Dampak PPKM Darurat Terhadap Efektivitas KKN 47 Fakultas Hukum

KKN Profesi Fakultas Hukum selama PPKM Darurat berlangsung.

sketsaunmul@gmail.com

23 Jul 2021
Komentar
1154 Kali

Sumber Gambar: Istimewa

SKETSA - Kembali memasuki zona merah akibat pandemi Covid-19, pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) lantas menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna menurunkan lonjakan kasus positif sejak 12 Juli hingga 20 Juli lalu. Salah satu peraturan yang perlu ditaati adalah pelaksanaan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah pada sektor non-esensial.

Hal tersebut tentu saja berdampak pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi yang sedang dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) Unmul. Kepada Sketsa pada Selasa (20/7), Destitatika Raka Zain, mahasiswa yang tengah menjalankan KKN Profesi di Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Kelas IA Samarinda menjelaskan bahwa sejak 13 Juli kelompok KKN miliknya harus melakukan kegiatan di rumah masing-masing.

Kendati demikian, hal tersebut tidak mengganggu efektivitas pengerjaan program kerja mereka. Sebab kegiatan yang harus dilaksanakan secara luring telah selesai sehingga sisanya dapat dilakukan secara daring. Seperti pengadaan webinar, pembuatan poster preventif Covid-19 dan video layanan masyarakat.

“Ketika offline memang ada pekerjaan yang harus dilakukan di kantor. Tetapi karena instansi lumayan kooperatif, jadi saat WFH sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kami membuat kegiatan sendiri selama WFH,” ujarnya.

Situasi ini rupanya berbeda bagi kelompok KKN Inovatif yang terkendala dalam mengumpulkan data akibat adanya WFH selama PPKM Darurat. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota kelompok KKN Inovatif, Richard Hendrawan yang sedang melaksanakan KKN di Kebanpol, Dinas Pendidikan Kabupaten Kukar. Meski berjalan secara normal, kelompoknya terkendala pada saat pengumpulan data.

“Terdapat kendala dalam pengurusan izin peliputan dan pengumpulan data terkendala karena instansi terkait jaraknya cukup jauh. Juga terjadi pembatasan baik dari pihak instansi terkait ataupun dari pemerintah,” tukasnya.

Richard juga menuturkan bahwa pengerjaan proker secara daring berpengaruh terhadap efektivitas kelompok mereka. Contohnya, sering terjadi keterlambatan dalam pengerjaan program juga misscomunication dalam bekerja. (eng/vyl/len)