Gelar Diskusi Aktif, IKA Unmul bahas Pemindahan Ibu Kota Negara
MP IKA Unmul
Sumber Gambar: Nawwar
SKETSA - Selasa (17/3) lalu, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman (IKA Unmul) menggelar diskusi aktif yang bertempat di Ballroom Hotel Selyca. Acara dimulai pada pukul 10.00 Wita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Unmul. Kemudian disusul dengan penampilan tarian daerah dari Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi. Tidak lupa sambutan dari ketua panitia, Wahyudi Manaf.
Tema diskusi mengusung tentang pengelolaan tata ruang kabupaten/kota dalam menyangga provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara. Agenda ini adalah bagian dari rangkaian diskusi aktif yang telah memasuki tahap ketiga mengenai pemindahan Ibu Kota Negara.
"Alhamdulillah, ini merupakan rangkaian diskusi aktif yang ketiga. Dan akan ada diskusi yang keempat mengenai IKN ini," ujar Wahyudi.
Dalam pelaksanaannya, hadir pula Ketua Harian IKA Unmul, Meiliana yang berkesempatan pula memberikan sambutan sekaligus membuka acara.
Diskusi aktif ini dimoderatori oleh Sumurung Basa Silaban. Pemateri yang hadir antara lain adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Makmur, Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Gema Repelita.
Turut pula pemateri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang harus diwakilkan sebab kepala dinas berhalangan untuk hadir. Sedangkan dari sisi penanggap, terdapat Abdunnur selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan Unmul dan pimpinan majalah Gatra.
Pemaparan pertama diawali oleh Makmur yang lebih menyorot dampak pemindahan IKN terhadap masyarakat Kaltim. Khususnya agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara IKN dengan provinsi Kaltim.
"Ke depannya, kita tidak perlu memakai orang-orang yang ada di Jakarta sana. Orang-orang kita (Kaltim) cukup berkompeten. Karena kita yang lebih tahu bagaimana keadaan daerah kita ini," terang Makmur dalam pemaparannya.
Dilanjutkan dengan pemaparan dari Plt Kakanwil Kemenhan yang memberikan gambaran bagaimana sistem pengamanan dari darat, laut, dan udara untuk menjaga IKN serta ditambah jumlah pengamanan untuk kepala negara.
Perwakilan dari PUPR dan Bappeda masing-masing menjabarkan bagaimana model pembangunan yang akan digunakan untuk IKN serta bagaimana ketersedian lahan di daerah IKN dan dampak dari kawasan hijau yang ada di Kaltim.
Usai pemaparan berbagai narasumber, sesi tanya jawab pun dilakukan. Berbagai pertanyaan muncul dari para peserta yang hadir. Mulai dari pertanyaan yang menyorot bagaimana keseimbangan bisnis dan ekonomi di Kaltim, ketersedian air bersih, hingga menyorot kepada ketidakselarasan informasi antara legislatif dan eksekutif mengenai pemindahan IKN ini.
Dengan waktu yang terbatas, diskusi aktif ini ditutup dengan kegiatan foto bersama dan juga makan siang bersama yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara. (bip/nhh/len)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
