Kongres KM Unmul, Perbenahan untuk Keluarga Mahasiswa
Kongres KM Unmul telah meresmikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih BEM KM Unmul selama satu tahun ke depan. (Foto: Jati Dwi Juwitaningrum)
SKETSA – Sabtu (5/11) Kongres Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul berlangsung. Pembahasan dimulai pukul 09.30 Wita di Ruang Rapat Lantai 3, Rektorat. Dihadiri perwakilan setiap BEM, DPM/BLM serta UKM se-Unmul. Sesuai jadwal, di Sidang Pleno III yakni Pemilihan dan Penetapan Presidium Tetap Kongres, terpilih tiga nama yakni, Dwi Luthfi dan Sukardi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Ayu Paramita Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Meski terlambat tiga puluh menit, tibalah penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BEM KM Unmul periode 2015/2016. Sesuai kesepakatan, penyampaian LPJ langsung oleh Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Teguh Satria didampingi para Badan Pengurus Harian (BPH) selama lima belas menit. Menginjak waktu istirahat pukul 12.13 Wita, sidang diskors selama sejam dan dilanjutkan pukul 13.13 Wita yakni pandangan umum peserta Kongres KM.
Pandangan umum peserta berupa saran dan kritik secara umum mengenai LPJ pun pergerakan BEM KM Unmul periode ini. Mengusung jargon Solusi Perbaikan untuk Indonesia, BEM KM Unmul kali ini memang sering sekali terlihat aktif dalam permasalahan yang terjadi di nasional. Namun, hal ini dinilai peserta kongres, seperti halnya Alief Mustofa, perwakilan DPM FEB bahwa orientasi BEM KM jangan hanya di nasional namun juga lingkup regional, khususnya universitas sendiri.
Lain halnya Fadly Idris Ketua BEM Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), mengkritik beberapa kementerian seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Seni Budaya dan Olahraga. Menurutnya dua kementerian ini kurang menyikapi permasalahan di bidangnya masing-masing. Fadly juga mempertanyakan rapat kerja BEM se-Unmul yang dulu sempat diinisasikan.
Perihal publikasi BEM KM sebagian berupa broadcast pesan serta dokumentasi foto, menurut Yoga Kurniawan, perwakilan BEM Fakultas Pertanian (Faperta) semestinya BEM KM mempunyai inovasi baru dalam hal ini, agar tak monoton juga mahasiswa gemar mengikuti perkembangannya.
Seperti tak ada habisnya, isu persatuan antara lembaga se-Unmul memang bahasan yang sering disebut dalam kongres ini. Isu-isu lain menurut peserta kongres belum terakomodir cukup baik yakni keamanan kampus, kegiatan BEM KM yang dirasa hanya di kampus pusat dan belum menyeluruh di kampus luar seperti Pahlawan, Banggeris, dan Flores.
Setelah pengesahan LPJ BEM KM Unmul dan jajarannya dinyatakan demisioner, dilanjut dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden KM periode 2016/2017. Memasuki laporan kerja DPM KM dan pengesahannya, beberapa peserta kongres mempertanyakan tidak adanya hak untuk memberikan pandangan umum.
“Sesuai rundown memang hanya laporan kerja, karena laporan kerja di sini hanya penyampaian saja berbeda dengan LPJ yang harus ditanggapi," ucap Akhmad Jaini, Ketua Panitia Kongres KM. Terang Jaini lagi, penyampaian tidak setujunya hal tersebut dapat disampaikan melalui Sidang Pleno VIII mengenai rekomendasi-rekomendasi Kongres KM.
Banyaknya, peserta kongres yang ingin memberikan rekomendasi bagi perbenahan Kongres KM mendatang, menuai perdebatan cukup lama hingga tiba waktu istirahat dan kemudian dilanjut hingga sidang pleno terakhir yakni pelantikan anggota DPM KM Unmul periode 2016/2017.
Ketika acara berlangsung, permasalahan administrasi menjadi persoalan yang dihadapi peserta kongres. Persyaratan harus membawa surat mandat dari setiap lembaga merupakan hal wajib mengikuti kongres. Beberapa lembaga pun terlihat tak hadir seperti dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kehutanan. (jdj/e2)
Related post
Kolom Komentar
Share this article
