SKETSA - Sekitar pukul 12.00 Wita, menjelang Aksi Bela Rakyat 121 pada Kamis (12/1) hanya tersisa dua orang di ruangan Wakil Rektor III Unmul. Ada Encik Akhmad Syaifudin dan Norman Iswahyudi, Presiden BEM KM Unmul yang saling berhadapan. Sebelumnya pada pukul 10.30 Wita, enam perwakilan BEM KM Unmul termasuk Norman membahas mengenai agenda Musyawarah Nasional (Munas) yang tahun ini Unmul didaulat sebagai tuan rumah bersama Encik selaku WR III.
"Pertemuan ini sudah direncanakan sehari sebelumnya," tulis Norman dalam kronologi penangkapan atas dirinya di Facebook.
Ketika urusan itu selesai, Encik meminta Norman untuk tetap tinggal. Sementara anggota lainnya dipersilakan pergi dan bergabung ke dalam rombongan massa Aksi Bela Rakyat 121 yang telah berkumpul di halaman Auditorium.
Hal itu jelas membuat Norman kebingungan. Sebab, hanya dia yang diminta bertahan. Padahal, dia mesti bergegas menuju titik kumpul untuk melakukan Aksi Bela Rakyat 121 bersama ratusan mahasiswa lainnya yang sudah bersiap.
Kepada Sketsa, Norman mengatakan Encik rupanya telah mengetahui akan adanya aksi besar-besaran yang digelar hari itu. Meski ditahan Encik, Norman mengaku manut dengan didasari perasaan hormat.
Kebingungan Norman akhirnya terjawab kala di mana ruangan Encik disatroni sejumlah Intelkam yang memaksanya untuk membatalkan aksi. Perdebatan kecil tak terelakkan. Norman tidak dapat mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan kawan-kawannya yang lain. Selain itu, dia juga punya senjata, berupa peraturan yang menyebut tidak perlu izin untuk melakukan aksi, melainkan pemberitahuan saja. Sebab, perihal izin inilah yang disebut-sebut alasan aparat begitu bernafsu membatalkan aksi.
"Tiba-tiba hadir lima orang anggota Intelkam Polresta Samarinda ke dalam ruangan WR III. Dalam hati saya bertanya, 'Loh ini ada apa? Kok anggota Intelkam bisa nyelonong ke sini?'" lanjut Norman.
Kasat Intelkam itu menyampaikan keberatan dengan aksi mahasiswa karena dinilai belum mengantongi izin dari Kapolresta Samarinda. Norman yang memang ambil posisi sebagai Jenderal Lapangan (Jendlap) utama dipaksa menghentikan aksi, tapi lagi-lagi ia tidak punya kuasa untuk itu.
Di tengah situasi tersebut, Norman menahan geram kepada WR III. Rasanya seperti dijebak orang kepercayaan. Encik waktu itu hanya diam, bahkan terkesan membiarkan apa yang terjadi dihadapannya. Di saat yang sama lewat pukul 13.00 Wita, massa Aksi Bela Rakyat 121 mulai bergerak ke titik aksi.
Tekanan bagi Norman nyatanya belum usai. Sesudah disatroni Intelkam, muncul Kapolres Eryadi di ruangan Encik. Eryadi hadir dengan raut tidak bersahabat dan emosi yang kemudian ia lampiaskan kepada Kasat Intelkam. Ia benar-benar ingin aksi dibatalkan.
"Tampak sekali arogansi dari Kapolresta karena beberapa kali saya menyampaikan pernyataan terkait berlangsungnya aksi ini saya dan rekan-rekan mahasiswa peserta aksi diremehkan, dengan nada yang sedari awal pembicaraan sudah cukup tinggi. Salah satu kalimat yang masih terekam dalam ingatan saya adalah 'Kamu tahu apa? S1 saja masih belum lulus!' disambung dengan rekan beliau yang menyatakan bahwa Kapolresta merupakan lulusan pendidikan S3 Ekonomi," kisah Norman.
Situasi itu membuat Norman kian bertanya-tanya akan sikap Encik yang dinilainya membiarkan bahkan mendukung dirinya untuk diamankan. Norman kain geram.
Encik, kata Norman tidak sama sekali memberikan pembelaannya. Dia bahkan lebih kooperatif dengan Kepolisian.
Eryadi tampaknya terganggu dengan Presiden BEM KM satu ini, dan memutuskan Norman untuk ditahan. Norman sempat protes, tapi tak berarti apa-apa. Ponselnya juga disita agar tidak ada komunikasi dengan massa aksi.
"Saya bertahan, apa alasan saya ditahan? Apa diduga akan melakukan makar? Kapolresta tidak menjelaskan lebih lanjut," jelas Norman.
Di tengah penahanannya, Encik, seseorang yang dianggap Norman orangtuanya itu kembali hanya bisa diam. Tak ada pembelaan, hanya diam. Dia sempat mengajak Norman bicara, meski dengan nada menyalahkan.
"Kamu sih yang salah," kata Norman kepada Sketsa meniru ucapan Encik.
Aksi Bela Rakyat rencananya akan dilanjutkan dengan membawa tuntutan yang sama. Rencananya, aksi bakal digelar 16 Januari mendatang. (wal/aml)
