KIP-K Tak Tepat Sasaran, Mahasiswa: Evaluasi Mesti dari Berbagai Pihak

KIP-K Tak Tepat Sasaran, Mahasiswa: Evaluasi Mesti dari Berbagai Pihak

Sumber Gambar: Website Radar Sumbar

SKETSA – Lagi lagi beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang tidak tepat sasaran kembali mewarnai jagat media sosial. Bukan tak tanpa alasan kasus tersebut masih saja terus menjamur di kalangan penerimanya.

Baru-baru ini diketahui kasus tersebut terjadi pada salah satu oknum mahasiswa yang juga seorang seleb Instagram (selebgram). Mahasiswa yang diketahui berasal dari Universitas Diponegoro (Undip) tersebut diduga memiliki kehidupan yang berkecukupan, dan menampilkan gaya hidup mewah lewat media sosialnya namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

Hal ini tentunya mengundang amarah dari berbagai pihak, salah satunya Dimas Putra Erkandy. Mahasiswa Kehutanan angkatan 2022 itu menyebutkan bahwa masih banyak mahasiswa Unmul yang ia ketahui melakukan penyalahgunaan bantuan dari pemerintah tersebut. 

Menurutnya, sudah seharusnya penerima bantuan KIP-K menggunakan sejumlah uang yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka. Bantuan tersebut menurutnya mesti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup semasa mahasiswa berkuliah.

"Kalau misal mereka merasa mampu dan berada silahkan mengundurkan diri dari beasiswa KIP-K karena memberikan kesempatan mahasiswa lain yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa KIP-K," tutur Dimas saat diwawancarai langsung oleh awak Sketsa, Minggu (6/5) lalu.

Dirinya juga mengeluhkan pihak pengelola KIP-K yang dianggap kurang memperhatikan sasaran penerima bantuan tersebut. Hal ini didasari dengan banyaknya pendaftar KIP-K yang memanipulasi data-data saat pendaftaran. 

"Saran saya untuk pemerintah, meningkatkan kembali tahap-tahap verifikasi berkas kalau bisa ada survei langsung terjun ke lapangan, melihat langsung bagaimana kehidupan mahasiswa tersebut apakah layak mendapatkan beasiswa KIP-K ataupun tidak," sebutnya.

Penyalahgunaan bantuan KIP-K ini juga dikeluhkan oleh salah satu mahasiswi dari prodi Sastra Inggris angkatan 2022, Yuniar Retnowati. Dirinya berpendapat penyalahgunaan KIP-K bukan hanya serta merta kesalahan satu pihak saja.

"Menurut aku kasus seperti ini nggak semerta-merta salah (dari) satu pihak, Kemendikbud, tapi juga salah sang pengaju. Jika dirasa mampu secara ekonomi lebih baik tidak mengajukan agar dapat menyisakan kuota untuk yang lebih membutuhkan," ungkap Yuniar melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/5) lalu.

Kepada Sketsa Yuniar menyampaikan perlu ada evaluasi dalam penyeleksian penerima yang dilakukan oleh pihak penyelenggara KIP-K. Dengan begitu, mereka dapat memastikan kepantasan penerimaan KIP-K itu sendiri.

"Semoga KIP-K dapat lebih tepat sasaran, karena jujur masih banyak orang yang sebenarnya lebih membutuhkan tapi malah nggak keterima pengajuan KIP kuliahnya, lalu diperketat kembali seleksi penerimanya agar tidak terjadi kasus yang sama," harap Yuniar.

Ketua Keluarga Mahasiswa KIP-K (Gamakipka) Arifin Asrol menyebutkan bahwa penyalahgunaan bantuan KIP-K memerlukan tindakan lebih lanjut. Mahasiswa perlu melaporkan penerima yang dianggap tidak pantas untuk menerima bantuan tersebut.

Sebagai lembaga Mahasiswa yang menjembatani penerima KIP-K dengan pihak akademik Unmul, Gamakipka siap menampung jika terdapat laporan-laporan terkait penyalahgunaan bantuan.

"Namun dengan memberikan bukti setelah laporan diterima, kami akan menindaklanjuti hal tersebut ke bagian kesejahteraan mahasiswa terkait apakah laporan kami ditindaklanjuti oleh rektorat," kata Arifin.

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan bantuan KIP-K yang masih menjadi isu berulang, tentunya hal ini menjadi bahan refleksi diri bagi mahasiswa. Terutama penerima KIP-K yang tentunya perlu menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

"Uang KIP-K itu uang bantuan pendidikan, bukan buat nopang gaya hidup tinggi," sebut Yuniar pada saat diwawancarai.

Pesan yang serupa juga disampaikan oleh Dimas yang menyarankan agar bagi penerima KIP-K yang merasa mampu untuk segera mengundurkan diri. 

"Jangan menunjukkan gaya hidup yang tinggi dari pemerintah di depan mahasiswa yang tidak mampu, yang benar-benar harus mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah," pungkasnya. (mlt/myy/mar)