Kembali Menggugat Wacana Tiga Periode

Aliansi Mahakam turut ramaikan aksi nasional yang digelar serentak menyikapi perpanjangan jabatan presiden.

sketsaunmul@gmail.com

11 Apr 2022
Komentar
1366 Kali

Sumber Gambar: Upi/Sketsa

SKETSA – Usai melakukan aksi Rabu, 6 April lalu, mahasiswa dari berbagai universitas menyambangi DPRD Kaltim. Seruan aksi kembali berlangsung pada Senin (11/4), yang juga menjadi kegiatan serentak mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Di Samarinda, aksi ini berlangsung sejak pukul 14.00 WITA. (Baca: Aliansi Mahakam Menggugat)

Tak jauh berbeda dari aksi sebelumnya, tiga poin tuntutan yang sama terus disuarakan. Di antaranya menolak dan membatalkan kenaikan BBM, menolak dan membatalkan kenaikan PPN, serta menolak dan membatalkan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Tidak diresponsnya tiga poin tuntutan pada aksi Rabu lalu, turut menjadi pemicu semangat mahasiswa memadati jalanan.

“Gerakan mahasiswa ini bukan hanya sekadar seremonial ataupun sebuah pernyataan yang memberikan kerugian terhadap masyarakat, tetapi kami justru membawa dasar agar bisa membawa perubahan, minimal sebuah pengawalan terhadap poin tuntutan yang harus diberikan oleh pihak DPRD ke pusat untuk diberikan sebuah rekomendasi,” terang Arya, Humas Aksi saat diwawancara awak Sketsa, Senin (11/4).

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menampik dan menanggapi bahwa dirinya enggan memperpanjang masa jabatan dan Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 mendatang. Namun, pernyataan untuk mematuhi konstitusi itu dianggap tak tegas. Menanggapi hal itu, Muhammad Ilham, salah satu massa aksi beranggapan pernyataan tersebut belum memiliki jaminan kuat.

"Namun, yang kita lihat saat ini belum ada jaminan bagaimana kebijakan tersebut. Lagi-lagi Jokowi belum mengeluarkan sebuah pernyataan yang ada jaminannya."

Di sisi lain, Risky Pratama, menyebut protes yang dilangsungkan siang itu perlu dilakukan mengingat dalam perumusan kebijakan maupun perubahannya seyogianya didasarkan pada aspirasi rakyat Indonesia. "Rakyat harus bisa diberikan tempat untuk memengaruhi kebijakan itu. Jangan sampai kebijakan ini lahir hanya dari pemerintah saja. Jadi, tanggapan saya aksi mahasiswa ini sangat baik dilakukan untuk berjuang bersama-sama demi prinsip demokrasi negara kita,” tuturnya.

Aksi itu berjalan tertib dan diisi riuh orasi dan seruan. Berdasar pantauan Sketsa, pada pukul 16.50 WITA telah didapatkannya tanggapan dari perwakilan DPRD Kaltim. Nota kesepahaman (MoU) itu menerangkan terjalinnya kesepakatan atas tiga poin tuntutan yang dibawa massa aksi. (afr/piu/lav/zas/rst)