Aliansi Mahakam Kembali Turun ke Jalan, #KembalikanTNIkeBarak Jadi Seruan Utama

Aliansi Mahakam protes UU TNI, diwarnai pembakaran gerbang DPRD Kaltim

sketsaunmul@gmail.com

21 Mar 2025
Komentar
263 Kali

Sumber Gambar: Rahman/Sketsa

SKETSA - Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) kembali turun ke jalan pada Jumat (21/3) sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan pada Kamis (20/3) kemarin. Dengan membawa tuntutan utama #KembalikanTNIkeBarak, massa aksi berkumpul di depan gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Sayangnya, massa baru benar-benar bergerak pada 15.52 Wita. Namun, keterlambatan ini tak memadamkan bara protes yang mereka bawa. Justru, langkah demi langkah menuju lokasi aksi menjadi pemantik kemarahan yang semakin menyala.

Sesampainya di depan gedung DPRD, massa menaburkan karangan bunga sebagai simbol perlawanan. Gerbang yang sudah diolesi pelumas sebagai bentuk penolakan terhadap mahasiswa, kini dihiasi dengan simbol duka atas demokrasi yang terus tergerus. Seperti aksi-aksi sebelumnya, orasi-orasi bergema, membakar semangat mereka yang hadir.

Tuntutan tak hanya berkutat pada penolakan UU TNI. Massa juga menyerukan desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menarik personel aktif TNI dari ranah sipil.

Rahmat Fathur Rahman selaku Humas aksi sekaligus Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unmul menegaskan, kehadiran TNI di ranah sipil merupakan bentuk pelecehan terhadap cita-cita reformasi.

"Kondisi ini justru melahirkan kembali situasi seperti Orde Baru. Bukannya menjadi lebih demokratis, malah terlihat seperti ‘orde paling baru’ saat ini," ujarnya saat diwawancarai di lokasi aksi.

Lebih lanjut, ia menyoroti pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak yang menyebut pihak yang menolak UU ini sebagai "kampungan".

"Mohon maaf, kami memang berasal dari kampung, tetapi kami berpikir secara akademik. Bahkan naskah akademik yang dibuat oleh pihak Tentara Nasional Indonesia tidak mencapai standar akademik yang seharusnya," tegasnya.

Di tengah suasana Ramadan, massa tetap bertahan, meneriakkan tuntutan mereka dengan sisa energi yang ada. Setiap perwakilan lembaga yang maju terus menyuarakan api perjuangan, menegaskan bahwa perlawanan terhadap dominasi militer di ranah sipil belum akan padam.

Ketegangan sempat memuncak ketika massa membakar gerbang DPRD. Sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat yang berjaga, mereka sempat menarik selang air dari dalam gedung. Salah satu mahasiswa bahkan mengikat tali di gerbang DPRD sebagai simbol perlawanan.

Menjelang waktu berbuka puasa, massa menghentikan sementara aksinya untuk berbuka bersama dan beristirahat sejenak.

Pada 19.30 Wita, massa kembali berkumpul di gerbang samping DPRD. Sebuah “Panggung Rakyat” digelar, menjadi ruang bagi mereka untuk kembali menggemakan tuntutan. Panggung ini diisi dengan orasi damai serta pembacaan puisi perjuangan, menegaskan bahwa perlawanan ini bukan sekadar amarah, tetapi juga refleksi mendalam terhadap situasi demokrasi yang kian terkikis.

Seluruh massa aksi membacakan pernyataan sikap secara bersama-sama pada 20.28 Wita, menegaskan bahwa mereka tetap menolak UU TNI dan akan terus mengawal perjuangan ini. Aliansi Mahakam menyerukan akan melakukan aksi lanjutan dengan membawa massa yang lebih besar kembali ke DPRD. (zwg/zie/myy/ali)