Gelar Webinar terkait Pilkada, HIMIP: Jaga Demokrasi dari Pengebirian di Tengah Pandemi
Webinar
Sumber Gambar: Istimewa
SKETSA – Pada pertengahan tahun 2020 ini, Indonesia sedang menghadapi dua babak baru. Pertama yakni era adaptasi kebiasaan baru (New Normal) lalu momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada tahun ini akan menjadi sebuah babak baru sebab untuk pertama kalinya pesta demokrasi harus dirayakan di tengah pandemi.
Mei lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menunda pemungutan suara Pilkada 2020 yang semula dijadwalkan di bulan September dan mundur dua langkah menjadi bulan Desember. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 7/2020.
Adapun pada nomenklatur Perppu di Pasal 1 disebutkan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini pandemi Covid-19. Sementara Ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada Desember 2020. Kemudian pada ayat selanjutnya, terdapat ketentuan bahwa pemungutan suara dapat diundur kembali apabila pada akhir tahun belum juga dapat dilakukan pemungutan suara.
Hal ini tentu menjadi perhatian baru bagi pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan sistem Pilkada yang aman dan memastikan kesehatan publik dari bayang-bayang Covid-19. Termasuk pemerintah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan turut serta memeriahkan pesta demokrasi tahun ini.
Di tengah perbaikan ekonomi setelah beberapa bulan mengencangkan ikat pinggang pasca pandemi menginfeksi bumi Kalimantan, juga disertai ketidakpastian di era adaptasi kebiasaan baru. Bukan tidak mungkin keberlangsungan Pilkada tahun ini turut menjadi ajang skeptisme masyarakat terhadap pemerintah terkait penanggulangan bencana.
Isu ini kemudian menjadi bahan diskusi publik yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul. Diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Kaltimtara Dalam Menghadapi Pilkada Serentak di Era New Normal 2020” pada Sabtu (22/8) lalu.
Diskusi diisi oleh empat pemantik yakni Nur Hamin selalu Dosen Universitas Riau, Suardi sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Mohammad Taufik selaku dosen dari FISIP Unmul serta Suryanata Al-Islami selaku Ketua KPU Provinsi Kaltara.
Suryanata Amin memulai diskusi dengan pemaparan mengenai langkah dan jadwal lanjutan terkait tahapan pemilihan Kepala Daerah. Sejauh ini, telah terbentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) serta Pemutakhiran Daftar Calon Pemilih (Coklit).
“Setiap tahapan yang berjalan harus berdasarkan protokol kesehatan,” imbuhnya. Suryanata Amin turut pula menuturkan tempat pemungutan suara di Kaltara akan berjumlah sebanyak 1584 pos, dan sebanyak jumlah itu pula protokol kesehatan terkait Covid-19 harus dilaksanakan.
Dilanjutkan oleh Suardi, diskusi membahas perihal menciptakan Pilkada di era kebiasaan baru berikut keselarasannya dengan protokol kesehatan. Nantinya, dalam prosesi pencoblosan akan diberi fasilitas sarung tangan, hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh lewat thermo gun.
Meski diakui tidak ada penambahan dana Alat Pelindung Diri (APD), namun Suardi menyatakan bahwa tim penyelenggara pemilihan akan memastikan proses pencoblosan berjalan sesuai dengan anjuran kesehatan yang telah ditetapkan.
Tak hanya bicara mengenai pemilihan di tengah pandemi, Nur Hamin sebagai pemantik selanjutnya turut membahas politik uang yang selalu santer terdengar setiap musim pemilu. Politik uang, seperti yang diketahui yaitu pemberian uang atau barang dari calon untuk kemudian secara tidak langsung mensugesti penerima agar memilih calon tersebut.
Ini justru semakin ramai kala pandemi dengan menyasarkan bantuan logistik kepada khalayak yang tepat. Menurutnya, Pilkada tahun ini menjadi pengalaman yang berbeda bagi para calon sekaligus juga penyelenggara. Ajang Pilkada di tengah pandemi diharapkan dapat menjadi ajang inovasi dan batu lompatan besar bagi para petinggi, dan begitu pula sebaliknya.
Diskusi publik yang dilakukan via Zoom Meeting diramaikan oleh para peserta meskipun terbatas lewat virtual. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta juga memenuhi kolom chat publik saat sesi tanya jawab. Diskusi berakhir sekitar pukul satu siang waktu setempat.
Pengalaman Pertama HIMIP Selenggarakan Webinar
Di balik webinar yang sukses mengumpulkan 150 partisipan dari berbagai daerah, terdapat cerita menarik dibaliknya. Ini dituturkan oleh Muhammad Hasbi Wo’a selaku Ketua Panitia kepada Sketsa via Whatsapp.
Hasbi membagikan pengalamannya tatkala Departemen Kajian Keilmuan (KKI) HIMIP berencana menyelenggarakan seminar offline dan telah membentuk panitia sejak bulan Maret lalu. Pandemi Covid-19 yang merebak membuat Hasbi dan kawan-kawan harus memutar otak.
“Setelah terjeda selama tiga bulan, akhirnya kami bersepakat untuk menyelenggarakan webinar. Kebetulan sekarang ini momentum Pilkada sangat cocok untuk diangkat, mengingat kurva positif Covid-19 terus-menerus naik di daerah Kalimantan, kami tertarik mengupas hal tersebut. Jangan sampai pesta demokrasi ini malah menjadi cacat dan justru menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Terpisahkan oleh jarak, Hasbi dan anggota lainnya kemudian berkomunikasi via Zoom Meeting. Terkadang, saat sedang rapat beberapa panitia tidak memiliki jaringan yang cukup memadai sehingga akses mereka terputus.
Hasbi sendiri mengaku terkadang merasa kesulitan saat sedang rapat karena lokasinya saat ini berada di desa yang masih sulit jaringan. Ia harus merapat dan duduk di bawah tower apabila akan memulai rapat koordinasi.
Diakuinya, dalam kurun waktu seminggu pendaftaran diskusi mampu mengumpulkan sebanyak 150 peserta yang tersebar di penjuru daerah bahkan hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Tercatat, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) turut berpartisipasi.
“Alhamdulillah, saya merasa sangat puas walaupun dalam situasi seperti ini teman-teman masih tetap bersemangat dan berkemauan tinggi, terutama adik-adik mahasiswa baru Prodi Ilmu Pemerintahan.”
Suksesnya webinar ini tidak lantas membuat Hasbi dan teman-teman berpuas diri. Ke depannya, ia memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa Himpunan Program Studi Ilmu Pemerintahan universitas lain di luar Kaltim untuk bersama-sama membuat diskusi publik.
Ia turut pula mengapresiasi kinerja dari teman-temannya di kepanitiaan. Hasbi berharap, keadaan ini tidak menghalangi mereka dalam berhubungan dan menjalin silaturahmi.
“Semoga hubungan kita sesama kader HIMIP semakin intens dan jangan sampai terputus, dan mampu memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, bangsa dan negara, orang-orang sekitar kita dan tentunya almamater tercinta Universitas Mulawarman,” tutupnya. (bip/nis/len)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
