ia juga mempertanyakan kondisi tersebut karena Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah.
“Saya merasakan sekali bahwa bahwasannya Kaltim ini termasuk provinsi yang sangat kaya tapi dibalik itu, kita terlalu miskin dengan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Pemadaman listrik bergilir menjadi salah satu tuntutan daerah yang dibawa Aliansi Rakyat Kaltim. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
Kaltim Jadi Anak Tiri
Humas aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Al Farisy, mengatakan aksi tersebut membawa keresahan nasional dan daerah dalam satu gerakan. Isu nasional kemudian dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terjadi di Kaltim.
“Jadi kami membawa tajuk Indonesia Irony Kaltim jadi anak tiri dengan paket tuntutan, 7 tuntutan nasional dengan 8 tuntutan daerah,” ujarnya.
Menurut Salman, Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap negara, tetapi masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan. Ia menilai kontribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kaltim.
“Kaltim selalu jadi anak tiri,” katanya.
Ia menyebut Kaltim sebagai salah satu penyumbang devisa dan penerimaan negara bukan pajak terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan massa menuntut adanya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
Selain pemerataan pembangunan, massa membawa tuntutan terkait pendidikan, kesehatan, BBM, dan pemadaman listrik. Salman menyebut persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu tuntutan yang paling mendesak karena dinilai berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
“Yang harus segera dievaluasi sebenarnya yang pertama itu soal dana bagi hasil dan tegakan prinsip desentralisasi. Itu yang paling urgent,” ujar Salman.
Selain DBH, tuntutan daerah yang dibawa massa mencakup penghentian kriminalisasi dan penggusuran paksa, digitalisasi birokrasi, penyelesaian kelangkaan BBM dan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah 3T.
Termasuk reklamasi tambang, pemberantasan tambang ilegal, serta pelaksanaan kembali rapat paripurna hak angket Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kaltim.
Salman menegaskan tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah bukan menjadi batasan bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan lainnya.
Menurutnya, aksi tersebut terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Tapi kemudian, ini sebenarnya panggung masyarakat. Panggung rakyat,” ujarnya.
Pihak Aliansi Rakyat Kaltim turut mengundang sejumlah pihak terkait untuk hadir dalam aksi, di antaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, DPRD Provinsi Kaltim, Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Region Kalimantan, PT Pertamina Patra Niaga, Korem, dan kepolisian.
Namun, hingga wawancara dilakukan, Salman mengatakan belum ada konfirmasi dari pihak-pihak yang diundang.
Bagi mahasiswa, persoalan yang dibawa dalam aksi tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Dari mahasiswa KKN yang kesulitan memperoleh BBM hingga pelaku UMKM yang terdampak pemadaman listrik, massa menuntut pemerintah merespons berbagai persoalan yang terjadi di Kaltim. (xel/rdp/aya)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
