SKETSA – Terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur membuat Komisi Pemiilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia, termasuk Kaltim. Banyak orang atau organisasi kemudian menyuarakan sikap politisnya. BEM KM Unmul menjadi salah-satunya.
Lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi se-Unmul itu melalui akun LINE resminya pada 3 Januari menyebarkan press release deklarasi sikap. Isinya memberikan enam butir rekomendasi kriteria pemimpin yang ideal memimpin Kaltim. Di antaranya berintegritas dan visioner terkait perencanaan pembangunan, menjadi problem solver yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, dan solidarity maker yang menyinkronkan peraturan daerah ke semua kabupaten/kota di Kaltim.
Sedang tiga sisanya ialah mengedepankan political capital dan mengutamakan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, siap memberikan jaminan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, dan terakhir bersih dari kasus korupsi serta berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Kaltim.
Kepada Sketsa, Presiden BEM KM Unmul Rizaldo menuturkan keterlibatan lembaga semisal BEM KM Unmul dalam menyikapi fenomena pilgub amat penting. Karena kelak kontestasi pilgub akan memengaruhi hajat hidup rakyat, dan mahasiswa adalah bagian dari rakyat. Lalu, sifat civil society dan partisipasi politik membuat BEM KM Unmul bersiap mengawal jalannya pilgub Kaltim dengan independen dan netral.
“Diminta atau tidak, mahasiswa memang sudah semestinya berperan dalam proses pengawalan pilkada. Melalui pilkada, kita menghendaki terpilihnya kepala daerah yang kompeten, legitimit, dan amanah,” tanggapnya.
Ketika dikonfirmasi komitmen BEM KM Unmul dalam mengawal jalannya pilkada Kaltim sampai ditetapkannya gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rizaldo mengatakan BEM KM Unmul siap memberi komitmen. Kemudian memastikan proses demokratisasi berjalan dengan baik hingga selesai. Walau rancangan dalam mengawal pilkada belum benar-benar selesai pihaknya rancang secara utuh.
“Sekarang masih susun renstra (rencana strategis) gerakan dalam pengawalan pilkada,” ucapnya saat ditemui pada Rabu (10/1) lalu.
Salah satu langkah yang telah berjalan yakni Aksi Kawal Pilgub Kaltim yang dilakukan aliansi BEM se-Unmul pada Kamis (11/1) lalu di Kantor KPU Provinsi Kaltim. Setelah aksi dan audiensi, ajuan yang diusulkan BEM se-Unmul diterima KPU Kaltim. Namun belum bisa memastikan menerima seluruh usulan karena harus diketahui empat komisioner KPU lain lewat sidang pleno.
Beberapa ajuan dari mahasiswa yakni meminta KPU menyosialisasikan semua informasi tentang penyelenggaraan pilkada, wajib menjaga kekondusifan dan bertanggung jawab terhadap pilkada. Serta mengakomodir mahasiswa yang berhalangan memilih di daerah asalnya agar tetap dapat menggunakan hak suaranya di tanah rantauan. (els/dan/ajy/aml)
