SKETSA — Rabu (2/5) pagi sekitar pukul 10.41 WITA, puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) tiba di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan membawa bendera masing-masing lembaga, mereka berkumpul dalam rangka aksi memperingati dua hari besar di awal Mei ini, Hari Buruh pada 1 Mei lalu, dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati tiap 2 Mei. Dipimpin oleh Faridzul Rifqi selaku koordinator lapangan, aliansi ini merupakan gabungan dari 24 organisasi eksternal maupun internal di Unmul.
Setibanya di sana, masing-masing perwakilan dari lembaga berorasi sampaikan tuntutan seputar ketenagakerjaan dan pendidikan yang masih terus menjadi persoalan di Kaltim. Ditemui pasca aksi, Rifqi menyatakan aksi mereka cukup berjalan lama, hingga hampir mendekati pukul 2 siang.
“Kami memberikan ruang kepada perwakilan tiap organisasi untuk menyampaikan orasi politiknya. Sambil menunggu perwakilan dari kantor gubernur. Informasi dari protokolnya, mereka (pejabat dinas) kemarin sedang melakukan riset ke Mahulu,” katanya.
Mengangkat isu buruh, Gebrak membawa sebanyak empat belas tuntutan. Dijelaskan Rifqi, tuntutan yang paling substansial soal ini adalah cabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tentang Pengupahan dan hentikan politik upah murah serta tolak Peraturan Presdien (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Situasi aksi cukup ramai, meski menutup sebagian badan jalan, namun tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Pasukan Polisi dan Satpol PP turut mengamankan jalannya aksi. Para massa berorasi dengan menaiki pilar pagar. Di tengah-tengah aksi, massa membakar ban di depan kantor gubernur sebagai bentuk matinya demokrasi di Indonesia. Teriakan tuntutan dan lagu Buruh Tani digaungkan sembari mengitari ban yang terbakar.
Meski berjalan kondusif, namun demonstrasi sempat memanas lantaran akhirnya pihak dari kantor gubernur meminta 15 orang perwakilan untuk masuk ke dalam kantor melakukan audiensi dan massa aksi lainnya tetap berada di luar pagar. Akibatnya, salah satu massa terluka karena terkena pukulan dan cakaran.
“Kami menolak, karena kami terdiri dari 24 organisasi, yang dikasih masuk cuma 15 organisasi. Alasannya kemarin kami menyalahi SOP. Padahal aksi-aksi sebelumnya diperizinkan untuk masuk ke dalam dan boleh melakukan audiensi dengan melibatkan seluruh massa aksi, itu yang menyebabkan kemarin aksi dorong-dorongan,” jelas Rifqi.
Ketika situasi sudah mulai stabil, turun tiga perwakilan dari kantor gubernur yaitu Kabag. Kesejahteraan, Penjaminan Guru dari Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Karena tidak memperoleh izin untuk membawa seluruh massa untuk masuk ke dalam, akhirnya bersama tiga perwakilan tersebut mereka berkumpul menyampaikan aspirasi dan duduk lesehan sampai hampir menutup separuh jalan. Dan dari pertemuan tersebut disepakati bahwa aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait.
Tidak hanya sekadar melontarkan orasi di depan kantor gubernur pada hari itu saja, Gebrak berencana akan menggelar aksi lanjutan jika dalam jangka waktu tertentu pemerintah tidak dapat memberikan tindak lanjut.
“Kami memberikan jangka waktu dua minggu, apakah tuntutan kami bisa direalisasikan atau dikomunikasikan ke dinas-dinas terkait. Apabila tidak, maka kami akan menghimpun dan mengumpulkan massa untuk melakukan aksi lanjutan,” tukasnya.
Sambil menanti proses dari tuntutan yang dibawa, Gebrak berupaya untuk menghubungi buruh untuk nantinya diajak menjadi bagian dari massa aksi.
Sementara itu, Aliansi Garuda Mulawarman juga turut memperingati Hari Buruh dengan menggelar aksi solidaritas pada Senin (30/5) lalu. Dihadiri sekitar ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh, mereka berkumpul bersama kurang lebih sepuluh anggota dari Aliansi Garuda Mulawarman.
“Kami melaksanakan aksi solidaritas aja kemarin bersama para buruh. Di segiri,” ujar Freijae Rakasiwi, Jenderal Aliansi Garuda Mulawarman. (cin/adl/els)