Berita Kampus

Permasalahan Asap hingga Listrik Padam, Masa Aksi Hadapkan Tujuh Tuntutan Langsung kepada Gubernur Kaltim

Aliansi GERAM menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim dengan tujuh tuntutan, mulai dari penanganan karhutla hingga pemadaman listrik bergilir

Sketsa Unmul

sketsaunmul@gmail.com

26 Oct 2026
Komentar
25 Kali

Sumber Gambar: Bintang/Sketsa

SKETSA - Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) gelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/10) lalu bertajuk “2 Tahun Prabowo–Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri” diikuti sejumlah mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat. Massa menuntut penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga pemadaman listrik bergilir di Kaltim.

Massa membawa tujuh poin tuntutan, yaitu menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional, menindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, menindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, menuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim, menghentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mengevaluasi total program Gratispol.

Massa Menuntut Bertemu Gubernur

Massa aksi mulai berdatangan ke titik kumpul Masjid Nurul Mu'minin. Massa berjalan menuju Kantor Gubernur Kaltim pada 15.00 Wita dan tiba lima menit kemudian. Jenderal Lapangan (Jenlap) Aksi, Wira Saguna membuka orasi saat massa tiba di depan gerbang kantor.

Sementara itu Humas Aliansi, Chandra Irawan menerangkan massa menuntut bertemu dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Ia menjelaskan jika tidak bertemu dengan gubernur, massa aksi akan memaksa masuk sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan.

“Harapan dari Aliansi Geram, ingin bertemu pimpinan sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kaltim yang nantinya bisa mengeluarkan surat bahwa Karhutla adalah bencana nasional,” ujar Chandra saat diwawancara Sketsa di sela-sela aksi.

Chandra melanjutkan, jika Rudy Mas’ud tidak keluar menemui massa aksi, maka massa akan memaksa masuk sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan kepada pemimpin daerah.

Beberapa masyarakat juga turut menyampaikan pendapat mereka di depan gedung kantor Gubernur Kaltim. Ketika situasi mulai ricuh, Jenlap Kedua, Anggawato mengkritik aparat kepolisian.

Anggawanto menyebut pihak berwenang telah mengetahui rencana aksi, tetapi tidak mengatur lalu lintas. Ia menilai hal ini sengaja dilakukan agar terjadi konflik horizontal antara masyarakat dan mahasiswa.

Massa kemudian berhasil masuk ke halaman Kantor Gubernur dan dikabarkan bahwa Rudy akan menemui massa aksi.

Saat menunggu Rudy keluar, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menampilkan aksi teatrikal, disusul pembentangan banner oleh para massa aksi. Hanya dalam beberapa menit. masa kembali ricuh karena Rudy tidak kunjung keluar.

Gubernur Kaltim Temui Massa Aksi di Luar Gedung

Rudy akhirnya keluar menemui massa pada 17.23 Wita dan memberikan sejumlah penjelasan dari tuntutan mahasiswa. Salah satu penjelasan bahwa dia akan memecat ajudan pribadi yang beberapa hari lalu bertindak arogan.

“Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf. Terkait ajudan saya akan pecat dan akan saya kembalikan. Setuju, akan saya buatkan (surat pemecatannya)” Paparnya saat menemui mahasiswa.

Rudy akhirnya menandatangani Pakta Integritas yang dibawa oleh massa aksi kemudian masuk kembali ke kantor gubernur. Beberapa lembaga meminta massanya untuk mundur dari lokasi menghindari kericuhan hingga akhirnya massa membubarkan diri. (ell/uwa/lla/Ica/ymp/vpr/mou)