SKETSA – Pada Selasa (17/5), BEM KM Unmul melalui Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) mengadakan Diskusi Anggaran bertemakan “Menjawab Problematika Anggaran dari Perspektif Badan Layanan Umum (BLU)”. Diskusi dilaksanakan di Gedung Serbaguna ITC lantai 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Narasumber terdiri dari Abdunnur (Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan), Lilik Lukitasari (Komisioner Bidang Edukasi, Sosialiasi dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantaan Timur), serta Syarifah Rodiah (Kepala Perwakilan Ombudsman Repuplik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur).
Sebelumnya, Unmul telah menerapkan kebijakan sistem BLU sejak tahun 2009. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan produktivitas anggaran. Seperti, kegiatan bisnis untuk menunjang pendapatan selain dari dana bantuan APBN dan BOPTN dari pemerintah. Tahun ini Unmul sudah membuat pedoman Anggaran untuk tahun 2016 dan Anggaran kemahasiswaan mendapatkan jatah 5 persen dari pagu tersebut. Sedangkan untuk operasional kampus Unmul hanya 20 persen.
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga menjadi sorotan diskusi kali ini, sejauh mana informasi mengenai anggaran di kampus Unmul dapat diakses. “Badan Publik harus terbuka termasuk institusi perguruan tinggi dan bisa mengakses Informasi mengenai anggaran karena anggaran sifatnya berkala diatur dalam UU KIP pasal 11,” terang Lilik.
Layanan publik yang nyaman, ramah, dan terbaik mutlak adanya di Unmul. Syarifahmengatakan, sistem BLU yang diterapkan di kampus Unmul merupakan bagian dari reformasi dan pelayanan publik berdasarkan kinerja. Dan, Unmul harus membuat standar pelayanan yang jelas.Sebab hingga sekarang belum ada standar dan ketentuan yang jelas sampai tataran jurusan, sehingga pungutan liar masih saja terjadi.
Freijae Rakasiwi, Kementerian Adkesma BEM KM mengaku optimis polemik transparansi anggaran akan segera menemukan solusinya. Hingga Unmul dapat fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas prestasi di kancah nasional hingga internasional. “Sembari berbenah dan terus menuntaskan perbaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh wakil Rektor dalam diskusi tadi,” ungkapnya.
Diskusi yang digelar merupakan langkah awal untuk mengawal anggaran di kampus Mulawarman menuju sistem yang akuntabel, ideal, dan tidak memberatkan mahasiswa. Mahasiswa nantinya akan memiliki posisi penting dalam akses informasi dan merancang solusi ideal yang dibutuhkan Unmul. (jdj/e2)
