Subsidi Dipangkas, MBG Melonjak: Kebutuhan atau Pencitraan Politik?
Apakah prioritas MBG ini bertujuan untuk memperbaiki gizi generasi muda, ataukah bagian dari strategi pencitraan politik yang menonjolkan program di tengah keterbatasan fiskal?
- 24 Oct 2026
- Komentar
- 18 Kali
Sumber Gambar: detik.com
Kebijakan anggaran negara selalu menjadi cermin dari prioritas pemerintah dalam menghadapi kebutuhan masyarakat dan tekanan politik yang menyertainya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi sebesar Rp11,44 triliun, dari Rp272,94 triliun menjadi Rp261,5 triliun.
Sementara itu dana Makan Bergizi Gratis (MBG) jusru mendapatkan alokasi dana sebesar Rp232,8 triliun dari anggaran pemenuhan gizi nasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas ini bertujuan untuk memperbaiki gizi generasi muda, ataukah bagian dari strategi pencitraan politik yang menonjolkan program di tengah keterbatasan fiskal?
Di satu sisi, MBG memiliki tujuan sosial yang penting, yakni meningkatkan asupan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan anak usia dini.
Di sisi lain, besarnya anggaran MBG dan pemangkasan subsidi energi menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap biaya hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini bergantung pada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Secara rinci, alokasi subsidi energi APBN 2027 mencakup subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp131,39 triliun, subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,38 triliun, serta subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp103,05 triliun.
Data ini menunjukkan bahwa pemangkasan tidak hanya menyasar satu jenis energi, tetapi juga memengaruhi pos subsidi yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat, dikutip dalam Kompas, 2026; CNN Indonesia, 2026.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar dalam APBN 2027. Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat total anggaran sebesar Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp232,8 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG.
Melihat perspektif kebutuhannya, pemangkasan subsidi dapat dibenarkan apabila subsidi energi memang belum tepat sasaran dan anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan sosial yang lebih mendesak, seperti gizi anak dan kelompok rentan.
Pemerintah menilai rasionalisasi subsidi diperlukan untuk memperbaiki efektivitas belanja negara, sementara MBG diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan kelompok rentan.
Namun, dari perspektif pencitraan politik, besarnya anggaran MBG dan sifat program yang langsung terlihat oleh masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai motif politik di baliknya.
Di saat yang sama, pemangkasan subsidi energi berpotensi menambah beban biaya hidup masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran bahwa prioritas anggaran tersebut lebih menonjolkan program daripada keseimbangan kebutuhan rakyat secara menyeluruh.
Sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNMUL, Saya menyoroti hal ini karena menilai bahwa MBG belum siap dijalankan. Lalu, mendapat isu subsidi BBM dan LPG 3 kg, kenapa program ini belum siap?
Program ini adalah program yang bagus, tapi belum siap dijalankan karena infrastruktur di indonesia belum memadai seperti akses jalan-jalan. Dan program MBG belum mencakup keseluruhan, seperti masyarakat pelosok.
Pada awal September 2026, saya mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat bersama sosmas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP di desa teratak kecamatan muara kaman. Kami membawa beberapa program kerja ke beberapa sekolah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sana.
Saya sempat bercerita dengan beberapa siswa dan guru, baik dari SD dan SMP tentang MBG ini. Saya tanya, apakah sudah masuk program MBG ini di sana? Ternyata belum masuk sama sekali. Hal ini lah yang membuat saya mencari tahu apa kendala program ini kenapa belum sampai ke desa tersebut.
Setelah saya observasi pribadi, kendalanya ada pada akses jalan yang harus menyebrang pakai kapal ferry. Lalu, perjalanan menuju desa penuh dengan jalan berbatu, membuat saya berpendapat bahwa program ini belum siap di Indonesia.
Dari program ini dijalankan pada tahun 2025 sampai 2026, beberapa anak-anak sekolah di Indonesia belum mendapatkannya. Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah agar pelaksanaan program MBG ke depannya dapat berjalan lebih baik.
Menurut saya, program MBG bagus, tetapi jika diimplementasikan dalam kondisi Indonesia yang sekarang, saya rasa belum siap untuk menjalankan program ini. Ada beberapa aspek yang harus terpenuhi dulu, seperti infrastruktur belum merata.
Pemangkasan anggaran subsidi untuk MBG juga menjadi sorotan bagi saya karena seolah-olah pemerintah memprioritaskan program MBG dan mengurangi program seperti subsidi BBM dan LPG 3 kg, yang mana juga penting bagi masyarakat yang membutuhkan.
BBM dan LPG 3 kg digunakan untuk kegiatan perjalanan dalam berkendara dan sebagai penopang gas memasak sehari-hari masyarakat. Bayangkan, berapa banyak orang yang terdampak jika hal ini terjalankan pada tahun 2027.
Seakan-akan program ini hanya untuk memperbagus citra masyarakat tanpa melihat dampak apa yang masyarakat rasakan. Program yang belum matang ini malah menjadi prioritas bagi pemerintah di tahun 2027.
Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dengan mempertimbangkan penyaluran dana yang sangat besar. Jangan sampai MBG tetap dijalankan, tetapi infrastruktur di Indonesia masih belum merata.
Opini ini ditulis oleh Muhammad Raya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unmul 2025
Related post
Kolom Komentar
Share this article
