Selain Tanggapi Rizaldo, Tiga Pentolan Aliansi BEM se-Unmul Sebut Pije Tidak Lakukan “Politik Dua Kaki”

Tiga Pentolan Aliansi BEM se-Unmul sepakat sebut Pije lakukan politik dua kaki. (Sumber: Istimewa)

sketsaunmul@gmail.com

26 Apr 2018
Komentar
2239 Kali

SKETSA – “Kalau dikatakan keras kepala, sangat disayangkan sekali pihak Pertamina berbicara seperti itu kepada presiden (BEM KM Unmul Rizaldo),” kata mantan Komandan Jaringan Advokasi Mulawarman dan Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul Idet Irianto Putra saat ditemui Senin (16/4).

Ia mengatakan mahasiswa bukan tidak tahu bahwa harga BBM bergantung dengan harga minyak dunia. Namun, dua aksi yang dilakukan oleh Aliansi Garuda Mulawarman yang menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, disebut Idet telah melalui proses berpikir. Perlu diskusi, konsolidasi, pengkajian dan itu semua menurutnya tidak bisa seenaknya dicap keras kepala. Ia menjelaskan aksi mahasiswa itu sah dan dilindungi oleh konstitusi, bahwa pendapat siapa pun di depan umum, tak bisa dibatasi.

Dalam pertemuan terbatas antara BEM KM Unmul dengan Pertamina, Alicia Irzanova, Head Communication and Relation Pertamina sempat menantang Rizaldo. Pertemuan itu terlaksana Kamis, 29 Maret, Alice mengatakan bila pada Senin, 2 April distribusi BBM lancar, maka Aldo cs sebaiknya tidak melanjutkan aksi. Meski akhirnya menolak, upaya ini dicium Idet bahwa jangan-jangan ada ‘permainan’.

“Berarti secara tersirat dari Pertamina sudah ada stok Premium, namun kenapa dibatasi? Secara logika, kita melihat Premium ini sudah ada, cuma ditahan-tahan,” kata Idet.

(Baca: https://sketsaunmul.co/berita-kampus/bertemu-pertamina-rizaldo-diminta-menghentikan-aksi-kenaikan-harga-bbm/baca)

Saat disinggung terkait pertemuan terbatas lain yang melibatkan Pertamina dengan Freijae Rakasiwi alias Pije, Idet mengaku tak mau ikut campur. Ia menyebut, hal itu menyangkut urusan rumah tangga Pije di internal BEM FEB. Idet juga tak menganggap sifat Pije yang meminta bantuan ke Pertamina sembari menuntut Pertamina lewat Aliansi Garuda Mulawarman sebagai bentuk dari ‘politik dua kaki’.

“FEB yang ke sana bertemu dengan Pertamina, entah dia membahas PGTC (Pertamina Goes to Campus) kemudian Blok Mahakam ataupun Eco Summit, itu terserah mereka,” katanya.

Komandan Jaringan Advokasi Mulawarman

Komandan Jaringan Advokasi Mulawarman dan Menteri Kebijakan Kampus BEM KM Unmul Mush’ab Al Ma’ruf menganggap tak ada korelasi antara pembahasan PGTC dan aksi kenaikan harga BBM yang dibahas Rizaldo dan Pertamina. Menurutnya itu tidak perlu dipermasalahkan.

Meski demikian, ia berpandangan fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat dan mahasiswa bekerja untuk jadi pengawal kebijakan pemerintah. Sehingga wajar apabila mahasiswa turun aksi untuk menekan pemerintah jika kebijakan yang dibuat, ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Termasuk konteksnya kebijakan menaikkan harga BBM yang berdampak pada maslahat rakyat.

“Supaya cepat mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang memang harus berpihak ke masyarakat itu sendiri,” katanya, Selasa (17/4).

Menanggapi persoalan Pije yang terkesan menutup-nutupi Eco Summit saat temu dengan Pertamina, menurut Makruf itu adalah hak Pije dalam berbicara. Sebagaimana dua anggota magang Pertamina juga memberi kesaksian bahwa ada Eco Summit dalam pertemuan itu.

“Kedua statement itu memang beda, berbeda jauh sekali. Jadi saling mematahkan,” ujar Makruf.

Kendati begitu, ia tak juga melihat manuver Pije ini sebagai politik dua kaki. Makruf menjelaskan aksi demonstrasi itu bukan kepentingan pribadi atau perorangan, tetapi rakyat. Mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat harus bersuara.

“Tetapi ketika bahas event, itu beda lagi. Itu memang kontennya berbeda,” tambah Ma’ruf.

Korlap Aksi BBM Jilid II

Toby Setiawan, Wakil Presiden BEM FKTI sekaligus yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) saat aksi mahasiswa kenaikan harga BBM pada 4 April lalu, mengaku tidak tahu pertemuan terbatas antara Pije, Rizaldo, dan Pertamina.

“Selaku korlap aksi, saya tidak mengetahui ada percakapan sebelumnya. Karena (aksi BBM) ini betul-betul suatu keresahan yang timbul di masyarakat dan saya ingin memberikan solusi untuk mereka,” ungkapnya, Selasa (17/4).

Namun satu yang Toby pahami bahwa pertemuan ini dilakukan antar lembaga, bukan atas nama Aliansi Garuda Mulawarman. Ia menegaskan tidak ada sangkut pautnya antara pilihan mengikuti aksi idengan obrolan Rizaldo dan Alicia Irzanova. Posisinya dalam aksi tersebut diniatkan sebagai salah satu cara untuk menyuarakan keresahan masyarakat.

“Karena memang tugas saya menjadi mahasiswa bisa memberikan solusi-solusi untuk masyarakat,” ujar Toby. “Karena memang kebutuhan masyarakat adalah Premium harus ada dan (BBM) non subsidi bisa turun, itu sih. Kalau memang itu terpenuhi dari masyarakat, mungkin kami tidak akan aksi. Namun faktanya adalah belum ada, maka dari itu kami turun aksi.”

Sama seperti Idet dan Ma’ruf, ia juga tak menilai Pije sebagai Gubernur BEM FEB sedang melakukan politik dua kaki. Menurutnya politik dua kaki Pije baru berlaku apabila proposal Eco Summit diberikan ketika kenaikan harga BBM terjadi dan mahasiswa sedang getol-getolnya menjalankan aksi.

“Ini posisinya berbeda. Ini (Pije) sudah tahu, tapi mengajukan proposal dulu, belum tahu kebutuhan masyarakat,” ucap Toby.

Toby berujar, jika dipandang dari aspek anak organisatoris, kebutuhan dana memang sangat diperlukan untuk menyokong suatu kegiatan berskala besar. Sehingga meminta proposal ke berbagai lembaga atau instansi menurutnya adalah hal yang wajar. Namun harus pula hati-hati jika kelak dirasa ada hal yang menyimpang saat mengajukan proposal.

“Kalau memang bertabrakan (kepentingan), ya sudah, tarik proposal, minta ke yang lain. Kalau memang betul-betul yang kita minta proposal tersebut menyimpang dari hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan,” pungkasnya. (len/dan/erp/nhh/syl/sut/wal)