Sumber Gambar: Mongabay
Eksploitasi alam di hutan Kalimantan, terutama terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjadi topik kontroversial di kalangan masyarakat lokal maupun nasional, serta memicu berbagai macam opini yang berbeda dalam menilai pembangunan IKN ini.
Di satu sisi, proyek pembangunan diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang juga menjadi permasalahan masyarakat indonesia saat ini. Apabila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta pada periode Agustus 2023. Oleh karena itu, proses pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan tingkat pengangguran di tingkat nasional maupun pada masyarakat kalimantan itu sendiri.
Dengan infrastruktur yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas dan memperbaiki standar hidup masyarakat lokal. Selain itu, upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan yang bijak dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan untuk mengurangi dampak negatif.
Di sisi lain, pembangunan IKN dianggap sebagai awal dari masalah yang akan terjadi di hutan Kalimantan, maupun masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat di kemudian hari. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu pulau yang memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk didalamnya hutan hujan tropis yang merupakan salah satu terbesar di dunia.
Namun demikian, eksploitasi alam yang tidak terkendali, terutama dalam bentuk deforestasi untuk proyek pembangunan telah menciptakan kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap biodiversitas dan kerusakan lingkungan.
Hutan Kalimantan, selain sebagai rumah bagi berbagai spesies, juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global melalui penyimpanan karbon yang berdampak pada polusi udara. Oleh karena itu, meskipun pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan dianggap sebagai keputusan strategis dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jakarta, tetapi atas keputusan tersebut banyak pihak yang khawatir bahwa proyek ini akan memperburuk hutan di Kalimantan dan kerusakan lingkungan serta menambah tekanan terhadap ekosistem biotik dan abiotik di hutan.
Salah satu dampak yang menjadi perhatian dari eksploitasi ini adalah kerugian habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik. Banyak spesies yang hidup di hutan Kalimantan dapat terancam karena kehilangan tempat tinggal mereka akibat deforestasi. Selain itu, berpotensi terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar dapat meningkat seiring berkurangnya ruang hidup bagi berbagai jenis hewan dan berakibat hewan tersebut memasuki pemukiman warga.
Dampak sosial juga menjadi perhatian khusus, seperti pembukaan lahan untuk proyek infrastruktur dapat mengakibatkan tergusurnya masyarakat adat, serta konflik tanah antara pemegang proyek dengan masyarakat lokal. Sejalan dengan hal ini masalah seperti relokasi paksa penduduk lokal dan perubahan dalam masyarakat adat menciptakan kekhawatiran penduduk asli yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka dan akan kehilangan sumber daya alam yang vital. Kemudian masuknya pekerja migran dapat menyebabkan ketegangan sosial di daerah tempat pembangunan IKN.
Sebagai pemegang proyek pembangunan, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang akan terjadi di kemudian hari di hutan Kalimantan. Penting memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat semestinya dihormati dan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan masyarakat di daerah tersebut.
Pentingnya menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam di Kalimantan menjadi fokus utama dalam menghadapi kompleksitas isu ini. Sebagai alternatif, pemindahan IKN ke kalimantan seharusnya mengarah ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan, seperti ekowisata dan pengembangan sumber daya berkelanjutan.
Kemudian pengembangan potensi Pariwisata Kalimantan dengan mempertahankan keunikan ekosistemnya, bisa menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa, kepentingan masyarakat diwakili dan diperhatikan oleh pemerintah, serta penting bagi semua pihak terlibat untuk mendengarkan berbagai perspektif, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan bekerja sama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
Opini ditulis oleh Haicdil Fitriansyah, alumni Sastra Indonesia, FIB 2015.
