Di Balik Pesta Demokrasi FEB

Tahapan pelaksanaan pemira di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

sketsaunmul@gmail.com

03 Oct 2019
Komentar
1669 Kali

Sumber: Instagram pemirafebunmul

SKETSA - Mendekati masa satu tahun kepengurusan, beberapa fakultas telah bergerak sambut rangkaian pemilihan raya (pemira). Selain Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) (Baca: https://sketsaunmul.co/berita-kampus/bara-api-pemira-fkip/baca), Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga tengah bergegas merancang pemira yang akan melahirkan gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang baru.

Rangkaian pemira di FEB dimulai sejak 12-13 September lalu dengan menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemira. Dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada 14-17 September. Tahap verifikasi pada 22 September dan diumumkan 25 September. Dua pasangan calon yang naik ialah Syaprudin dengan Desy Alvionita dan Achmad Naim Najib dengan Muhamad Ramadhan Hadi Nata.

Ditemui Sketsa pada Selasa (1/10) lalu, Azhar Karim selaku Ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya (KPPR) FEB membeberkan jalannya pelaksanaan pemira saat ini.

"Saat ini lagi kampanye, dari 26 September sampai 3 Oktober. Total yang mengambil formulir 7 (paslon), mengembalikan formulir 4, dan yang melengkapi 3. Kemudian yang lolos verifikasi berkas hanya 2," ungkapnya.

Masa kampanye akan berakhir pada Kamis (3/10) ini dan ditutup dengan kampanye akbar pada Jumat (4/10) besok. Setelah kampanye usai, dua bakal paslon ini nantinya akan berhadapan dalam debat kandidat pada Sabtu (5/10) mendatang. Menurut Azhar, ada beberapa hal yang dibutuhkan para paslon dalam mempersiapkan debat.

"Mereka harus siapkan visi misi dengan baik, bagaimana cara mereka (paslon) menyakinkan pemilih mereka, biar nanti di tanggal 9 insyaallah kita kumpulin suara, bisa meramaikan. Harapannya para bacalon, sudah mempersiapkan diri dan mematangkan lagi untuk menyakinkan pemilih," tuturnya.

Opini Anonim Komentari Pelaksanaan Pemira

Agenda terkait pemira ini juga diinformasikan KPPR dengan melakukan sosialisasi ke tiap kelas dan memasifkan update di media sosial. Dalam pelaksanaannya, beberapa waktu lalu beredar opini anonim melalui WhatsApp pada 22 September lalu. Ada dua poin penting yang diangkat dalam tulisan yang tersebar itu, yakni kurangnya sosialisasi dari KPPR dan juga mempertanyakan panitia pengawas (panwas).

"Beberapa pertanyaan muncul, seperti siapa isi di dalam KPPR dan panwas? Adakah sosialisasi mengenai struktur di dalamnya? Saya rasa penting untuk semua mahasiswa tahu mengenai hal itu. Ini masih hal-hal yang terjadi di awal. Saya rasa pemira ini membingungkan banyak orang," tulis si pemilik opini.

Menanggapi hal ini, Azhar mengaku bahwa hal tersebut dikarenakan kesalahan teknis.

"Itu (opini) dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan kami gencar sosialisasi. Namun memang mengalami sedikit keterlambatan dalam meng-upload karena divisi medianya lagi sibuk. Tidak adanya sosialisasi itu tidak benar, namun memang terlambat," tukasnya.

Tidak sampai di situ, opini itu juga turut menyinggung bakal calon gubernur yang sempat menjadi ketua KPPR sebelum akhirnya diserahkan kepada Azhar.

"Contohnya saja saat hari terakhir pendaftaran gubernur dan wakil gubernur BEM FEB Unmul, yang saya tahu dia sebagai ketua KPPR malah mendaftarkan dirinya sebagai gubernur. Ini jelas tindakan tak beretika sekali, juga tindakan yang sarat akan ambisi terhadap kekuasaan. Masalahnya dia masih mengemban amanah sebagai ketua KPPR kok bisa sampai daftar itu, loh! Dia melepas begitu saja amanah yang telah diberikan kepadanya, demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi," bunyi opini anonim tersebut.

Azhar mengaku tak ingin ambil pusing. Menurutnya hal tersebut tidak melanggar sebab yang bersangkutan telah meminta izin kepada DPM terkait pencalonan ini dan telah mengundurkan diri.

"Nggak ada ya (pelanggaran). Semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Selama masih mengikuti prosedur, kemudian sudah izin sama kami (KPPR) ingin mencalonkan diri."(len/kus/adl)