Sumber Gambar: Rahman/Sketsa

Sketsa - Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4) lalu. Namun, kericuhan terjadi di malam hari. 

Bersama ribuan mahasiswa, masyarakat sipil menuntut evaluasi total kebijakan Pemprov. Aksi ini diakhiri dengan pembubaran paksa oleh aparat.

Pelemparan batu hingga penembakan water canon mewarnai penghujung aksi. Di sisi lain, perangkat aksi telah memerintahkan massa untuk mundur sejak sore hari. Namun, beberapa massa masih bertahan di lokasi. 

Menanggapi hal tersebut, Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Faturahman menjelaskan bahwa aliansi menjalankan aksi sesuai kesepakatan dalam konsolidasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Sehingga, ia memastikan pihak yang berada di lokasi saat ricuh bukanlah bagian dari aliansi. Sebab, aliansi telah menarik diri sejak sore hari. 

“Bukan bagian dari aliansi, aliansi telah menarik diri pada sore hari,” tegas Faturahman melalui pesan suara WhatsApp, Rabu (22/4) lalu.

Meski begitu, Faturahman berpendapat bahwa mereka tetaplah masyarakat Kaltim yang sedang mengekspresikan suara mereka.

“Tapi kebebasan berpendapat memang seharusnya tidak boleh dibatasi pada jam waktu,” ujarnya.

Mengenai tindak lanjut aksi, pihaknya tidak mengharapkan kehadiran gubernur karena telah merasa jemu dengan kebohongan yang dikatakan.

“Kami tidak mengharapkan kehadiran gubernur karena kami merasa muak dengan kebohongan yang ia katakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya fokus pada pengawalan pakta integritas. Apabila tidak ada jawaban dalam kurun waktu satu pekan. Maka, ia siap menghimpun kembali massa aksi.

Selaras dengan Fatur, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul, Hiththan Hersya Putra mengakui bahwa aksi pada Selasa (21/4) bukan hanya diikuti oleh mahasiswa.

Jenlap telah menginstruksikan massa untuk mundur. Hal ini dibuktikan dengan mobil komando yang mengarah ke titik awal. Kendati begitu, Hiththan menekankan pemahaman bahwa perangkat aksi memiliki beban moral dan tanggung jawab lebih untuk memastikan massa untuk mundur.

“Bagaimana caranya perangkat aksi benar-benar memastikan secara keseluruhan tidak hanya dari mahasiswa juga mundur,” ungkapnya melalui pesan suara WhatsApp pada Rabu (22/4) lalu.

Selain itu, mengenai RTL, pihaknya telah membahas bersama pada Kamis (23/4). Dalam agenda tersebut membahas mengenai aksi lanjutan, pengawalan tuntutan, serta mekanisme yang akan dijalankan.

“Kalau dari saya pribadi tentunya ada begitu banyak hal yang bisa dievaluasi agar kemudian gerakan bisa lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (mlt/mou)