Balada Mati Surinya Kelembagaan di Unmul

Kepelikan lembaga mahasiswa di berbagai fakultas Unmul menghadapi kekosongan

sketsaunmul@gmail.com

22 Feb 2024
Komentar
416 Kali

Sumber Gambar: Sangga/Sketsa

SKETSA - Organisasi Mahasiswa (Ormawa) menjadi salah satu sarana pengembangan diri bagi mahasiswa selama masa perkuliahannya sembari menjalani kegiatan akademik. BEM dan DPM khususnya, memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang memiliki minat dalam bidang organisasi.

Namun beberapa waktu terakhir, eksistensi ormawa-ormawa Unmul, khususnya di FIB, FEB, dan Faperta mengalami kemunduran bahkan vakum. BEM FEB mengalami kekosongan pada periode kepengurusan 2022/2023. Sementara BEM Faperta sendiri telah vakum sejak 2023. Terkhusus di FIB, DPM FIB menerima mosi tidak percaya dari Keluarga Mahasiswa (KM) FIB dan akhirnya dibubarkan. Lantas, mengapa hal demikian terjadi?

(Lihat:Keluarga Mahasiswa FIB Layangkan Mosi Tidak Percaya, DPM FIB Alami Pembubaran)

Jatuh Bangun Lembaga Mahasiswa FIB

Perjalanan kelembagaan di FIB telah melewati berbagai macam rintangan. Pada tahun 2021 lalu, BEM FIB sempat mengalami kekosongan yang mengakibatkan goncangan dalam kelembagaan FIB. Saat itu, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diserahkan ke HIMA masing-masing program studi.

Beralih ke tahun 2023, terjadi kendala terkait penyelenggaraan Pemira di FIB. Kala itu, timbul konflik internal pada calon tunggal yang ada. Hal ini mengakibatkan Pemira yang diselenggarakan pada akhir tahun 2022 itu dinilai gagal. Informasi ini dituturkan oleh Davynalia Pratiwi Putri, Mahasiswi Sastra Indonesia 2021 dan juga Zain Aqil Hidayat, mahasiswa Sastra Inggris 2018 pada Senin (5/2) lalu.

“Jadi Cawapresnya memilih untuk mundur. Jadikan kita tidak bisa menaikkan salah satu aja gitu dan juga tidak bisa diganti karena telah melewati proses administrasi,” ucap Davynalia kepada awak Sketsa.

Akibat tak ada calon yang terpilih, DPM FIB periode 2022/2023 yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Zain Aqil Hidayat, mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada awal tahun 2023 untuk menunjuk presiden, wakil presiden, serta menyusun kabinet.

“Fail dalam artian ya tidak ada kandidat gitu. Karena mengundurkan diri, jadinya bagaimana solusi dari teman-teman KM FIB gitu dan disepakati untuk menunjuk aja lewat KLB itu presiden dan wakil presiden,” tutur Davynalia yang merupakan ketua DPM FIB periode 2023.

Pada awal tahun ini, DPM FIB periode 2023/2024 membubarkan diri dan melakukan pergantian pengurus melalui KLB akibat adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh pihak KM FIB. Hal ini bermula ketika DPM FIB mendapati bahwa Wakil presiden (Wapres) BEM yang menjabat pada saat itu masih berada dalam keanggotaan DPM, di mana hal tersebut bertentangan dengan salah satu syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM.

Sementara itu, Zain Aqil Hidayat menyoroti masalah internal dan eksternal yang beberapa tahun terakhir ini muncul di kelembagaan FIB. Salah satu permasalahan paling menonjol menurut Zain yakni konsep kaderisasi yang kerap berubah seiring bergantinya kepengurusan. Ia menilai kelembagaan FIB belum memiliki arahan yang jelas untuk membentuk karakter kader-kader atau mahasiswa di lingkungan FIB.

“Jadi tidak ada visi yang jelas kita ingin tampil seperti mahasiswa yang gimana, kita mahasiswa FIB apa yang mau ditonjolkan, itu belum ada saya amati selama bertahun-tahun di FIB. Perlu visi yang jelas untuk mengkader teman-teman seperti apa,” tutupnya.

