RDPU Perihal Foto Presiden BEM KM Unmul dengan Presiden Ke-7 RI Berujung Ricuh
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul berakhir dengan kericuhan yang terjadi antara KM Unmul dengan DPM KM Unmul. Rapat berakhir tanpa ditutup secara resmi.
Sumber Gambar: Nay/Sketsa
SKETSA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul, Rabu (5/8) lalu di Gedung Aula Lt.3 Student Center berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara KM Unmul dengan DPM KM Unmul.
Forum yang semula dimaksudkan sebagai wadah klarifikasi atas polemik Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Unmul, Hiththan Hersya Putra berubah menjadi perdebatan panas antara perwakilan mahasiswa hingga berujung chaos.
RDPU resmi dibuka pukul 14.55 Wita oleh Ketua Umum DPM KM Unmul, Fendi Asep Komarudin. Namun, pelaksanaan forum hampir satu jam kemudian baru dimulai dari susunan acara.
Pemantik sekaligus Perwakilan Kongres II DPM KM Unmul, Ilham Batavia menjelaskan bahwa forum ini hadir sebagai jawaban atas polemik yang mencuat terkait Hiththan pada pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unmul 2026.
Agenda RDPU sendiri dilatarbelakangi tuntutan dari DPM FH Unmul untuk segera menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Tidak hanya DPM FH Unmul, tuntutan juga datang dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) FISIP Unmul untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) dan klarifikasi atas pertemuan Hiththan dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2026 lalu.
Di dalam forum, Hiththan menyampaikan klarifikasi dan argumentasinya. Ia mengakui hal tersebut adalah benar. Namun, ia berujar tidak ada kepentingan politik
“Berdasarkan asumsi publik, klarifikasi yang saya sampaikan sampai hari ini faktanya tidak ada kepentingan politis apa pun yang saya sembunyikan,” ujarnya pada Rabu (5/8) lalu.
Untuk membuktikan dirinya tidak memiliki motif apapun, ia mengatakan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden BEM (Presbem) KM Unmul.
Berangkat dari apa yang telah ia lakukan dari pertemuan tersebut, dirinya tidak memungkiri hal tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam jabatan yang tengah diemban.
“Yang kemudian menyadarkan diri saya sendiri, terlepas tidak menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), tidak menggunakan (jas) almamater, tidak bersurat menggunakan kop BEM KM, dan tidak membawa nama BEM KM pun jabatan itu sejatinya terus melekat,” tambahnya.
Untuk menutup argumentasinya, ia memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi beberapa waktu ini.
“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada KM Unmul atas kegaduhan yang terjadi,” tutupnya.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Presiden BEM FISIP Unmul, Rossa Tri Rahmawati. Ia meminta penjelasan yang sebenarnya terjadi dan motif Hiththan menyambangi kediaman Mantan Presiden RI tersebut.
“Karena saya tidak terima, jika dikatakan tidak ada motif apapun. Saya rasa tidak segamblang dan semudah itu, seorang Presbem KM Unmul bertemu Presiden ke-7 yang memiliki berbagai polemik kebijakan politik,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Hiththan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik apapun.
“Saya bisa saja berkilah dengan seribu satu alasan, tapi sejatinya saya sampaikan secara resmi, saya tidak memiliki kepentingan pribadi apapun,” jelas Hiththan.
Hiththan turut memberikan jawaban soal orang-orang yang ada bersamanya di dalam foto yang beredar tersebut.
“Yang pakai kacamata di belakang Pak Jokowi namanya Jaka, salah satu senior di eksternal. Dua orang lain yang di-blur adalah mahasiswa dari Universitas di Solo dan perempuan yang di-blur di belakang adalah tante saya,” jawabnya.
Jawaban tersebut memicu perdebatan lebih lanjut dari berbagai perwakilan KM Unmul yang hadir di forum RDPU.
Perwakilan KM FIB menyoroti tindakan Hiththan yang dirasa gegabah dan membingungkan.
“Saya kurang terima jika menyatakan tidak ada motif. Mengapa melakukan kunjungan di saat persiapan PKKMB yang akhirnya berujung ricuh?” tuturnya.
Sementara Wakil Ketua BEM Teknik, Zaid Iman, justru menyampaikan kekecewaan mendalam.
“Apapun alasan yang diucapkan, tidak ada urgensi mendesak untuk berada di sana. Kami mendorong diadakannya kongres luar biasa,” ujarnya.
Setelahnya, pertanyaan lain datang dari KM FKIP terkait ucapan selamat bertugas yang tak pernah disampaikan, serta dari KM FH yang mempertanyakan sumber dari anggaran perjalanan.
Hiththan menjawab bahwa dana perjalanan bersifat reimburse dari rektorat, sementara tiket bentuknya bukan anggaran melainkan disiapkan oleh pihak rektorat.
“Saya pribadi berangkat ke Jakarta tanpa mengajukan ke rektorat, menggunakan uang saya pribadi,” jelasnya.
Memasuki pukul 15.48 Wita, situasi semakin memanas ketika Hiththan beradu argumentasi dengan Presiden BEM FH Unmul, Maulana Faiq terkait pihak-pihak yang wajahnya di-blur.
Hiththan menyebut kemungkinan pelanggaran lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alasan media menutup wajah mereka. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya dengan niat yang baik menghadiri RDPU hari ini.
“Kalau saya tidak punya itikad baik, saya tidak mungkin datang hari ini,” tegasnya.
Ketegangan mencapai puncak pada 16.09 Wita, ketika Wakil Ketua Umum LEM Sylva Mulawarman, Ravino meluapkan kekecewaannya.
Ia menyoroti pertemuan Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan pelaksanaan PKKMB Unmul 2026 yang dianggap tidak becus. Menurutnya, polemik ini berimbas kepada seluruh KM Unmul.
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua BEM FT Unmul, Zaid Iman At-Tamam turut menyampaikan pernyataan senada. Ia menilai polemik yang terjadi telah merugikan mahasiswa dan memperburuk citra kepemimpinan BEM KM Unmul.
Hingga pukul 16.24 Wita, suasana forum semakin memanas. Para perwakilan KM masing-masing Fakultas juga menyalahkan dan mempertanyakan kinerja DPM KM Unmul yang dianggap tidak becus, lelet, serta tidak memahami aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kritik keras ini semakin memperuncing ketegangan antar peserta forum.
Memasuki pukul 16.46 Wita, Ketua DPM KM Unmul, Fendi Asep Komarudin menyampaikan bahwa hasil RDPU adalah pengambilan keputusan untuk menggelar KLB.
Pernyataan ini sontak memicu protes keras dari KM FISIP yang menilai RDPU seharusnya hanya mendengar keterangan, bukan mengambil keputusan. Akibatnya, Presbem FH Unmul, Maulana Faiq memilih walk out pukul 16.54 Wita, disusul perwakilan KM FISIP pada pukul 17.04 Wita.
Situasi jadi tidak terkendali ketika beberapa KM Unmul berusaha menyerang Ketua DPM KM dengan melempar air mineral gelas ke hadapannya.
Akibatnya, KM Unmul yang berada di dalam aula berlarian keluar karena kondisi sudah tidak kondusif dan mulai terjadi kontak fisik.
RDPU pun berakhir tanpa adanya penutupan resmi, dengan satpam kampus turun tangan dan menghampiri aula. Para mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara bertahap. (zie/cau/aya)