Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Turun ke Jalan, Desak Evaluasi Total Kebijakan Kaltim

Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Turun ke Jalan, Desak Evaluasi Total Kebijakan Kaltim

Sumber Gambar: Rahman/Sketsa

SKETSA – Ribuan mahasiswa bersama aliansi masyarakat sipil gelar demonstrasi besar-besaran di dua titik, yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Kantor Gubernur Pemprov Kaltim pada Selasa (21/4) lalu menuntut evaluasi total kebijakan Pemprov.

Aksi bermula sejak pagi. Pada 09.44 Wita, massa mahasiswa Unmul mulai bergerak dari Gor 27 September dan berangkat ke kantor DPRD Pemprov Kaltim. Kemudian, sekitar pukul 11.30 Wita, ribuan massa memadati halaman gedung DPRD Kaltim. 

Tiga tuntutan utama demonstran menjadi benang merah pada aksi 21 April. Pertama, massa menuntut evaluasi total seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran Pemprov Kaltim terhadap pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar. 

Kedua, demonstran mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai masih marak di lingkungan pemerintah provinsi. 

Ketiga, massa menuntut DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk penggunaan hak interpelasi dan hak angket untuk mengaudit kebijakan Gubernur. 

Selain tiga tuntutan utama, tanggal 21 April yang bertepatan pada hari Kartini, massa juga menyoroti isu perlindungan terhadap perempuan, kelompok rentan, hingga kelayakan profesi petani. 

DPRD Kaltim Menandatangani Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil

Sebelum menyambangi Kantor Gubernur, massa terlebih dahulu bergerak menuju Kantor DPRD Kaltim di pagi hari untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dilaporkan tidak berada di tempat karena sedang tidak berada di Samarinda. 

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unmul yang tergabung dalam massa aksi, Maulana Faiq Maftuh menyebut meski beberapa anggota dewan sempat menemui massa dan menandatangani poin tuntutan, mereka menyatakan terdapat beberapa pertimbangan dan tidak secara mutlak menyetujui seluruh poin yang diajukan.

“Kurang lebih mereka tidak berani mengatakan menyetujui semua poin tuntutan, tapi mereka tetap menandatangani poin tuntutan yang kami bawakan,” tuturnya kepada Sketsa, Selasa (21/4) lalu.

Kondisi di kantor DPRD Kaltim juga dilaporkan sempat tidak kondusif dengan adanya tindakan represif dari aparat keamanan. Faiq menyebut beberapa demonstran mengalami cedera bukan hanya karena berdesakan, melainkan akibat tindakan fisik di dalam area kantor.

"Bukan hanya berdesakan, tetapi ada represifitas aparat. Ada pemukulan dan penendangan di dalam area kantor gubernur," ungkapnya.

Faiq juga menambahkan dirinya terkena tendangan kaki oleh orang yang tidak dikenal di bagian pelipis saat situasi di dalam kantor DPRD Kaltim mulai ricuh ketika anggota dewan masuk kembali ke dalam kantor.

Setelah aksi yang berlangsung di kantor DPRD Kaltim pada pagi hari menjelang siang, massa kemudian kembali bertolak ke Masjid Islamic Center selama waktu istirahat.

Demonstrasi Berlanjut di Kantor Gubernur Kaltim 

Pada 14.00 Wita, massa kembali memadati kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang berlangsung sejak siang hari ini kembali diwarnai ketegangan saat massa berusaha merangsek masuk ke dalam area Kantor Gubernur Kaltim.

Sejumlah massa aksi menarik kawat besi berduri yang membatasi akses ke Kantor Gubernur. Presiden BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul, Hiththan Hersya Putra, dilaporkan memimpin massa masuk secara paksa guna menemui pihak Pemprov.

Setelahnya, terlihat oknum dari barisan masyarakat menyalakan flare hingga kembali memicu kerusuhan massa dan kemudian diamankan oleh beberapa orang.

Orasi demi orasi terus berlanjut, salah satunya datang dari Radika Darmawan sebagai perwakilan dari perempuan yang berlawan.

Melalui orasinya, Radika menegaskan bahwa momentum Hari Kartini harus menjadi refleksi atas kondisi perempuan di Kaltim yang masih menghadapi diskriminasi dan keterbatasan ruang berekspresi. 

Ia juga menyinggung polemik pemblokiran oleh istri gubernur, Syariah Suaidah terhadap konten busana yang dibuatnya tanpa niat menyerang pribadi.

Radika menekankan bahwa kasus yang dialaminya bukanlah hal sepele, tapi mencerminkan persoalan yang lebih luas mengenai minimnya keterbukaan, dialog, dan akses komunikasi publik.

Setelahnya, pada 16.07 Wita, terlihat satu persatu mahasiswa mulai tumbang karena cuaca panas dan kondisi yang berdesak-desakan. Mahasiswa yang tumbang ini kemudian dilarikan ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Massa masih bertahan hingga sore dan terus menyampaikan orasi secara bergantian. Namun, hingga senja tiba Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kaltim tidak terlihat keluar untuk menyambangi massa aksi.

Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Faturahman mengingatkan agar aksi tetap damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kericuhan.

Sebagai penutup rangkaian aksi 21 April, massa bersama-sama menyanyikan lagu “Tanah Airku” sebagai simbol cinta tanah air dan harapan akan perubahan yang lebih baik di Kaltim. (zie/ayy/ell/aya)