Berita Kampus

Wagub Seno Aji Hadiri Diskusi Publik BEM FISIP Unmul, BEM KM Berikan Kartu Merah

Pemprov kaltim hadiri undangan diskusi publik BEM FISIP Unmul, BEM KM Unmul sempat masuk dan memberikan kartu merah kepada Pemprov

Sketsa Unmul

sketsaunmul@gmail.com

01 Apr 2026
Komentar
50 Kali

Sumber Gambar: Nay/Sketsa

SKETSA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memenuhi undangan diskusi publik yang diselenggarakan BEM FISIP Unmul, Selasa (31/3) lalu di Aula Lantai 4 Rektorat Unmul. BEM KM Unmul sempat masuk dan memberikan kartu merah kepada Pemprov.

Forum ini menjadi ruang dialog Pemprov dan mahasiswa untuk menguji kesiapan, transparansi, serta arah kebijakan satu tahun kepemimpinan Rudy-Seno tentang implementasi program Gratispol yang telah memunculkan berbagai huru-hara dalam pelaksanaannya.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji beserta jajarannya, perwakilan civitas akademika, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda.

Diskusi diawali sambutan Rektor Unmul, Abdunnur. Ia mengapresiasi inisiatif BEM FISIP sebagai "Energi pembangunan Kaltim" dan kehadiran Wagub Seno Aji.

Rektor menyoroti komitmen Pemprov melalui investasi Rp27 miliar untuk kampus, hibah sarana prasarana, SDM, dan penelitian, termasuk konsultan pembangunan gedung FISIP.

Abdunnur juga mengakui pasti ada ketidaksesuaian harapan terkait program Gratispol yang merupakan satu dari beberapa program Pemprov.

"Diskusi ini untuk saran dan advice. Jarang pemimpin mau dengar aspirasi kampus langsung," kata Abdunnur dalam sambutannya, Selasa (31/3).

Para panelis yang hadir pada diskusi publik kali ini cukup beragam, yakni perwakilan LBH Samarinda, Fadillah Rahmatan Al Kafi. Dihadiri juga Wakil Rektor (WR) I, Lambang Subagiyo dan WR III, Moh. Bahzar.

Turut menyertai Dekan FISIP Unmul beserta jajaran, Ketua IKA FISIP, dan juga Ketua BEM FISIP Rosa Tri Rahmawati B.

Tidak hanya jajaran birokrat, diskusi ini turut menghadirkan akademisi FEB Unmul, Hairul Anwar. Juga akademisi FISIP Unmul, Sri Murlianti. Selain itu ada pula Ketua Tim Pengelola Gratispol (TP2G), Prof. Bahari Yusuf, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov, Dasmiah.

Kritik Tajam BEM FISIP Unmul

Presiden BEM FISIP Unmul, Rosa Tri Rahmawati B. membuka segmen mahasiswa dengan slogan "Hidup Mahasiswa, Hidup Pendidikan Indonesia." Ia mengkritik ketidaksiapan Gratispol karena mekanisme manual, data lambat, beban fiskal, dan perbedaan data penerima manfaat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPJMP).

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 dirasa telah memberatkan mahasiswa dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kelas eksekutif, dan jalur afirmasi. Ia juga menyinggung soal infrastruktur minim di pelosok Kutai Barat (Kubar), Mahakam Ulu.

Rosa turut menyayangkan juga persoalan media sosial Instagram Gratispol yang dilihatnya jarang ada pembaharuan informasi. Juga terdapat kalimat "gratis tapi ternyata tidak gratis" yang memicu amarah moral mahasiswa.

Rosa juga mengungkapkan kehadiran Seno Aji sebagai representasi Pemprov dalam diskusi kali ini cukup dipenuhi dinamika.

“Pada 22 Februari, BEM FISIP sudah mencoba bersurat dengan penuh dinamika dan tantangan dan akhirnya direspon Pemprov yang hadir diskusi hari ini," ungkapnya.

Kemudian, ia juga membahas hasil kajian BEM FISIP soal Gratispol. Mulai dari mekanisme yang manual hingga tidak manual, integrasi data, dan prosesnya sangat lama. Rosa menilai, dari awal program Gratispol belum ada kesiapan dan hanya menambah beban fiskal.

