SK Terlambat, KKN 45 Sempat Terhambat

Tangkapan layar pilihan KKN 45 Unmul 2019.

sketsaunmul@gmail.com

25 Mar 2019
Komentar
3353 Kali

Sumber gambar: Istimewa

SKETSA – Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kewajiban yang harus di tempuh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Seperti tahun sebelumnya Unmul mulai mempersiapkan KKN tahun ini. Berbagai evaluasi telah dilakukan sehingga pesiapan KKN angkatan 45 akan lebih siap.

Namun, bukan tanpa kendala, pengerjaan KKN 45 sempat terhambat karena Surat Keputusan (SK) rektor terlambat turun. Molornya pengerjaan KKN 45 bahkan sampai sebulan, jauh dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini disampaikan Esti Handayani selaku koordinator KKN 45 kepada Sketsa, Kamis (14/3).

“Dari bulan satu lalu seharusnya. Tahun lalu kan dari Januari sampai Februari sudah dapat kedudukan. Langsung ke kabupaten/kota untuk FGD lah, diskusilah, supaya KKN-nya sasarannya tepat. Karena SK-nya enggak keluar-keluar, cuma ini dipastikan akan keluar, jadi saya berani jalan," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan pertemuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perangkat Desa Kalimantan Timur dengan 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Rapat tersebut membahas daerah mana saja yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan KKN.

Ditambahkan Esti bahwa tahun ini, pelaksanaan KKN 45 akan berfokus pada pelaksanaan program. “Tahun lalu proker kami kan sudah jelas, ke-mapping. Tahun ini adalah fokusnya pelaksanaan program. Jadi nanti berlanjut, apa yang sudah dilakukan oleh anak 2018, hasilnya itu akan menjadi acuan untuk KKN 2019.”

Untuk sistem KKN 45 tahun ini masih sama dengan tahun kemarin yakni menggunakan sistem online. Website pendaftaran telah rampung dan akan dibuka 1 April mendatang. Hanya terdapat beberapa penambahan kerja sama dengan pihak ketiga yakni CSR Astra dan Kementrian Desa. Dengan adanya pihak ketiga ini akan membantu pelaksanaan KKN untuk pendanaan dalam melaksanakan program kerja.

Adapun beberapa pilihan KKN tahun ini adalah KKN Regular, KKN Astra, KKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KKN Desa Sosial Mandiri (DSM), KKN Kebangsaan, dan KKN Internasional. Untuk pendaftarannya sendiri akan disesuaikan mulai dari yang paling khusus terlebih dahulu.

“Jadi yang ke Kementerian Pemuda dan Olahraga daftar duluan, kemudian diseleksi, selesai seminggu untuk KKN kebangsaan. Selesai semua baru dibuka KKN Regular. Karena belajar dari tahun kemarin, dibuka sekaligus overload ya. Sekarang kita fokus ke pinggiran,” paparnya.

Adapun syarat mengikuti KKN yaitu telah menempuh 111 SKS. Namun bagi mahasiswa yang mengikuti KKN DSM (bekerja sama dengan menteri sosial) diharuskan memiliki minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3, dan KKN Reguler minimal IPK 2. Untuk pelaksanaan KKN sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 Juli hingga 20 Agustus mendatang.

Mengenai rumor jika mahasiswa bisa memilih kelompok KKN sendiri, Esti dengan tegas membantah hal tersebut. Dirinya menjelaskan banyak mahasiswa yang mendatanginya untuk meminta pemindahan kelompok maupun lokasi pelaksanaan KKN.

“Kalau mau pindah itu harus tunggu semua selesai, baru bisa didiskusikan. Dan itu harus cari pengganti, temanmu mau gak dipindah? Kami juga punya tim dan mempersiapkan lokasi untuk anak-anak yang punya penyakit khusus, tapi hal yg seperti itu perlu validasi seperti cek darah dan sebagainya.”

Mengenai informasi KKN lebih lanjut Esti menjelaskan segera akan dibuat pertemuan dengan mahasiswa guna menjelaskan sistem pelaksanaan KKN. Selain itu bisa juga mengecek di website LPPM. (ann/fir/arr/wil)