Reportase

Hal-hal yang Diselesaikan dan Tidak oleh UKT

Wakil Rektor II Bidang Umum, SDM, dan Keuangan, Abdunnur menuturkan terkait pengelolaan dana UKT di Unmul.

avatar
Sketsa Unmul

sketsaunmul@gmail.com


SKETSA – Empat tahun sudah Unmul memakai Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai mekanisme pembayaran kuliah mahasiswa per semester. Tapi entah kenapa, selama itu pula masih saja banyak pertanyaan yang muncul terkait sistem UKT. Sistem tersebut acap menuai kritik dari mahasiswa, terutama terkait transparansi tata kelola UKT.

Abdunnur selaku Wakil Rektor II Bidang Umum, SDM, dan Keuangan menuturkan pengelolaan dana UKT dikelola oleh dua pihak: universitas dan masing-masing fakultas. Untuk pengelolaan keseluruhan dana UKT lebih dominan dikelola fakultas, dengan rincian 70 persen untuk fakultas, sedang 30 persen sisanya diserahkan ke universitas. Nominal pasti 70 persen tersebut berbeda-beda, tergantung banyaknya jumlah mahasiswa di fakultas bersangkutan. Dengan pembagian ini, maka pengelolaan fasilitas penunjang perkuliahan lebih banyak dikelola fakultas.

“UKT ini sendiri kan masuk ke pagu (jumlah total dana yang dikelola untuk proses manajemen operasional termasuk belajar-mengajar) fakultas dengan persentase 70 persen. Tentu fakultas harus membuat rancangan perencanaan, karena itu sudah wewenang fakultas untuk mengelola dana yang ada. Sehingga kami tidak bisa mengatur-atur fakultas, kewenangan ada di mereka masing-masing,” katanya.

Sejak 2013 perlahan tapi pasti Unmul mulai berbenah meningkatkan kualitas sarana-prasarana penunjang perkuliahan. Pun demikian, mahasiswa masih merasa banyak problem yang belum tuntas dibenahi oleh pihak Unmul. Masalah klasik macam pungutan liar hingga keamanan kampus masih terus membayangi.

Sebelumnya Sketsa menurunkan laporan dari mahasiswa yang mendapat golongan UKT paling tinggi di fakultas masing-masing. Mahasiswa yang disasar berasal dari basic ilmu yang berbeda: saintek dan soshum. Meski membayar mahal, mahasiswa tersebut merasa sudah ada pembenahan bertahap di fakultas mereka masing-masing. Tetapi, masalah remeh-temeh seperti pendingin ruangan kuliah dan fasilitas proyektor masih kerap dijumpai.

(Baca: http://sketsaunmul.co/reportase/pandangan-mereka-yang-memikil-ukt-golongan-atas/baca)

Abdunnur menanggapi perihal ini dengan mengatakan itu menjadi prioritas masing-masing fakultas.

“Ada (fakultas) yang fokus pagu-nya ke proses belajar-mengajar, ada yang membangun sarana-prasarana, memenuhi fasilitas proyektor, praktikum, dan sebagainya. Jadi itu yang benar-benar paham teknisnya ada di fakultas,” tanggapnya.

Ia berujar sekilas sudah dapat terlihat efek dari pengelolaan 70 persen dana UKT di tiap fakultas. Ambil contoh di fakultas tempat ia menjadi pengajar yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

 “Semisal di FPIK, sudah mulai ada fasilitas gazebo di fakultas, ada ruang aula dan dilengkapi sarana-prasarana, kan seperti itu contohnya,” ujarnya.

Untuk penanganan masalah semisal pungutan liar memang tak secara eksplisit disebutkan oleh Abdunnur. Namun, mulai tampak tindakan tegas dari pejabat rektorat, terkhusus melalui Masjaya selaku rektor. Contoh riil itu bisa dilihat per 17 Agustus 2016 lalu. Saat itu Masjaya memecat dua pejabat tinggi dari kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis akibat ditemukannya indikasi korupsi. Di lain sisi, pungutan liar juga tengah gencar diperangi oleh Masjaya. Ia mengaku sudah mengambil langkah konkret untuk serius memberangus pungli dari kampus Unmul.

(Baca: http://sketsaunmul.co/berita-kampus/temukan-korupsi-rektor-pecat-dua-pejabat-tinggi-feb-unmul/baca juga: http://sketsaunmul.co/berita-kampus/ragam-warna-peringatan-hardiknas-di-unmul/baca)

Terkait masalah keamanan kampus, Abdunnur mengakui bahwa masih adanya kesulitan dari pihak rektorat mencari pendanaan. Sebagai untuk diketahui bahwa keamanan kampus tidaklah masuk dalam variabel UKT mahasiswa. Itu artinya jaminan keamanan kampus tidak ada dalam biaya UKT sehingga menjadi tanggung jawab kas Unmul.

“Untuk portal jelas kami kesulitan, karena biayanya berada di luar komponen UKT. Kami juga masih kesulitan menemukan pihak ketiga untuk membantu sektor ini,” katanya. (dan/cin/pil/lbn/amr/wal)



Kolom Komentar

Share this article