Kekosongan Kelembagaan di FEB

Mengenai kekosongan yang terjadi pada badan legislatif FEB, Hamdan Ferdi Maulana selaku Gubernur BEM FEB periode 2023/2024 menyatakan bahwa kekosongan lembaga kemahasiswaan dimulai sejak tahun 2022. DPM FEB kemudian baru terbentuk lagi pada tahun 2023. Walaupun demikian, perjalanan DPM FEB pada tahun 2023 menghadapi hambatan yang signifikan dikarenakan regenerasi yang tak dapat berjalan sehingga mempersulit pelaksanaan Pemira BEM FEB pada tahun 2023. Dengan demikian BEM FEB pada tahun 2023 berujung vakum.

“Namun pada perjalanannya, pembentukan DPM di tahun 2023 itu jujur bahwasanya semua pengurus DPM itu merupakan mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin belum begitu paham bagaimana terkait tugas dan tupoksi dari DPM itu sendiri. Alhasil pemira yang mereka adakan di tahun 2023 itu sudah sangat-sangat terlambat. Yakni sekitar Maret atau April yang di mana kemudian Ormawa dari FEB Unmul itu sudah berjalan di bulan Januari gitu. Alhasil, keterlambatan mengadakan pemira akhirnya membuat pemira tersebut tidak mendapatkan legal dan kemudian juga tidak dapat disahkan.” Ucap Hamdan yang dihubungi melalui pesan WhatsApp Minggu (28/01) lalu.

Menghadapi permasalahan ini, DPM yang baru dibentuk telah merealisasikan pelaksanaan Pemira di tahun 2024 yang dilakukan pada November 2023 lalu dan telah menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2024.

Faperta Menyongsong Kepemimpinan Baru

Pada tahun 2023, BEM Faperta mengalami kevakuman yang berdampak pada kurang berjalannya kegiatan mahasiswa di Fakultas. Latar belakang vakumnya lembaga eksekutif mahasiswa ini dikarenakan pengunduran diri tiga Badan Pengurus Harian (BPH) di awal periode yang menjabat sebagai Presiden & Wakil Presiden pada tahun 2022. BPH yang mengundurkan diri meliputi Kementerian PSDM, Kementerian Kastrat, dan Sekretaris Umum.

Mundurnya 3 BPH tersebut mengakibatkan BEM Faperta yang dinamai Kabinet Kobarkan Persatuan mengalami pergolakan dan memerlukan pergantian pengurus untuk mengatasi situasi tersebut. Tantangan utama yang dihadapi adalah gejolak dalam kepengurusan kabinet, kurangnya regenerasi yang siap memimpin pada tahun 2023, dan beberapa evaluasi terkait program kerja, soliditas anggota, tekanan dari ormawa fakultas, dan kurangnya persatuan yang bertolak belakang dengan nama kabinet.

Krisis kepemimpinan juga diakibatkan oleh pandemi COVID-19, yang membuat kegiatan organisasi kehilangan budaya dan memerlukan strategi kepemimpinan baru pasca pandemi. Selain itu, BEM sebagai organisasi lintas jurusan menghadapi kesulitan dalam regenerasi dibandingkan dengan himpunan jurusan yang terfokus pada satu jurusan.

DPM juga mengalami permasalahan serupa. Pada tahun ini, Faperta telah berinisiatif membentuk kepengurusan Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya (KPPR) sebagai langkah konkret untuk membangun kembali kelembagaan fakultas mereka.

“Dari Fakultas sudah mencoba untuk menghadirkan BEM kembali. Pada tahun 2024 ini telah terbentuk kepengurusan KPPR. Hingga hari ini sudah ada 1 Paslon yang mendaftarkan diri untuk menjadi ketua & wakil ketua BEM,” ungkap salah satu anggota BEM Faperta periode 2022 saat diwawancarai melalui Whatsapp pada (18/02) lalu.

Anggota BEM Faperta periode 2022 yang enggan disebutkan identitasnya berharap agar BEM Faperta dapat terus eksis dan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa di fakultasnya. Dengan terbentuknya kepengurusan baru, diharapkan BEM dapat mencetak kader dan kepemimpinan yang maju ke depannya. (xel/ord/mar)