LPM Sketsa Unmul Gelar Nobar Pesta Babi, Diskusi Soal Kegagalan Pemerintah Memahami Hak Masyarakat
Sekitar 30 peserta mengikuti Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Pesta Babi yang digelar LPM Sketsa Unmul sebagai ruang refleksi kritis terhadap isu Papua dan eksploitasi sumber daya alam
- 26 May 2026
- Komentar
- 75 Kali
Sumber Gambar: Dokumen Pribadi
SKETSA - Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Unmul gelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Film Dokumenter Pesta Babi, Sabtu (23/5) lalu di Kopi Loa Samarinda. Dokumenter ini sendiri juga telah diputar dalam Nobar di beberapa lembaga dan komunitas.
Dokumenter investigasi yang disutradarai Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini mengangkat realitas eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Papua. Melalui tangkapan layar, dokumenter ini menguak bagaimana hutan-hutan di Papua dibabat untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terutama masyarakat adat. Pasalnya, masyarakat Papua adalah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam dan hutan. Mereka beranggapan, tidak ada lagi ruang hidup apabila hutan mereka dibabat habis.
Belum lagi PSN yang dicanangkan pemerintah tidak berjalan secara optimal. Bahkan, cenderung gagal. Hasil dari pembabatan hutan pun hanya menyisakan kerusakan untuk masyarakat adat. Sebab selain untuk PSN, pembabatan hutan juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis.
Sekitar 30 penonton yang hadir dalam kegiatan Nobar dan Diskusi ini juga melihat bagaimana dokumenter tersebut menampilkan perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi mereka, tidak hanya di Papua, tetapi juga tersebar di seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan.
Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi tersebut pun disetir oleh segelintir elit yang masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain dan menjalin kedekatan dengan pemerintahan. Melihat hal tersebut, masyarakat adat turut bergerak menyuarakan hak mereka atas tanah adat.
Selain itu, dokumenter ini juga menunjukkan bagaimana keterlibatan militer dalam proyek-proyek tersebut. Ribuan tenaga militer diterjunkan di Papua dengan rasio yang sangat jomplang di antara pulau lain. Menunjukkan bahwa masyarakat Papua lebih sering dihadapkan dengan senjata.
Salah seorang peserta Nobar dan Diskusi, Naufal Kamal Mustofa, mahasiswa FH Unmul 2024 juga menyoroti bagaimana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proyek-proyek di Papua tersebut. Naufal menilai, dokumenter ini membuat kita jadi mengetahui bahwa TNI digunakan untuk mengintimidasi masyarakat untuk meloloskan PSN.
“Terdapat intimidasi dari pemerintah terkait PSN dan tidak selalu optimal implementasinya di Papua,” kata Naufal dalam sesi diskusi, Sabtu (23/5) lalu.
Naufal juga menyebut, TNI yang seharusnya bertugas menjaga negara, sekarang bertugas mengintimidasi masyarakat agar proyek-proyek tersebut berjalan lancar.
“Tentara tidak hanya digunakan untuk berperang, tetapi memenuhi keuntungan perusahaan tertentu,” lanjutnya.
Sementara itu, Fahreza Maulana dari FIB Unmul 2022, dalam sesi diskusi menyebut apa yang terjadi dalam Film Dokumenter Pesta Babi adalah karena pemerintah sedari awal tidak memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kemudian menunjukkan kegagalan pemerintah untuk memahami hak masyarakat.
“Menurut saya itu kegagalan yang disengaja karena tidak ada tujuan dari awal untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Fahreza, Sabtu (23/5).
Ia melanjutkan, hal tersebut disinyalir karena dari dulu orientasi pemerintahan sejalan dengan konglomerat yang membawa keuntungan bagi mereka.
“Dari awal tidak ada tujuan mensejahterakan masyarakat, tujuannya bisnis,” tegasnya. (ner/aya)