Kawal Pemilu, Aksi Garda Kaltim Pecah di Kantor KPU

Aliansi Garda Kaltim gelar aksi di depan Kantor KPU Kaltim.

sketsaunmul@gmail.com

19 Mar 2019
Komentar
1822 Kali

Hilda

SKETSA –Jelang 30 hari Pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April mendatang, Aliansi Garda Kaltim gelar aksi di KPU Kaltim dengan tema ‘Pemilih Galau Negara Kacau’. Sebagaimana dengan namanya, aksi ini dihadiri tiga universitas di Kaltim, yaitu Unmul, Polnes, dan Muhammadiyah.

Ditemui pada konsolidasi Jumat (15/3) lalu, Aulia Furqon selaku Wakil Presiden BEM KM Unmul menyatakan aksi yang akan digelar merupakan keresahan mahasiswa dan masyarakat, di mana saat ini telah memasuki masa 1 bulan sebelum dilaksanakan pemilu. Tapi, hingga kini masih banyak kejanggalan-kejanggalan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pemantauan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang masih belum komplet.

Konsolidasi yang dihadiri oleh beberapa BEM Fakultas, seperti Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi (FKTI), Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan Polnes. Selama konsolidasi berlangsung, Furqon mengakui belum ada bahasan secara spesifik, namun sudah memuat gambaran apa saja yang akan diangkat. Seperti, adanya kekosongan komisioner KPU yang dan pelantikannya yang baru saja terjadi. Di internal Unmul sendiri, baru-baru ini terungkap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut kampanye serta adanya keterlibatan mahasiswa.

“Ibaratnya di kampus ini untuk netralitas sudah ada aturannya. Kita harusnya bersama-sama dalam mempertegas aturan yang sudah ada. Seharusnya kampus bersih dari hal-hal yang berbau politik praktis. Mungkin teman-teman yang sering di Unmul sering lihat ya mobil kampanye lalu lalang,’’ paparnya.

Terkait hal ini, mahasiswa sudah menanyakan ke Bawaslu, namun tanggapan mereka hanya meminta untuk mengecek lagi aturannya. Tidak ada jawaban sama sekali. Polnes sendiri memiliki permasalahan yang sedikit berbeda dari Unmul yang mana mereka menemukan adanya kampanye gelap dan kecurangan dari beberapa caleg dan sudah diadukan ke Bawaslu, namun belum ditindak lanjuti.

Berangkat dari permasalahan yang disebutkan, diputuskan untuk segera menggelar aksi. Karena peran mahasiswa sebagai penetralisir, penyelenggara dan pengawas KPU serta Bawaslu. Menurutnya, saat KPU dan Bawaslu lalai mahasiswa harus mengingatkan mereka agar menjalankan amanah dan tugas mereka.

“Kita pengennya demokrasi kita itu berjalan dengan baik, Pemilu berjalan dengan demokratis enggak ada kecurangan atau pun money politic. Mahasiswa sendiri menjadi korban money politic. Kita pengen momen pemilihan yang berlangsung 5 tahun sekali ini dapat berjalan dengan baik,’’ tutupnya.

Aksi Saling Dorong Mahasiswa dan Aparat Kepolisian

Cuaca cerah dengan sinar matahari yang menyengat, tak menjadi penghalang bagi puluhan mahasiswa dari Aliansi Garda Kaltim untuk melaksanakan aksi pada Senin (18/3) kemarin. Aksi ini menyasar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Satu persatu perwakilan dari mereka berorasi, di depan barisan polisi yang berjaga dan mengawasi.

Hal ini tak lepas dari hiruk politik yang tengah hangat diperbincangkan. Massa menilai banyak kecurangan yang terjadi saat ini. Mereka juga turut menanyakan bagaimana peran Bawaslu dan KPU dalam menangani ini. Melalui aksi, terdapat tiga tuntutan yang dibawa, pertama mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti seluruh kasus yang terjadi selama Pemilu 2019. Kedua, menindak tegas ASN/TNI/Polri yang teribat politik praktis. Terakhir, mendesak kesiapan KPU Kaltim dalam mewujudkan pemilu 2019 yang berintegritas.

Keributan sempat mewarnai aksi pada siang itu. Hal tersebut dipicu lantaran massa aksi yang ingin masuk ke dalam kantor, namun dibatasi sepuluh perwakilan oleh pihak KPU. Tak terima, massa berulang kali berusaha memasuki kantor KPU, menerobos pagar yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Tak terelakkan, aksi saling dorong antara mahasiswa dengan kepolisian tak dapat dihindari.

Gagal masuk ke dalam kantor KPU, massa aksi melampiaskan kekecewaannya dengan membakar ban di jalan depan kantor KPU. Tindakan ini sempat menganggu arus lalu lintas, sampai akhirnya aparat kepolisian kembali turun tangan guna memadamkan api.

Menutup aksi, mahasiswa kemudian melakukan konferensi pers dengan menyatakan bahwa KPU telah gagal. Mereka mengaitkan kegagalan tersebut dengan KPU yang fokus pada pemilihan internalnya baru-baru ini.

Ditemui usai aksi, Mohammad Reza Munandar selaku humas aksi tersebut menyatakan sebelumnya telah memasukkan surat gelaran aksi ke KPU sejak Sabtu (16/3) lalu. Namun, hingga tibanya aksi, seluruh mahasiswa tidak dapat bertemu dengan komisioner KPU Kaltim.

Karena tidak bisa ditemui untuk melakukan audiensi, Reza membeberkan akan mengumpulkan gelombang massa lebih besar. Hal ini untuk menuntut audiensi serta menyebarkan keseluruh masyarakat Kaltim bahwasanya KPU Kaltim tidak bisa ditemui untuk memberi kejelasan.

“Komisioner KPU Kaltim memberi daya tawar baru juga buat pemilih 2019. Tapi sampai hari ini kita belum melihat interaksi yang baik. Enggak ada kejelasan terkait pemilu di Kaltim. Ini yang membuat kami resah. Pelaksanaannya kami tunggu-tunggu,’’ tutupnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kaltim melalui Suwardi, turut menemui mahasiswa. Ia tak menampik bahwa tuntutan tersebut patut diapresiasi. Ia juga menegaskan KPU Kaltim akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga jika ada hal yang dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan semestinya, pihaknya siap menerima teguran. (ycp/sut/ann/adl/els)