Sumber Gambar: An Nisa/Sketsa
SKETSA - Bergulirnya wacana nasional soal tiga periode Jokowi yang berimbas pada penundaan Pemilu, serta kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), menyulut protes mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat atau Aliansi Mahakam. Aksi itu dilangsungkan pada Rabu, 6 April 2022 setelah sehari sebelumnya melakukan konsolidasi.
Berlangsung di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, aksi ini tak hanya datang dari mahasiswa Unmul. Sejumlah almamater lain tampak mengisi deretan massa aksi. Hingga aksi berlangsung, diketahui terdapat tiga puluh lembaga yang menyatakan diri bergabung, serta civitas academica, di antaranya dosen FH Unmul dan dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag) yang bersatu padu dalam gerakan siang itu.
Adapun tiga poin tuntutan itu, pertama, menolak dan membatalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Kedua, menolak dan membatalkan kenaikan PPN. Ketiga, menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan Pemilu 2024. Pasalnya, wacana ini terus bergulir tanpa pernyataan tegas presiden untuk menolak perpanjangan masa jabatan. Terlebih kenaikan BBM menyulitkan kondisi masyarakat.
“Kami meminta pihak DPRD, terkhusus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltim menemui kami, untuk bisa berdialog, berdiskusi, dan menyatakan sikap tegas bahwasannya DPRD Kaltim menolak dan memberikan sebuah sifat rekomendasi atas dasar tiga poin tuntutan yang kami bawa,” sebut Arya, mahasiswa Hukum Untag selaku Humas Aksi Aliansi Mahakam saat diwawancara awak Sketsa, Rabu (6/4).
“Antusias teman-teman melakukan konsolidasi kemarin hingga turun lapangan sangat saya apresiasi. Artinya semangat untuk membawa suara masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Di bulan suci Ramadan tidak mengurangi semangat saya untuk ikut berpartisipasi di aksi ini,” ujar Alwi Andani, massa aksi yang merupakan anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Sylva. (vyl/rst)