Oleh karena itu, BEM FISIP telah membuat infografis yang akan diunggah dalam postingan Instagram BEM FISIP terhadap temuan-temuan yang selama ini dikumpulkan mengenai Gratispol.

Paparan Pemprov Kaltim terkait Gratispol

Dalam pemaparannya, Seno Aji menjelaskan program Gratispol merupakan bagian prioritas kebijakan daerah Kaltim untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini dirancang untuk membuka akses seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, implementasi Gratispol dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan sistem pendukung.

Sebelumnya, program beasiswa ini hanya ada untuk mahasiswa angkatan 2025 atau mahasiswa baru, pada saat itu dinamakan program unggulan. Di tahun ini, Pemprov akan memberikan kepada sebanyak 159 ribu mahasiswa.

Menjawab pertanyaan Rosa tentang mengapa ada ketidakselarasan data dari pemerintah dan media, menurutnya, hal ini terjadi karena pihak mereka ternyata bisa menambah jumlah dari awal yang direncanakan.

Sementara itu terkait program yang tidak sepenuhnya gratis, Kabiro Kesra, Dasmiah memaparkan bahwa batas pembiayaan hanya Rp5 juta karena pihak mereka telah melakukan survei di seluruh perguruan tinggi di kaltim untuk mengecek rata-rata nominal UKT mahasiswa.

Jika nominal UKT melebihi 5jt, maka orang tua dari mahasiswa tersebut tergolong mampu.

Ia juga menyebut bahwa saat ini Pemprov sedang diperiksa Badan Pemerika Keuangan (BPK), maka harus ada data yang dilampirkan benar uang yang dikeluarkan untuk menerima beasiswa Gratispol.

“Kemudian, mahasiswa akan diminta untuk mengisi link penyesuaian data sebagai penerima Gratispol," ungkapnya.

Selain itu, banyak temuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dan usia di bawah 25 tahun yang digunakan untuk mengelabui informasi data pada Gratispol.

Kartu Merah dari BEM KM Unmul

Diisela-sela penjelasan Seno Aji, suasana ruangan aula sempat tercipta ketegangan ketika para perwakilan BEM KM Unmul tiba‑tiba memasuki ruangan sembari meneriakkan slogan “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia” dengan mengangkat kartu merah serta banyak tulisan yang berisi kritikan terhadap Pemprov Kaltim.

Massa dari BEM KM saat itu berjalan masuk dan menyampaikan kritik di tengah-tengah aula secara langsung terkait kegagalan kepemimpinan Seno-Aji selama setahun ini.

Situasi sempat memanas saat Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra mencoba mendominasi forum untuk menyampaikan tuntutan.

Panitia bersama WR III, Moh. Bahzar, juga beberapa dosen FISIP dan pihak keamanan berhasil mengendalikan keadaan dengan menarik keluar BEM KM Unmul dari ruangan agar diskusi tetap dapat dilanjutkan.

Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak program, tetapi ingin teknis yang jelas dan transparan.

“Kami tidak menolak program ini, tetapi kami ingin kejelasan teknis dan jaminan bahwa implementasinya tidak menimbulkan ketimpangan baru,” tegasnya.

Tidak hanya itu, saat diwawancarai di luar aula, ia menambahkan, alasan hari ini mengeluarkan kartu merah kepada Pemprov Kaltim merupakan sikap acuh tak acuh dari para pejabat daerah tersebut. Hiththan juga menyinggung persoalan tantangan debat yang tidak kunjung direspon dengan baik oleh Pemprov.

Saat ditanya mengenai pengusiran teman-teman BEM KM Unmul, Hiththan merasakan kekecewaan terbesar karena ia merasa haknya untuk berbicara dan menyampaikan pendapat dibungkam.

Saat diminta keluar ruangan secara paksa, ia mengaku mereka sempat mendapatkan tindakan represif dari berbagai pihak. Telah disebutkan adanya teriakan dari beberapa petinggi birokrat.

Setelah pengusiran BEM KM Unmul, kondisi beralih membaik. Tetapi, didapati beberapa audiensi memilih walk out pasca BEM KM dikeluarkan dari ruangan. (zie/kai/aya)