SKETSA — Senin, 16 April kemarin nampaknya seluruh kawasan Samarinda kota diguyur hujan. Beruntung hujan mulai mereda ketika beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Advokasi (Jarvo) Unmul menyambangi Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unmul.
Kunjungan Jarvo Unmul kali ini dalam rangka audiensi untuk menindaklanjuti isu KKN 2018 ke-44 yang sempat meresahkan. Ditemani Komandan Jarvo, Ma'ruf, mereka akhirnya digiring ke ruang rapat lantai 3.
Setelah menunggu selama 15 menit, Esti Handayani Hardi selaku Ketua Tim Pengembangan Program KKN bersama timnya memasuki ruang rapat. Audiensi dibuka oleh Sekretaris LP2M, Prof. Enos Tangke Arung. Di depan peserta audiensi, Prof. Enos menjelaskan tahun ini pihaknya mencoba menghapus sistem birokrasi lama menjadi sistem berbasis online.
Bukan tanpa alasan, pergantian sistem ini dianggap mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran KKN dan juga menghindari hal-hal yang tidak fair. Kendati demikian, masalah yang dihadapi pun sama merepotkannya, seperti server dan sistem yang macet.
Prof. Enos juga menyebutkan ada banyak mahasiswa yang datang untuk menghindari lokasi KKN yang jauh, namun di samping itu, Prof. Enos tetap antusias dan menginginkan mahasiswa Unmul agar mandiri dan sportif. Ia sedikit menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu mengunjungi pelosok Kalimantan. Ia pun kaget ketika kegiatan selesai, ia mendapati papan bertuliskan ‘KKN UGM' dan ia heran kepada mahasiswa Unmul yang tak ingin ke pelosok tanah ibunya sendiri.
“Mau jadi mahasiswa bagus, tapi rakyatnya sediri enggak tahu, kan aneh dan lucu,” ucapnya.
Menurutnya, ketika mendapat lokasi KKN di desa, mahasiswa lebih dihargai oleh masyarakat di sana ketimbang di kota. Diakui Prof. Enos, mahasiswa tak bisa mengandalkan biaya KKN yang berasal dari potongan UKT. Oleh sebab itu, ia berpesan agar BEM KM Unmul mengajukan usul kepada rektorat prihal UKT khusus KKN untuk menanggung semua kebutuhan KKN. Ia pun berharap, tahun depan pihaknya bisa mendorong semua fakultas untuk bisa bergabung dengan LP2M guna menyelenggarakan KKN serentak.
“Saya berharap teman-teman BEM bisa menyuarakan UKT khusus KKN kepada pihak rektorat,” ujarnya.
Kemudian Wakil Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Miftahul Mubarok mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya server yang sering down sehingga membuat para mahasiswa kebingungan, kuota KKN per fakultas, model KKN, kejelasan kuota lokasi KKN yang sudah penuh atau belum, lokasi penempatan KKN yang belum jelas, transparasi dana KKN yang diberikan kepada mahasiswa, serta sosialisasi KKN yang dirasa masih kurang.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Esti, ia mengaku sejak Februari lalu timnya telah meracang—program KKN—dengan berdiskusi bersama LP2M dari universitas lain dan 10 kota/kabupaten yang bersangkutan. Berdiskusi langsung dengan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) serta kepala desa untuk menanyakan masalah, potensi serta peluang yang ada di desa masing-masing secara umum. Kemudian para peserta mengembangkan program yang telah dirancang oleh LP2M sehingga peserta KKN tidak lagi membuat program sendiri.
Ia menyebutkan bahwa fakultas satu dengan yang lain tak akan berebut kuota desa yang disediakan, sebaliknya, mahasiswa hanya bersaing dengan fakultas yang sama. Selanjutnya, sistem floating yang dibuat sekadar mempermudah pembagian mahasiswa ke masing-masing desa dengan dasar menentukan kriteria masalah dan potensi yang akan dihadapi oleh 7-10 orang sesuai kebutuhan desa.
Jika daftar kota/kabupaten sudah hilang, LP2M membuka base 2 dengan mengisi CV yang telah disediakan di situs kkn.unmul.ac.id. Data terakhir yang disampaikannya ada sekitar 190 mahasiswa yang telah mendaftar.
“Kami menjamin semua mahasiswa yang berhak untuk mengambil dan mengikuti mata kuliah KKN akan terakomodir namun lokasinya tidak bisa dipilih, kami yang akan mengacak, kecuali Samarinda—tidak masuk dalam daftar,” tekannya.
Kemudian, hal ini akan didiskusikan kembali bersama 9 kabupaten, jika disetujui maka akan dimasukan kedalam KKN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bekerjasama dengan kementrian PUPR yang akan menentukan desa-desa yang terpilih sebagai desa PUPR.
Esti bersama Prof. Susilo dan Prof. Enos sepakat untuk tema tahun ini adalah Peningkatan Peranan Unmul dalam Kemandirian Desa melalui KKN. Program ini akan dirancang untuk lima tahun ke depan dan ia ingin tahun ini lebih systemable, sebab pada tahun sebelumnya ia tak mendapat output apapun dari mahasiswa.
Ia pun memastikan bahwa tahun ini pihaknya akan adil dan tidak mamfasilitasi hal-hal yang menyangkut perpindahan lokasi KKN. Sejak awal dibukanya pendaftaran sudah ada sekitar 250 mahasiswa yang memohon untuk pindah lokasi khususnya ke Samarinda. Namun, ada pengecualian terhadap 2 mahasiswa yang memiliki penyakit khusus masing-masing dari FMIPA dan FPIK. Nantinya pihak LP2M akan mengeluarkan SK khusus supaya tidak menyalahi SOP dan aturan yang sudah mereka buat.
Ia pun menampik tudingan tidak siap ketika jadwal pendaftaran yang dimundur hingga 29 April. Esti menegaskan pada saat itu LP2M sedang membereskan semua pendaftaran KKN Tematik yang membutuhkan seleksi ketat. Pun agar para mahasiswa yang telah mendaftar tidak kebingungan ketika mereka dinyatakan lolos atau tidak.
Sejak pertama kali pendaftaran dibuka, server yang disediakan tidak mendapat masalah berarti. Namun, tepat tengah malam hingga Jum'at server mengalami masalah. Kumudian pihaknya langsung mencari akar permasalahan yang ternyata berada dibagian IT. Beruntung server kembali aktif Jum'at malam. (fqh/snh/adl/dor/els)
