Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Sumber: Dokumentasi Muhammad Teguh Satria-Presiden BEM KM Unmul

sketsaunmul@gmail.com

19 Aug 2016
Komentar
2655 Kali

Merdeka itu bebas dari belenggu bangsa lain maupun bangsa sendiri. Bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan. Maju bersama untuk menyempurnakan janji reformasi bukan janji jabatan atau bagi harta rampasan rakyat.

Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK belum mampu memberikan sepenuhnya hak rakyat yang merupakan kewajiban pemimpin negara. Bangsa Indonesia jauh dari kata sejahtera, yang ada justru kepentingan rakyat yang kalah dengan kepentingan partai-partai penguasa.

Carut-marut negeri ini diperparah dengan sibuknya pemerintah melakukan perombakan (Reshuffle) kabinet. Jokowi-JK selaku kepala negara menghadiahkan kepada masyarakat Indonesia pada hari kemerdekaan ini dengan 2 kali melakukan reshuffle kabinet.

Kemarin secara mengejutkan, Menteri ESDM yang baru menjabat kurang lebih 20 hari yaitu Archandra Tahar diduga memiliki dwi kewarganegaraan, dan jelas ini melanggar konstitusi bangsa Indonesia yang tertera pada UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, serta UU. 39 Thn 2008 dan UU. No. 6 thn 2011 tentang Kementerian Negara dan Keimigrasian.

Belum lagi permasalahan pemangkasan dana Pendidikan yang akhirnya banyak menyebabkan masalah ditubuh pendidikan negeri itu sendiri mulai dari kasus pemangkasan Beasiswa Pendidikan, pergantian Menteri, hingga pemukulan siswa kepada gurunya sendiri.

Represivitas aparat atas nama negara kembali menguak masa kelam Indonesia yang pernah terbelenggu suara dan kebebasannya. Penggusuran yang disertai dengan kekerasan dialami oleh masyarakat kecil. Selain kondisi alam dan lingkungannya yang telah dieksploitasi habis-habisan mereka juga harus rela tempat tinggal mereka dialihfungsikan. Bahkan halaman sekitar rumah berubah menjadi hal yang menakutkan akibat teror bisnis tambang dan perkebunan yang mengancam keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya.

Hal yang sama pun dialami oleh para pewarta berita. Jurnalis mengalami represifitas yang mengkhawatirkan di beberapa daerah seperti Medan dan Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus, jika tidak maka akan mengancam iklim demokrasi dan cita-cita reformasi Indonesia.

Ini menjadi polemik yang menunjukkan bangsa ini sedang di pimpin oleh pemimpin negara yang amatiran dan tidak mampu menjalankan perbaikan negara yang kita cintai ini.

Maka dengan ini, bertepatan dengan 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kami menilai bahwa Kabinet Kerja yang dicetus oleh Jokowi-JK gagal dalam upaya mensejahterakan dan menbawa Indonesia berdiri diatas kaki sendiri. Bersama dengan itu, kami menuntut :

1. Mendesak pemerintah untuk kembali memenuhi upaya membangkitkan kedaulatan bangsa dengan menegakkan kembali UUD 45 pasal 33.

2. Menuntut Presiden RI untuk mencabut segala macam kebijakan kementerian ESDM pada masa Archandra Tahar sebab kontroversi legalitasnya sebagai menteri.

2. Menagih Janji Jokowi-JK untuk berkomitmen dan menjalankan program Unggulan dibidang pendidikan dan kesehatan.

3. Mendesak Presiden RI untuk melakukan tindakan nyata dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat kejahatan korporasi dan memberikan sanksi berat bagi pihak yang bertanggung jawab akan dampak negatifnya.

4. Mengutuk keras aksi represifitas yang dialami oleh rakyat, jurnalis, mahasiswa dan segenap elemen bangsa lainnya demi menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan ini, kami dari Aliansi GARUDA MULAWARMAN menuntut kinerja dari Presiden Jokowi dan jajarannya untuk tegas dan mementingkan kepentingan rakyat saat ini atas segala kebijakan dari pemerintah.

HIDUP MAHASISWA !!!
HIDUP RAKYAT INDONESIA !!!

#Kabinetgagal
#IndonesiaBukanMainan
#MulawarmanBersuara

Ttd

Koordinator Garuda Mulawarman
Ketua BEM FKIP Universitas Mulawarman
FADLY IDRIS

Humas Aksi : Fitri Irwan
0852 5153 1105