Bawa 12 Tuntutan, Mahasiswa Gelar Aksi Lanjutan
Aksi menuntut 12 tahun pemerintahanan jokowi-ma'ruf
Sumber Gambar: Sketsa
SKETSA - Senin (17/2) tadi massa Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) Jilid II menggelar aksi untuk mengawal 100 hari kepemimpinan Jokowi - Ma'ruf. Sebanyak 12 tuntutan dibawa dalam aksi tersebut, di antaranya menolak Omnibus Law Cilaka hingga menolak kenaikan iuran BPJS.
Setidaknya ada 12 lembaga mahasiswa di Samarinda yang turut hadir dalam aksi ini. Berbagai atribut seperti bendera hingga spanduk yang berisi tuntutan juga dibawa.
Mengusung slogan #IndonesiaGawatDarurat (IGD), massa berharap agar bisa masuk dan menemui Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Ditemui Sketsa saat aksi, Humas Aliansi Mahakam Jilid II Faishal Alwan Yashir mengatakan jika aksi kali ini merupakan aksi lanjutan dari Aksi Pencerdasan di depan gerbang Unmul, Senin (3/2) lalu.
"Dalam aksi kali ini kita bukan hanya untuk pencerdasan tetapi upaya untuk advokasi sekaligus kita dapat beraudiensi dengan gubernur," kata Faishal.
Melalui aksi ini, mereka berharap agar Isran Noor bisa mendukung dan menerima tuntutan yang dilayangkan. Kemudian, pihaknya juga ingin difasilitasi oleh gubernur agar bisa bertemu dengan instansi terkait, seperti BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi manajemen kesehatan di Kaltim.
Aksi siang tadi cukup alot. Massa semakin bertambah, hujan yang awalnya gerimis pun berangsur jatuhkan butiran yang lebih besar. Meski demikian, massa tetap bersuara dan mulai membakar ban. Tak ayal timbulkan kepulan asap hitam yang lumayan banyak.
Aksi yang awalnya kondusif sempat menjadi panas karena ban yang dibakar tiba-tiba dipadamkan oleh petugas Satpol PP. Aksi dorong-dorongan dan adu mulut antara massa aksi dengan petugas tak terhindarkan. Demi menghindari suasana yang makin panas, Satpol PP akhirnya mundur.
Massa kemudian lanjut membakar ban dan berorasi menuntut agar bisa masuk. Menurut Faishal, jikalau aksi hari ini tidak berjalan sesuai rencana akan dirembukkan kembali secara internal.
"Jika tujuan kita memang belum tercapai, maka seluruh ketua lembaga akan kita diskusikan lagi. Untuk menentukan apa langkah yang harus kita lakukan, hasil konsolidasi ingin kita hari ini ketemu dengan perwakilan pemerintahan," jelasnya.
Hal senada disampaikan Korlap Aksi, yakni Rezky. Menurutnya, aksi kali ini lebih ingin berdiskusi dengan gubernur untuk menanyakan tanggapan terkait kebijakan-kebijakan pusat yang dinilai memberatkan rakyat, seperti kenaikan iuran BPJS.
"Kita ingin minta respons beliau terkait kebijakan pusat. Jika belum ada jawaban, kita akan diskusikan lagi dengan aliansi pasca aksi," tutupnya.
Sementara itu, kepulan asap hitam semakin tinggi, baunya pun semakin menyengat di hidung. Massa kian kuat bersuara agar bisa didengarkan tuntutannya.
Adapun 12 tuntutan yang dibawa adalah sebagai berikut:
1. Tolak Omnisbuslaw CILAKA dan RUU yang merugikan rakyat.
2. Tolak kenaikan BPJS dan tingkatkan fasilitas layanan kesehatan.
3. Berantas korupsi tanpa pandang bulu.
4. Tangkap dan adili seluruh pelanggar HAM.
5. Perkuat kedaulatan NKRI dan utamakan keaejahteraan rakyat.
6. Reforma agraria Sejati.
7. Stop komersialisasi dunia pendidikan.
8. Ubah haluan ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD NKRI 1945.
9. Libatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan.
10. Hentikan represif terhadap gerakan rakyat.
11. Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual.
12. Pemerintah pusat harus memberikan pemerataan ekonomi di Kaltim dan seluruh Indonesia. (stn/rpi/wil/len)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
