Forum Debat tanpa Kehadiran Gubernur, Debat Simbolik jadi Ajang Kritik dan Sindiran Politik
Laila/Sketsa
SKETSA – BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul gelar forum bertajuk “Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Menerima Tantangan Debat” di Teras Samarinda, Rabu (6/5) lalu. Memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, forum yang turut jadi ajang kritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini turut dihadiri Ketua BEM Universitas Gadjah Madah 2025, Tiyo Ardianto sebagai pembicara utama.
Sejumlah mahasiswa dan masyarakat turut memadati kawasan Teras Samarinda untuk mengikuti diskusi dan orasi publik tersebut. Kegiatan sudah mendapat perhatian dari berbagai kalangan sejak sebelum pelaksanaannya.
Forum tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah flyer yang diunggah BEM KM Unmul memuat tulisan “Gubernur Kaltim Menerima Tantangan Debat”. Unggahan itu kemudian disebut sebagai informasi hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, dalam sesi wawancara, Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengirim surat undangan debat kepada Pemprov Kaltim, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban resmi.
“Kami administratif kirim surat-surat masuk dan selalu kami follow up seminggu sekali. Tapi sampai hari ini, tidak pernah ada jawaban resmi terkait apakah gubernur mau berdebat atau tidak,” ujar Hiththan.
Kritik Pemerintah dan Persoalan Kaltim dalam Panggung Rakyat
Sejak awal acara, orasi demi orasi disampaikan berbagai elemen mahasiswa dan aktivis. Wakil Presiden BEM KM Unmul, Rahmatsyah Baihaqi Hakim, dalam orasinya menyinggung buruknya komunikasi publik pemerintah. Ia juga menyoroti persoalan upah buruh, kriminalisasi masyarakat, hingga lemahnya respons pemerintah terhadap kritik publik.
Orasi berikutnya Jenderal Lapangan (Jenlap) Aksi Jilid I dan II, Rahmat Fathur Rahman. Ia menyampaikan kritik terhadap dinamika hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Ia juga menyinggung adanya fraksi yang dinilai mencoba menarik dukungan terhadap hak angket. Selain itu, Rahmat mengkritik sikap pemerintah provinsi yang dianggap enggan menemui masyarakat secara langsung.
Presiden BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, menyinggung tentang maraknya pemutusan hubungan kerja di sektor tambang serta ketidakjelasan prioritas pemerintah daerah.
“Debat” dengan Foto Gubernur Jadi Bentuk Kritik Simbolik
Salah satu momen paling menarik terjadi ketika massa melakukan “debat simbolik” dengan foto gubernur yang dipasang di panggung. Konsep tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk sindiran politik terhadap ketidakhadiran gubernur.
“Kalau memang kami tidak bisa menyeret gubernur keluar untuk mau berdebat, ya kami datang ke depan gedung Pemprov, berdebat dalam tanda kutip dengan fotonya,” ujar Hiththan.
Tiyo Ardianto pun turut menyoroti persoalan demokrasi dan relasi kekuasaan dengan rakyat. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap kritik masyarakat.
“Pemerintahan yang bodoh itu pasti takut sama rakyat yang pintar,” ujar Tiyo di hadapan peserta forum.
Dalam wawancara usai kegiatan, Tiyo menyebut kehadirannya di Samarinda sebagai bentuk solidaritas mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Kaltim.
“Saya kira ada semacam solidaritas yang harus dibangun oleh masyarakat sipil kita, tidak hanya di Kaltim, tapi seluruh Indonesia,” katanya.
Ia juga mengkritik ketidakhadiran Rudy Mas’ud dalam forum tersebut. “Kalau Rudy Mas’ud nggak berani sama rakyat Kalimantan Timur, nggak berani ketemu, itu berarti tanda bahwa Rudy Mas’ud ini bukan pemimpin yang pintar,” tegasnya.
Tiyo juga berharap kepala daerah dapat lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dan tidak merasa aman hanya karena publik terlihat diam. Menurutnya, rakyat Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan dalam menghadapi kekuasaan dan perlawanan masyarakat dapat muncul ketika pemerintah terus mengabaikan aspirasi publik.
“Kalau hari ini ada kepala daerah yang merasa nyaman karena rakyatnya diam, itu bukan rakyatnya nggak peduli atau rakyatnya membiarkan. Tapi rakyat cuma nunggu waktu sampai kapan saklar itu dihidupkan, maka perlawanan tidak mungkin lagi dihentikan.”
KM FH Unmul, Muhammad Salman Al Farisy mengaku kecewa atas tidak terlaksananya debat terbuka yang sebelumnya telah direspons positif oleh gubernur. Tepatnya Pada tanggal 21 April lalu, Gubernur menyatakan bersedia debat di hadapan massa aksi.
Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak memberikan kejelasan lanjutan menunjukkan buruknya komunikasi politik dengan masyarakat.
“Pada akhirnya kita sama-sama kecewa. Tantangan aksi evaluasi satu tahun gubernur kemarin itu sebenarnya sudah direspons dan diiyakan oleh Pak Gubernur, tapi sampai sekarang tidak terlaksana. Padahal sudah diiyakan dan ironisnya justru terlihat dari komunikasi politik mereka yang buruk,” ujar Salman.
Meski demikian, ia mengapresiasi cara BEM KM Unmul mengemas forum tersebut. Menurutnya, konsep debat simbolik dengan menghadirkan foto gubernur di atas panggung menjadi bentuk satir politik yang kreatif dan mampu membangun emosi audiens.
“BEM KM alhamdulillah ngemas acaranya dengan begitu menarik, menunjukkan sisi-sisi theatrical dan seni satir yang mengunggah emosi audiens,” katanya.
Ia juga menilai gerakan mahasiswa di Kaltim bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk akumulasi keresahan masyarakat terhadap kondisi daerah.
“Masyarakat Kaltim, baik mahasiswa maupun masyarakat sipil, sama-sama muak dan resah melihat situasi penyelenggara daerah kita,” katanya.
Menurut Salman, forum debat tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan gerakan mahasiswa pasca aksi-aksi sebelumnya.
“Kita sama-sama ingin merawat gerakan ini supaya apinya nggak pernah padam,” ujarnya.
Forum ditutup pada 19.37 Wita dengan pesan moderator agar mahasiswa tetap konsisten menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Setelah penutupan, peserta melanjutkan kegiatan dengan aksi simbolik di sekitar lokasi acara. (ell/gya/zie/ayy/aya)
