SKETSA - Ditemui Sketsa pada Rabu (14/11) kemarin, Noviyanti yang sebelumnya menjadi Ketua BPPR ini mengakui, jauh-jauh hari sudah ada pembahasan terkait pembubaran BPPR, bahkan sebelum diadakannya rapat terbuka. Ia mengatakan bahwa keinginan tersebut muncul ketika DPM FIB juga mengeluarkan surat ketetapan berisi penundaan Pemira sebelum adanya rapat terbuka.
“Sebenarnya sebelum rapat terbuka kami sudah ingin bubar, tapi itu baru kami publish sebelum rapat terbuka,” ujar Novi.
Novi mengaku bahwa surat ketetapan tersebut dikeluarkan secara sepihak, tanpa adanya pembicaraan sebelumnya dengan pihak BPPR. Sampai akhirnya diadakan pertemuan kembali antara DPM dan BPPR sesuai janji DPM dalam rapat terbuka, dan akhirnya dikeluarkan kembali surat ketetapan yang telah disebutkan sebelumnya dengan disetujui BPPR.
Dalam surat pernyataan sikap tersebut, terdapat beberapa pihak yang disebut memberikan intervensi. Di antaranya adalah dekan, Menteri BEM KM Unmul, dan alumni. Ketika dikonfirmasi langsung, Novi tidak dapat memberikan penjelasan terkait poin intervensi dari Menteri BEM KM Unmul. Sedangkan adanya campur tangan dari pihak alumni disebutkan Novi berdasarkan komentar dalam postingan media sosial BPPR. Sementara intervensi dekan, Novi mengklarifikasi bahwa itu hanya sebatas dengar-dengar saja, “Dan itu belum dikonfirmasi kebenarannya,” akunya.
Situasi FIB Pasca Bubarnya BPPR
Setelah BPPR FIB resmi dibubarkan, kini FIB tengah memulihkan kembali suasana kampus. DPM juga tengah berupaya menyusun kembali rancangan Pemira.Di antaranya ialah untuk pembentukan ulang BPPR dan Panwas yang sebelumnya belum dibentuk.
“Saat ini belum pendaftaran (panitia), masih disiapin benar-benar agar tidak terjadi keributan lagi,” kata Muhammad Faqih Hendryan, Ketua DPM FIB.
Belajar dari kejadian sebelumnya, ada beberapa hal yang dijadikan catatan DPM untuk Pemira yang akan datang. Terutama soal sistem dan teknis yang bisadisinkronisasi dan diterima oleh seluruh civitas academica. Ia juga berharap Pemira dapat berjalan harmonis tanpa menimbulkan kekacauan yang menimbulkan keresahan di FIB.
“Ke depannya juga nanti bisa adil kepada seluruh mahasiswa FIB, tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja,” ujarnya. (adl/wil)
