Belum Satu Suara, Sejumlah DPM Fakultas Tolak Pemira

Sumber gambar: koransn.com

sketsaunmul@gmail.com

23 Sep 2016
Komentar
3331 Kali

SKETSA – Kalangan DPM fakultas hingga kini belum satu suara perihal gelaran Pemira presiden dan wakil presiden BEM KM Unmul 2017. Selaku penyelenggara, DPM KM Unmul membenarkan hal itu. Saat dikonfirmasi, Ketua DPM KM, Abdul Rahman menyebut, empat fakultas kerap mangkir dari pertemuan DPM KM bersama DPM fakultas yang digelar demi suksesnya Pemira tahun ini.

Adapun DPM fakultas yang dimaksud ialah Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, dan Ilmu Budaya. Keempatnya diungkapkan Rahman, menunjukkan sikap tidak kooperatif dan buntu saat diajak berkomunikasi. Kepada Sketsa, Rahman menyatakan hal tersebut sebagai salah satu kendala yang dia hadapi dalam menyambut gelaran Pemira yang semakin dekat.

DPM Hukum secara tegas menolak Pemira. Bagi mereka, sistem online sarat kecurangan. Mereka khawatir, data bakal mudah dimanipulasi. Sebab itu, mantap merekomendasikan sistem Pemira konvensional. Mereka pun mengungkapkan keraguannya akan kapasitas DPM KM sebagai badan penyelenggara Pemira.

“Sistem online itu sudah termasuk bentuk mencederai demokrasi. Belum lagi DPM KM yang belum bersih dari unsur keberpihakan dan tidak independen,” ujar Fong Tek Wing, Ketua DPM Hukum.

Senada dengan DPM Hukum, DPM FISIP menyayangkan sikap DPM KM yang dinilai mereka tidak serius. Mereka pun menyatakan sikap tak bersepakat dengan pelaksanaan sistem Pemira online. Diakui Stenly Robert Zekke, Wakil Ketua DPM FISIP, pihaknya memang tidak pernah menjalin koordinasi dengan DPM KM berdasar pengalaman beberapa tahun silam.

“Kami tidak mendapatkan undangan konsolidasi. Hanya ada permohonan delegasi. Tidak ada koordinasi antara kami dengan DPM KM. Sebab, tidak ada kontribusi apapun dari mereka untuk kami selama ini. Pun mereka selalu melakukan pertemuan dadakan. Semestinya kalau serius tentu ada pemberitahuan jauh hari sebelumnya untuk pendiskusian,” kata Stenly.

Sementara itu, Ketua BLM Teknik, Ahmad Riza Putra, tak terima jika pihaknya dikatakan tidak kooperatif. 2015 sempat melayangkan surat terkait tuntutan Pemira, surat itu kini jadi patokan sikap BLM Teknik. Kecewa tak kunjung mendapat balasan, Putra berharap DPM KM menempuh langkah konkret.

“Surat itu berisi permintaan kami kepada DPM KM untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme Pemira online. Jika direspons, kami akan pertimbangkan keterlibatan. Jika tidak, Teknik kembali tidak akan terlibat Pemira tahun ini. Kami menunggu saja. Mereka yang butuh, mereka yang harusnya mengambil sikap,” pungkasnya.

Kendati demikian, Ketua DPM KM mengaku tak mendapatkan bentuk penolakan atas Pemira tahun ini. Dia juga membantah dikatakan memihak dan tidak independen.

“Itu polemik tahun lalu. Sejak saya menjabat tidak ada surat yang masuk maupun bentuk penolakan Pemira online dari pihak-pihak yang menolak. Pun tidak ada bukti otentik jika DPM KM dikatakan memihak,” tandasnya.

Sementara itu, Syam Aditya Herlangga, Ketua DPM FIB enggan memberikan jawaban. Adapun ketua sebelumnya hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. “Saya belum resmi sebagai ketua. Saya belum punya wewenang menjawab itu. Silakan tanya ketua yang lama,” jawab Syam melalui pesan singkat. (aml/e2)