Perdana Temui Mahasiswa, Gubernur Kaltim Beri Penjelasan Batasan Pembiayaan Gratispol
Gubernur Kaltim turun langsung menemui massa aksi dan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan gratispol
Sumber Gambar: Selma/Sketsa
SKETSA - Ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (23/2) lalu. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) ini merupakan bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Mengutip Akurasi.id, terdapat tujuh tuntutan yang dibawa massa aksi, di antaranya adalah evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, tindak lanjut kerusakan ekologis, pemerataan infrastruktur, evaluasi politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, juga transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Massa aksi menyoroti Program Gratispol yang dijanjikan mengakomodir biaya kuliah seluruh mahasiswa Kaltim. Namun pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa mendapatkan hak yang dijanjikan tersebut.
Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Angga menyebut implementasi program yang disebut sebagai “Pendidikan gratis” itu masih belum maksimal.
“Bahkan ada yang harus menalangi dulu,” tuturnya, Senin (23/2).
Angga juga mengungkap di Unmul sendiri masih banyak mahasiswa yang tidak masuk ke dalam daftar penerima meskipun telah mendaftarkan diri dalam program tersebut.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dengan aparat sebelum kemudian Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud turun menemui massa aksi. Dalam satu tahun kepemimpinan dan dalam beberapa aksi yang digelar, ini pertama kalinya Rudy sendiri turun menemui massa.
Rudy bersama massa aksi duduk di depan kantor gubernur dan melakukan dialog terbuka dengan mahasiswa. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul, Hiththan Hersya Putra menuntut penjelasan terkait biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dijanjikan sepenuhnya gratis.
Menjawab hal tersebut, Rudy menjelaskan bahwa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat aturan yang tidak memperbolehkan. Ia menyebut, karena jumlah biaya kuliah yang berbeda-beda, maka anggaran tidak bisa disamaratakan.
“Untuk program yang standar seperti Ekonomi, FISIP, yang di bawah lima juta di-cover 100 persen,” jelasnya.
Rudy melanjutkan, untuk FT hanya di-cover tujuh juta dan FK lima belas juta dari 25 juta anggaran. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa Program Gratispol hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang mendaftar.
“Kalau mau ikut program ini alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa,” pungkasnya.
BEM KM Unmul juga turut menantang Gubernur bersama Wakil untuk debat terbuka terkait Program Gratispol sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan selama satu tahun kepemimpinan.
Menanggapi hal tersebut, Rudy memberikan respons singkat dengan meminta agar surat undangan debat dikirimkan.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap dari massa aksi. Aliansi menanti komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk merealisasikan tuntutan yang diajukan dan telah ditandatangani oleh Gubernur Kaltim saat dialog terbuka berlangsung. (ner/kya/mou)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
