Sumber Gambar: Instagram BEM FKM Unmul
SKETSA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKM yang sempat dibekukan sejak November 2025 telah aktif kembali. Sebelumnya, pembekuan aktivitas organisasi kurang lebih tiga bulan di awal tahun terjadi karena banyak mahasiswa yang tidak bersedia untuk mengisi posisi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pembekuan organisasi pertama kali terjadi setelah periode sebelumnya suksesi kepemimpinan dilakukan melalui jalur penunjukan langsung. Pada 2025, hanya ada calon tunggal sehingga memperlambat pelantikan kepemimpinan dan kepengurusan yang baru.
Gubernur BEM FKM terpilih, Ihza Abi Said A. mengungkapkan keputusannya maju didasari niat pribadi dan diperkuat dukungan dari jajaran dosen fakultas dan orang tua. Ihza mengaku, siap mengambil keputusan setelah mencari informasi penting terkait BEM.
“Alhamdulillah, kurang lebih selama tiga bulan walaupun terlihat lambat, dosen-dosen juga mendukung apalagi orang tua.” ujarnya kepada Sketsa, Rabu (6/5) lalu.
Menjawab tantangan berat pasca pembekuan, Ihza menegaskan kunci keberlanjutan organisasi ke depan terletak pada kemampuan pemimpin merangkul dan membersamai semua anggota lewat pendekatan humanis. Ia optimis bahwa organisasi di FKM akan berkembang.
Senada, salah seorang staf BEM FKM, Randi Jurdan M. memaparkan dampak terbesar jika pembekuan organisasi ini terjadi lagi sebenarnya akan memukul mental kepengurusan di periode berikutnya.
“Pasti tahun ke depannya berpikir ya ngapain tahun kemarin aja kayak gini, tapi tergantung lagi dari mahasiswanya sendiri dia ada tekad dan semangat,” ujarnya, Senin (4/5) lalu.
Kepengurusan baru BEM FKM terdiri dari anggota periode sebelumnya dan perekrutan mahasiswa angkatan 2025. Sementara itu, Gubernur BEM FKM periode ini tidak terlibat dalam kepengurusan BEM tahun lalu, tetapi memiliki rekam jejak kepemimpinan sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Public Health Art and Sport (PHAS).
Randi berharap, anggota dan staf tetap melangsungkan program kerja dan mengantisipasi permasalahan tahun sebelumnya. Juga melakukan koordinasi antara Ormawa, mahasiswa, dan birokrat.
“Program itu mungkin koordinasi antar lintas sektor, dari mahasiswanya, dari atasan harus terbuka juga,” tutup Randi. (mau/nes/aya)
