SKETSA – Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana membuka izin beroperasi Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur akses masuk PTA ke Indonesia. Peluang ini tentu tak lepas dari dampak positif dan negatif.
Sketsa menemui beberapa mahasiswa Unmul untuk menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Ada yang menyambut baik, namun ada juga yang menilai keputusan ini masih kurang tepat.
Desi Puspitasari, mahasiswi Ilmu Administrasi dan Bisnis mengaku setuju dengan rencana hadirnya universitas asing di Indonesia. Ia beranggapan bahwa akan memudahkan peminat PTA yang di Indonesia agar tidak jauh ke luar negeri.
“Kalau saya setuju saja, karena dengan adanya PTA di Indonesia kita sudah tidak perlu lagi buat pergi ke luar negeri untuk kuliah. Kan sudah dibawa ke sini kampusnya,” ujarnya saat ditemui Sketsa Sabtu (10/2) lalu.
Disinggung soal biaya yang tentunya lebih mahal dari PTN di Indonesia, Desi menyebut hal ini bukan menjadi masalah. Terutama bagi mereka yang tergolong mampu dan memiliki kemauan.
“Jadi biarpun ngeluarin biaya lebih mahal, untuk mereka yang mempunyai kemampuan financial cukup dan kemauan, tidak akan ada masalah,” tambahnya.
Berbeda dengan Desi, rekan satu jurusannya Vrisqi Revika berpendapat lain. Ia kurang setuju dengan rencana yang dibuat oleh Kemenristekdikti, menurutnya langkah tersebut kurang bijak.
“Rencana yang dibuat itu masih kurang bijak, menurut saya. Karena dengan masuknya PTA ke Indonesia akan mengurangi minat pelajar Indonesia ke PTN yang sudah ada,” terangnya.
Vrisqi menilai dengan masuknya PTA akan turut membawa beberapa dampak kurang baik. “Kalau ada PTA masuk Indonesia, tidak menutup kemungkinan Warga Negara Asing (WNA) akan banyak berdatangan masuk ke perguruan tinggi tersebut,” imbuhnya.
Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap persaingan dalam pendidikan dan dunia kerja, menambah kekhawatiran bagi segilintir mahasiswa di Indonesia. Vrisqi bahkan menyatakan untuk lebih mengutamakan perbaikan bagi univerisitas dalam negeri.
“Daripada menyetujui masuknya PTA mengapa pemerintah tidak menambah fasilitas atau kebijakan baru untuk seluruh PTN. Cara itu juga dapat digunakan untuk menarik minat pelajar Indonesia,” tutupnya. (ycp/mrf/adl)
