Peringati Hari Buruh Internasional: Bentuk Solidaritas terhadap Rakyat Tertindas
Komite Rakyat Kaltim Berlawan desak pemenuhan hak-hak buruh
- 02 May 2025
- Komentar
- 89 Kali
Sumber Gambar: Tata/Sketsa
SKETSA – Massa dari berbagai elemen masyarakat memperingati Hari Buruh Internasional dengan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (1/5). Massa mulai berdatangan sejak 09.00 Wita di titik kumpul di FKIP Pahlawan, lalu bergerak ke lokasi aksi pada 11.35 Wita.
Peserta aksi yang tergabung dalam Komite Rakyat Berlawan Kaltim terdiri dari paguyuban pedagang Pasar Subuh, mahasiswa, serta kelompok pekerja dan buruh dari berbagai sektor. Tiba pada 12.03 Wita di depan Kantor Gubernur, massa menyalakan semangat perjuangan melalui orasi-orasi kritis, pembacaan puisi, sambil membawa poster tuntutan dan bendera yang mewarnai semangat perjuangan.
Tidak hanya itu, aksi juga diwarnai dengan sajian makanan berupa bihun dan bubur jagung yang dibawa langsung oleh massa. Makanan ini menjadi simbol solidaritas rakyat dan semangat perjuangan bersama serta menjadi sebuah sindiran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap gagal.
Aksi berlangsung tertib dan damai. Terlihat juga aparat kepolisian yang mengawal kegiatan tersebut.
Dalam rilis pers yang dibagikan, Komite Rakyat Berlawan Kaltim menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap krusial dalam perjuangan kelas pekerja hari ini. Mereka mendesak agar pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja serta menghapus sistem kerja outsourcing dan kontrak yang dinilai merugikan buruh.
Mereka juga menuntut penolakkan terhadap upah murah dan menuntut gaji yang layak secara nasional. Kebebasan berserikat juga menjadi sorotan, dengan tuntutan penghentian praktik union busting, istilah untuk upaya melemahkan serikat pekerja/buruh.
Selain itu, mereka mengecam kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan lainnya mencakup pengesahan RUU Perlindungan Buruh yang disusun oleh serikat buruh, penghentian tindakan represif aparat terhadap gerakan rakyat, pembangunan industrialisasi nasional sebagai tulang punggung ekonomi, serta nasionalisasi aset strategis negara dengan penguasaan saham minimal 51 persen.
Mereka juga menuntut renegosiasi utang luar negeri dan utang swasta, pencabutan UU TNI yang dinilai mencederai semangat reformasi, serta penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan ilegal.
Tuntutan tambahan mencakup pelaksanaan reforma agraria sejati, pemenuhan hak cuti haid dan maternitas bagi buruh perempuan, perlindungan terhadap kebebasan bersuara dan jurnalis, penyediaan pendidikan gratis yang inklusif dan demokratis, serta penghentian penggusuran dan perampasan ruang hidup warga.
Selaku Humas Aksi, Muhammad Iqbal Al-Fiqri, menegaskan bahwa demonstrasi kali ini tak hanya melibatkan buruh, namun juga elemen sipil lainnya seperti petani, masyarakat miskin kota, serta mahasiswa yang turut hadir sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat tertindas.
Tuntutan yang diangkat dalam aksi ini cukup beragam, namun secara garis besar berfokus pada pemenuhan hak-hak buruh dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“Terkhususnya menuntut untuk mengakomodir hak-hak buruh, mengingat bahwa belakangan pemerintah telah menciptakan kebijakan-kebijakan yang justru merampas hak-hak buruh itu sendiri,” jelas Iqbal di lokasi aksi, Kamis (1/5).
Soal pemilihan Kantor Gubernur sebagai titik aksi, Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul itu menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih karena merupakan pusat kekuasaan eksekutif tertinggi di Kaltim. Harapannya, gubernur dapat secara langsung merespons tuntutan-tuntutan yang dibawa, khususnya dari buruh Sumalindo dan kelompok lainnya.
Iqbal menyatakan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan pembuka dari rangkaian panjang kegiatan sepanjang sebulan ini.
“Hari ini akan ada aksi pencerdasan, diskusi-diskusi sepanjang 1 Mei, peringatan Hari Reformasi pada 21 Mei, dan puncaknya di tanggal 31 Mei bertepatan dengan seratus hari kinerja gubernur Kalimantan Timur,” pungkasnya. (zwg/myy)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
